Page 89 - EBOOK_Falsafah Kepemimpinan Jawa

itu, kebebasan tak ada. Ngomong tentang Soeharto, tentang korupsi, bisa dicekal.
Budaya cekal ini, juga tradisi budaya Jawa yang disalahartikan. Yakni, di era dulu
pemimpin absolut seperti raja. Pimpinan harus benar. Padahal, kebenaran raja tempo
dulu telah dilandasi sabda pandhita ratu berbudi bawaleksana. Konsep bawaleksana
ini, tampaknya yang tak dihiraukan di era orba, lalu muncul budaya korup. Bahkan, tak
sekedar korup, juga nepotis dan kolusi yang besar-besaran.
Sebenarnya, Paul Stange dalam bukunya Politik Perhatian; Rasa dalam Budaya
Jawa -- telah menyuarakan underdog-nya orde baru dan korupsi model Soeharto sejak
lama (1998). Budaya membangun kroni di era saat itu, katanya sebagai pesemaian
sistem patronase (bapakisme). Dalam kaitan ini, atasan dan bawahan seperti halnya
hubungan patron-clien. Maka, bawahan pada suatu waktu harus memberikan
pisungsung berupa asok glondhong miwah pengarem-arem atau upeti. Ini juga sering
diterapkan secara keliru menjadi budaya sogok, asal bapak senang (ABS). Padahal,
sebenarnya keluhuran budi Jawa ini, sebagai bentuk pengabdian, bawahan yang ingin
memberikan sebagian rezekinya kepada atasan. Karena, atasanlah yang memberi
tanah garapan waktu itu. Tapi, sekarang telah dipelintir menjadi budaya suap, budaya
tutup mulut, dan birokrasi korup yang tertata rapi. Sungguh naif.
Konsep budaya Jawa mikul dhuwur mendhem jero, juga telah dibelokkan
menjadi budaya saling menutupi kesalahan orang lain dan kroninya. Yang unik lagi,
manakala budaya semacam ini akan terbongkar, akhirnya sering muncul budaya golek
slamete dhewe. Ini tak hanya mewabah di orde baru, tapi juga di era reformasi, yang
mengadili Soeharto dan teki-teki Akbar Tanjung pun tak kunjung usai. Bahkan,
belakangan muncul lagi dugaan terhadap Tosari Widjaya yang menginvestasikan dana
partai, dan AM Fatwa yang diduga menyuap. Tampakya, budaya simbiosis busuk di
negeri ini sudah semakin parah. Budaya Jawa belantik (dagang sapi) yang sebenarnya
ke arah harmonisasi (tawar-menawar) agar menuju pada kesepakatan -- telah
disalahartikan lagi, menjadi jual beli kekuasaan, arisan loyalitas – dagang perkara, jual
keadilan, tengkulak demokrasi dan seterusnya.
Sepercik potret hitam dalam budaya politik di atas, disadari atau tidak, jelas
mengawali runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap orde baru dan reformasi.
Bagaimana tidak, jika bung Hotman menyontohkan orang di dekat Megawati juga lebih
pada loyalitas, bukan keahlian. Apalagi, memang waktu itu ada sebutan kabinet gotong
royong, yang maksudnya penuh kerjasama tanpa pamrih, lalu disalahartikan – menjadi
bagi-bagi rezeki kan kekuasaan serta bersama-sama menutupi aib. Kalau begitu,
sistem negara ini memang telah rapuh, bukan budaya Jawanya yang kerdil. Biang
keladinya, bukan budayanya, melainkan manusianya yang gemar membelokkan
budaya Jawa.
Budaya Jawa gotong royong, telah dibelokkan seratus delapan puluh derajat,
dan mengakibatkan kasus-kasus yang menyangkut orang besar “kandas”. Betapa tidak,
sampai kini kasus Udin, yang terkait dengan Sri Roso Sudarmo mantan Bupati Bantul,
kasus Edi Tansil (Edi Kancil?), kasus Bank Bali, kasus A Rahman, kasus Probosutedjo,
dan ribuan kasus lain – hanya diwacanakan saja. Toh akhirnya budaya ewuh pakewuh
yang sebenarnya adiluhung, dijadikan kambing hitam untuk menutupi teman
seperjuangan. Ewuh pakewuh adalah sendi budaya Jawa yang baik, berarti seharusnya
atasan dan bawahan seharusnya ewuh pakewuh berbuat “KKN”, tapi justru di era
reformasi ini telah berubah total. Ewuh pakewuh menjadi budaya saling tutup-menutupi