Page 98 - EBOOK_Falsafah Kepemimpinan Jawa

disandingkan dengan ihwal politik. Apalagi, jika politik itu sudah dikaitkan dengan partai
tertentu, jelas kelahiran sastra sering diboncengi niat “dalam rangka”.
Kini, saya sudah cukup berdamai dengan bacaan, pun tontonan. Tontonan sastra,
entah berupa potongan adegan, garapan seni, pertunjukan puisi, dan sebagainya selalu
bermuatan masalah politik. Pada saat digelar seleksi pertunjukan seni tradisional oleh
Dinas Kebudayaan DIY di Socitet Taman Budaya, tanggal 18Juli 2012. Dalam
pagelaran yang berbasis musik gamelan itu, syair-syair dan tabuhan pun tampak
nuansa poliitik. Bahkan hasil keputusan dewan juri untuk memenangkan kelompok
tertentu, yaitu Bantul, Kulon Progo, kemudian disusul kabupaten yang lain, juga masih
terkakit dengna politik.
Ya, masalah saya sekarang adalah menulis. Entah mengapa pikiran saya selalu
menjurus pada sastra (khusus sastra Indonesia aja ya). Sehingga, ketika niatnya
menulis sesuatu tentang politik pun hasilnya akan bergaya sastra, ah, ternyata segala
kebiasaan saya dulu dalam hal membaca berdampak ketika saya ingin menulis. Sudah
dicoba untuk menolak ide-ide yang ’nyastra’ tapi gak bisa, malah jadi kepikiran gini, kok
jadi aneh ya, kayak gak berpakaian gitu kesannya, Kesan semacam ini pun memiliki
nilai politik. Politik itu, adalah ranah pribadi dan sosial yang hendak menguasai keadaan
demi kepentingan tertentu. Politik itu hadir karena adanya kepentingan.
Soekito (1984) menyatakan bahwa dia tidak sempat mengikuti sejarah sastra pada
masa Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Ketika sastra masih banyak menyeruakkan
kritik seputaran adat-istiadat dan tradisi kolot yang membelenggu, sampai yang
menyangkut area nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Kemudian direvisi oleh
sastrawan Angkatan ’45 yang memilih untuk realistik dengan konsep baru, ”berkarya
dengan bebas sesuai alam kemerdekaan dan hati nurani”. Pada masa lalu, kubangan
sastra senantiasa berkiblat pada masalah ideologi, menuju kemerdekaan. Sastra
senantiasa berwawasan politik. Sastra selalu bertuan politik.
Bagi saya sastra sudah begitu tergeneralisasi untuk saat ini, tidak lagi dianggap
berat. Ibarat pacaran. Dulu pacaran masih jauh-jauhan, penuh bahasa pujangga,
berbalas pantun bak nyanyian burung yang bersahut-sahutan, sampai janji setia
menunggu sang kekasih yang tertuang dalam syair lagu; sekarang, pacaran tidak tabu
lagi, di sinetron saja anak SD sudah dibuat pacaran oleh produsernya. Bisa dilihat dari
situs jejaring sosial, Facebook, Twitter, misalnya, bahasa sastra begitu marak
dipergunakan, mungkin dipakai sebagai sarana menumpahkan ekspresi, bahkan forum-
forum yang serius pun tak jarang disipi bahasa sastra. Baik itu kutipan dari karya yang
sudah jadi maupun ciptaan sendiri.
Kalau begitu sastra memang memiliki arti politik, yang menawarkan gelagat sosial.
Sastra dapat menyadarkan diri agar manusia paham terhadap hidup ini. Orang bercinta
pun sebenarnya sedang bersastra dan sekaligus berpolitik. Keduanya saling asah-asih-
asuh menjalin sebuah makna. Hal ini—saya khawatir—akan bernasib sama dengan
tren, di satu sisi maraknya pengguna sastra ini akan menciptakan suatu budaya
apresiasi sastra yang kuat, sehingga akan lebih mudah melahirkan sastrawan-
sastrawan baru yang karyanya orisinal, yang akan merajai meja-meja penikmat,
apresiator dan kritikus sastra. Di sisi lain saya takut posisi sastra bisa terjungkal
olehnya, apalagi jika pemahaman sastra ini dianggap hanya sebagai sarana
pengungkap perasaan saja, tidak punya kekuatan konstruktif. Bukankah hal ini
(mungkin) sudah terjadi dengan musik kita, ketika ujung pisau komersialisasi