Page 116 - Buku Handbook HC Policy V1,0-23122020
P. 116
Potensi dan Kompetensi
Kompetensi
Latar Belakang:
Dalam rangka mencapai proses pengembangan Karyawan yang tepat dan terarah, maka Perusahaan perlu mengetahui potensi
dan bakat masing-masing Karyawan.
Maksud dan Tujuan:
Perlu adanya kebijakan yang mengatur mengenai Potensi dan Kompetensi Karyawan PT PEGADAIAN (Persero).
Pernyataan Kebijakan:
1. Pengukuran potensi dan kompetensi:
1. Pengukuran potensi dan kompetensi dilakukan dengan skala dan metode pengukuran yang ditetapkan dalam
Direktori Kompetensi;
2. Pelaksanaan pengukuran potensi dan kompetensi dilakukan oleh tim atau lembaga independen, dan hasilnya
disampaikan kepada Karyawan yang bersangkutan;
3. Durasi pengukuran potensi dan kompetensi setiap 2 (dua) tahun sekali;
4. Ketentuan tentang Direktori Kompetensi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.
2. Pengukuran Kompetensi Jabatan setiap Karyawan mengacu pada Direktori Kompetensi Perusahaan yang meliputi:
1. Jumlah Kompetensi kelompok jabatan;
2. Skala pengukuran;
3. Metode pengukuran;
4. Durasi pengukuran.
3. Standar Kompetensi Jabatan
1. Standar Kompetensi Jabatan mengacu pada buku Direktori Kompetensi Perusahaan yang terbagi dalam:
1. Kompetensi Inti;
2. Kompetensi Manajerial dan Leadership;
3. Kompetensi Fungsional.
2. Standar Kompetensi Jabatan merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang Karyawan untuk
melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien;
3. Kompetensi Jabatan dipergunakan sebagai:
1. Salah satu dasar untuk penempatan Karyawan pada jabatan tertentu sehingga Karyawan yang akan
mendudukinya mampu menjalankan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan tesebut;
2. Sarana untuk mengidentifikasi gap kompetensi Karyawan yang telah menduduki jabatan tertentu
sehingga dapat diberikan learning and development yang tepat untuk mengisi gap kompetensi yang
dimaksud.
Referensi:
1. Peraturan Direksi Nomor 145 tahun 2020 tentang Pedoman Career Management;
2. Perjanjian Kerja Bersama antara PT PEGADAIAN (Persero) dengan Serikat Pekerja.
116