Page 250 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam
P. 250

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3







                                    Secara ideologis, NW sangat dekat dengan NU dan TG Zainuddin Abdul Madjid
                                    sendiri merupakan ketua NU di Lombok sebelum dia mendirikan NW (Mahdi
                                    dan Smith 2012, 32). Sejarah pendirian NW dan terpisahnya TG Zainuddin dari
                                    NU berkaitan erat dengan perpolitikan nasional pada tahun 1950an. Ketika
                                    NU memisahkan dari dari Masyumi dan mendirikan partai baru pada tahun
                                    1953, TG Zainuddin tetap memilih bergabung dengan Masyumi. Keputusannya
                                    ini bahkan berkembang dengan pendirian ormas baru yang terpisah dari NU
                                    dengan nama Nahdlatul Wathan (NW) (Aniq 2011, 71 dan 74).

                                    Sejarah kedekatan NW dan NU itu masih bisa dilihat dari asas dari organisasi
                                    ini  yang juga  mirip  dengan NU,  yaitu “Islam  Ahlus  Sunnah wa  al jamaah  bi
                                    madzhabi Ash-Shafiii” (Khudrin 1992, 20). Namun demikian, dari jenis kegiatan
                                    atau amal usahanya, NW banyak menyerupai aktivitas Muhammadiyah dengan
                                    mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat TK (Taman Kanak-kanak)
                                    hingga perguruan tinggi, mendirikan panti asuhan, dan melakukan kegiatan
                                    dakwah. Saat ini jumlah lembaga pendidikan di bawah naungan NW berjumlah
                                    lebih dari 600 madrasah dan pesantren yang tersebar terutama di NTB (Aniq
                                    2011, 62; Hamdi dan Smith 2012, 33). Selain lembaga pendidikan, NW juga
                                    aktif dalam kegiatan yang secara khusus menangani dakwah atau penyebaran
                                    agama Islam.

                                    Pendirian NW dimulai dengan pendirian Pondok Pesantren Al-Mujahidin pada
                                    tahun 1935, Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) pada 17
                                    Agustus 1937 dan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) pada
                                    21 April 1943 (Aniq 2011, 47 dan 60). Dari tiga lembaga inilah lantas muncul
                                    berbagai lembaga pendidikan dibawah NW yang didirikan oleh alumni dari
                                    madrasah tersebut atau orang yang ingin berafiliasi dengan NW.


                                    Selain NW, ormas Islam lokal yang cukup berpengaruh adalah PUSA (Persatuan
                                    Ulama  Seluruh  Aceh).  Sama  seperti  NU,  meski  nama  dari  ormas  ini  adalah
                                    persatuan ulama, namun ia terbuka kepada semua orang Islam. PUSA berdiri
                                    pada 5 Mei 1939 dan yang terpilih menjadi ketua pertamanya adalah Teungku
                                    Muhammad  Daud  Beureueh  dari  Pidie.  Daud  Beureuh  adalah  tokoh  dalam
                                    revolusi kemerdekaan Indonesia dan aktif dalam perjuangan pada masa
                                    pendudukan Jepang. Diantaranya karena pengaruh Beureuh, PUSA secara
                                    tegas menyatakan dukungannya terhadap Negara Indonesia dan setia berdiri
                                    di belakang Sukarno (Aspinal 2007, 249). Namun demikian, pada tahun 1953
                                    Beureuh memimpin pemberontakan melawan pemerintahan Indonesia dan
                                    mendeklarasikan Aceh sebagai Negara Islam. Pemberontakan itu dilatari oleh
                                    kekecewaan ulama dan masyarakat Aceh atas janji pemerintah pusat untuk
                                    memberikan tempat utama kepada Islam di Aceh. Alih-alih memenuhi janji,
                                    Aceh bahkan dijadikan bagian dari propinsi Sumatra Utara. Pemberontakan ini
                                    berakhir pada tahun 1957 setelah memakan korban jiwa yang cukup banyak.
                                    Untuk mengakhiri perlawanan dari Aceh, Presiden Sukarno lantas menjadikan






                    234
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255