Page 253 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

bimbingan dalam menjalankan syariah Islam di lingkungan keluarganya yang
masih non muslim dan persiapan berbaur dengan umat Islam di lingkungan
tempat tinggal dan pekerjaannya serta pembelaan/perlindungan bagi mereka
yang karena masuk Islam, untuk sementara bermasalah dengan keluarga dan
lingkungannya” (Tanudjaja tt.; Mahfud 2013, 294). Seperti ditulis Choirul Mahfud
(2013, 292), program dari PITI sebetulnya tidak hanya berupa dakwah mengajak
orang Tionghoa masuk Islam, tapi kadang berupa pelurusan kesalahpahaman di
kalangan masyarakat Tionghoa tentang Islam. Misalnya anggapan bahwa Islam
mengajarkan pemeluknya menjadi miskin dan bodoh.

Tentang jumlah orang Tionghoa di Indonesia, hingga saat ini tidak ada data yang
pasti. Namun diperkirakan jumlah penduduk dari etnik ini antara dua sampai lima
juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar satu persen merupakan Tionghoa Muslim
(Jacobsen 205, 71; Mahfud 2013, 291). Jumlah komunitas Tionghoa Muslim
semakin berkembang sejak Era Reformasi yang ditandai dengan runtuhnya
Orde Baru pada 1998. Sebelum Era Reformasi, komunitas Tionghoa cenderung
eksklusif dan berada dibawah patronase aparat pemerintah. Setelah Reformasi,
mereka menjadi lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat dan mengenal
Islam lebih baik (Mahfud 2013, 293-294; Dickson 2008, 37). Perkembangan
Tionghoa Muslim di Surabaya, misalnya, ditandai dengan pembangunan Masjid
Cheng Ho pada tahun 2002. Seperti dilaporkan Komunitas, terbitan berkala
3
PITI Surabaya, hampir tiap minggu terdapat orang dari etnis Tionghoa yang
masuk Islam di Masjid Cheng Ho itu. Kegiatan kultural dan pernikahan dengan
nuansa China juga diadakan secara terbuka di masjid ini.

Ada tiga tujuan dari pendirian PITI; pertama adalah mempersatukan umat
Islam keturunan Tionghoa dan umat Islam Indonesia yang lain. Kedua adalah
mempersatukan Muslim Tionghoa dengan masyarakat dari etnis Tionghoa. Ketiga
adalah mempersatukan masyarakat dari etnis Tionghoa dengan masyarakat
Indonesia dari etnis lain (Wahyudi 2010, 2). Tujuan-tujuan itu berkaitan dengan
anggapan yang berkembang bahwa orang Tionghoa itu banyak yang belum
diterima sepenuhnya sebagai warga negara Indonesia. Dalam bahasa Michael
Jacobsen (2005, 87), kelompok Tionghoa di Indonesia adalah bagian dari
“redundant legacy of history” (warisan sejarah yang membingungkan) karena
sebagian dari mereka datang ke Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda dan
menduduki posisi antara penjajah yang Kristen dan pribumi yang Muslim.
Karena itu, hanya dengan menjadi Muslim, dalam keyakinan sebagian orang,
orang Tionghoa bisa berasimilasi dengan cepat dan bisa diterima menjadi warga
Indonesia dengan sepenuh hati (Giblin 2003, 361; Muzakki 2010, 90). Namun
demikian, Micael Jacobsen (2005, 82) justru melihat hal yang sebaliknya. Bahwa
kelompok Tionghoa Muslim itu berada pada posisi yang tidak mengenakkan.
Mereka itu seperti berada di buffer zone; mereka tidak bisa terintegrasi secara
penuh di kelompok China dan di kelompok Muslim sekaligus, mereka tidak
disukai oleh berbagai kelompok di luar diri mereka. Pandangan Jacobson itu
dikritik oleh Anne Louise Dickson (2008, 31) karena kesimpulan Jacobsen itu

237