Page 252 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Gedung Dewan Pimpinan
Pusat Persatuan Islam Tionghoa
Indonesia, Kwitang, Jakarta.
Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.

Setelah pemberontakan G30S/PKI, pemerintah menggalakkan persatuan
dan kesatuan bangsa, diantaranya dengan melarang berbagai simbol dan
identitas yang menghambat pembauran. Organisasi yang dianggap pemerintah
menghambat proses pembauran ini dilarang berdiri oleh pemerintah. PITI
dianggap masuk kategori organisasi jenis itu. Karena itu untuk mensiasati
persoalan ini maka pada 15 Desember 1972 kepanjangan dari PITI diubah
menjadi Pembina Iman Tauhid Islam. Setelah Orde baru runtuh atau tepatnya
pada Muktamar Millenium pada bulan Mei 2000, kepanjangan dari akronim
PITI dikembalikan ke aslinya, yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, namun
kepanjangan PITI yang lahir pada masa Orde Baru tetap juga dipertahankan.
Jadilah PITI saat ini memiliki dua arti yang sama-sama sahnya (Giblin 2003, 360;
Wahyudi 2010, 3).

Menurut Syarif Tanuwidjaja, pendirian PITI ini diantaranya atas saran dari
pimpinan Muhammadiyah ketika itu yang menganggap bahwa dakwah dan
tabligh ke etnis Tionghoa harus dilakukan oleh orang Islam dari etnis itu agar
2
lebih efektif. Saran dari pimpinaan Muhammadiyah ini sangat mungkin terjadi
mengingat ada kedekatan antara orang-orang Tionghoa Muslim, semisal Karim
Oei, dengan organisasi Muhammadiyah dan pada awalnya PITI memang erat
bekerjasama dengan Muhammadiyah (Tanudjaja tt.; Giblin 2003, 360). Karena
kesulitan dakwah ke komunitas Tionghoa itulah, maka tak mengejutkan
bisa kegiatan utama dari ormas ini adalah: “menyampaikan dakwah Islam
khususnya kepada masyarakat Tionghoa dengan pembinaan dalam bentuk

236