Page 308 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam
P. 308
Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3
Surakarta Tjokroaminoto mulai mengembangkan SI
sebagai organisasi yang memiliki cabang menyebar
ke seluruh penjuru Indonesia. Dia pun kemudian
meminta pengakuan dari pemerintah dan
menuntut agar pengawasan preventif dan represif
secara administratif ditiadakan. Perubahan SI di
bawah kepemimpinan Tjokroaminoto yang bersifat
nasional ini ditandai dengan diadakannya kongres
SI pertama di Surabaya pada bulan Januari 1913
yang dihadiri oleh utusan-utusan dari berbagai
daerah di Jawa dan di luar Jawa yang meliputi
tiga wilayah organisasi yaitu wilayah Jawa Timur
(Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa dan pulau-
pulau di bagian Indonesia Timur), Jawa Tengah
(meliputi Kalimantan) dan Jawa Barat (meliputi
Jawa Barat dan Sumatera). Untuk memenuhi
peraturan Hindia Belanda yang mensyaratkan
organisasi tidak bersifat nasional maka SI berusaha
untuk tetap melakukan kordinasi dan kerjasama
dengan SI di daerah-daerah. Pada akhirnya dalam
pertemuan khusus di Yogyakarta, 18 Februari 1914
SI kemudian membentuk sebuah kepengurusan
pusat dengan menunjuk H. Samanhoedi
sebagai ketua kehormatan dan Tjokroaminoto
sebagai ketua dan Gunawan sebagai wakil
Artikel mengenai Tjokroaminoto ketua. Tjokroaminoto secara resmi menjalankan
di Tjaja Hindia. dalam artikel
ini dikemukanan bahwa kepengurusan harian organisasi guna merealisasikan cita-citanya. Pada tanggal
Tjokroaminoto adalah pejuang 18 Maret 1916 Pengurus Central Sarekat Islam disahkan oleh pemerintah Hindia
yang keras memperjuangkan Belanda.
kemerdekaan rakyat Indonesia
Sumber: Perpustakaan Nasional
Sosok yang paling terkenal dalam SI adalah Tjokroaminoto. Dia sering dianggap
sebagai satu-satunya dalam organisasi ini dan terus dipertahankan hingga akhir
hayatnya di tahun 1934. Di masa Tjokroaminoto SI mengalami perkembangan
pesat dibanding masa-masa awal SI di bawah kepemimpinan H. Samanhoedi.
Keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh H. Samanhoedi menjadikan
organisasi tidak memiliki program kerja yang jelas. Tjokroaminoto cenderung
memperlihatkan sikap mendua terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pada
satu sisi menunjukkan sikap loyal kepada pemerintah tetapi pada sisi yang
lain membangun sikap kebangsaan, menuntut hak-hak kemanusiaan dan
memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Dia menolak anggapan bahwa SI adalah
sebuah parti politik maupun sebuah partai yang menginginkan revolusi.
Sikapnya bisa dipahami karena pada waktu itu memang aturan dari pemerintah
Hindia Belanda menyatakan bahwa partai politik tidak diijinkan berdiri . Dalam
17
perjuangan politiknya dia lebih menunjukkan sikap bekerjasama (koperatif)
dengan pemerintah.
292

