Page 309 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Kegiatan politik SI semakin menonjol setelah kongres-kongres SI mulai
menggunakan kongres nasional. Usaha-usaha SI ini mununjukkan bahwa SI
merupakan organisasi nasional yang memiliki cabang di daerah-daerah dan
para pemimpinnya memiliki kesadaran penuh untuk membangkitkan semangat
nasionalisme dengan menjadikan Islam sebagai dasar ajarannya. Penggunaan
kata nasional pun bagi Tjokroaminoto dimaksudkan sebagai upaya untuk
berjuang menuntut pemerintah sendiri atau paling tidak diberikannya hak untuk
mengemukakan suara dalam masalah-masalah politik. Dengan nasionalisme
inilah kemudian diharapkan sebuah kemerdekaan bagi Indonesia dapat diraih
dengan cepat.

Dimensi politik dari SI secara jelas dirumuskan dalam azas dan program
kerja dalam kongres nasional kedua tahun 1917. SI menuntut pendirian
dewan-dewan daerah, perluasan hak-hak Dewan Rakyat (Volksraad) dengan
harapan menjadikan dewan rakyat ini sebagai lembaga perwakilan yang
benar-benar mewakili rakyat secara umum. SI juga meminta agar hak-hak
politik dapat berjalan secara terbuka, menuntut penghapusan kerja paksa
dan adanya izin untuk bepergian. Sebenarnya terjadi perbedaan di kalangan
SI antara mendukung untuk bergabung dengan Volksraad dan menolaknya.
Tjokroaminoto, Abdul Moeis dan Agus Salim selaku pimpinan Central Sarekat
Islam cenderung menerima keberadaan Volksraad sementara Semaun, ketua SI
cabang Semarang menolaknya karena dianggapnya hanya permainan belaka
dari pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1918 Tjokroaminoto dan Moeis
diangkat menjadi anggota volksraad.

Perdebatan tentang volksraad menghangat kembali ketika terjadi penolakan Karena dianggap
dewan ini terhadap mosi dari partai untuk mengurangi luas tanah yang menjalankan lembaga
secara individu
digunakan untuk penanaman tebuh sebesar 25%. Demi memperjuangkan mosi dan tidak mewakili
yang dianggap untuk menjamin kepentingan rakyat, beberapa pemimpin SI yang kepentingan SI maka
dulunya mendukung keberadaan dewan rakyat itu mulai mempersoalkannya pada tahun 1939
dan menunut agar Tjokroaminoto dan Moeis keluar dari Dewan tersebut. Kartosuwiryo dipecat
SI. Cabang-cabang di
Perkembangan berikutnya SI mulai mengubah strateginya yang koperatif daerah-daerah dilarang
menjadi non koperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ini terjadi terutama melakukan hubungan
sejak Tjokroaminoto dipenjarakan pihak Belanda pada tahun 1921 dan tuntutan dengan Kartosuwiryo.
Kartosuwiryo pun
untuk mengembalikan pimpinan SI dalam Dewan Rakyat tidak dipenuhi. kemudian mendirikan
Kebijakan SI yang bersifat non koperatif ini kemudian dikenal dengan sebutan Darul Islam yang
konsep hijrah. Politik hijrah ini dikembangkan lebih lanjut dalam bentuknya memiliki basis kuat di
Jawa Barat.
yang lebih radikal oleh Kartosuwiryo dengan mendirikan lembaga Suffah
sebagai lembaga pengkaderan partai. Karena dianggap menjalankan lembaga
secara individu dan tidak mewakili kepentingan SI maka pada tahun 1939
Kartosuwiryo dipecat SI. Cabang-cabang di daerah-daerah dilarang melakukan
hubungan dengan Kartosuwiryo. Kartosuwiryo pun kemudian mendirikan Darul
Islam yang memiliki basis kuat di Jawa Barat.

293