Page 318 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Masykur (NU), KH Mas Mansyur (Muhammadiyah), Abdoel Kahar Muzakkir
Tidaklah berlebihan
apabila di akhir masa (Muhammadiyah), Raden Rooslan Wongsokoesoemo (Masyumi), Haji Agus
kekuasaan Jepang di Salim (Penyadar PSII), Raden Syamsudin (PUI), Sukiman (PII), KH Wahid Hasjim
Indonesia, pemerintah (NU), Ny. Sunarjo Mangunpuspito (Aisyiyah), Abdul Rahman Baswedan (PAI), dan
Jepang lebih condong Abdul Rahim Pratalykrama (residen Kediri, santri). Ketika keanggotaan BPUPKI
untuk memberikan
prioritas kepemimpinan diperluas dengan menambahkan 28 orang lagi anggota, hanya ada dua orang
nasional Indonesia dari perwakilan kelompok Islam yaitu Pangeran Mohammad Noor (Masyumi)
kepada kelompok 33
nasionalis dibanding dan Haji Abdul Fatah Hassan . Sebagian besar dari perwakilan-perwakilan Islam
dengan kepada berasal dari golongan tua dan termasuk tokoh-tokoh kharismatis tetapi memiliki
kelompok Islam. Ini kekurangan dari sisi organisasi. Pemikiran-pemikiran politik mereka secara
dapat dibuktikan umum lebih bersifat praktis bukan teoritis padahal lembaga BPUPKI kerjanya
dengan perkembangan-
perkembangan lebih banyak mengenai dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia yang
berikutnya di merdeka. Karenanya, dalam forum ini para pemimpin Islam harus berhadapan
mana peran politik dengan dua kelompok besar yang dominan yaitu kelompok nasionalis yang
nasional di masa
kemerdekaan lebih netral agama dan kelompok kebudayaan Jawa yang juga berpengaruh.
banyak didominasi oleh
kelompok nasioalis Nampaknya keterwakilan kelompok nasionalis sekuler dalam dua forum penting
dibanding dengan
kelompok santri. itu jauh lebih besar. Tidaklah berlebihan apabila di akhir masa kekuasaan Jepang
di Indonesia, pemerintah Jepang lebih condong untuk memberikan prioritas
kepemimpinan nasional Indonesia kepada kelompok nasionalis dibanding
dengan kepada kelompok Islam. Ini dapat dibuktikan dengan perkembangan-
perkembangan berikutnya di mana peran politik nasional di masa kemerdekaan
lebih banyak didominasi oleh kelompok nasioalis dibanding dengan kelompok
santri.

Paling tidak di samping manfaat-manfaat yang dirasakan oleh umat Islam pada
masa pendudukan Jepang, ada dua aspek penting yang perlu digarisbawahi dalam
kaitannya dengan perkembangan politik di Indonesia. Pertama, berkembangnya
pemikiran baru dalam perjuangan umat Islam bahwa partai politik merupakan
alat penting bagi pemerintah untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan
pemerintah. Kedua, adanya agenda pemerintah pada waktu itu untuk
menjadikan militer sebagai kekuatan dominan dibanding dengan kekuatan sipil.
Karenanya, secara umum hanya partai-partai yang sesuai dengan kebijakan-
kebijakan pemerintah saja yang diperbolehkan berkembang dan mereka diberi
tugas menggalang kekuatan massa untuk mendukung pemerintah Jepang .
34

Bisa dikatakan menjelang kemerdekaan hampir di semua bidang, kepemimpinan
umat Islam tidak sebesar dibandingkan dengan kepemimpinan kelompok
nasionalis yang netral agama maupun tidak suka agama menjadi kekuatan
politik. Keberadaan MIAI dan berganti dengan Masyumi sebagai wadah
berkumpulnya pemimpin-pemimpin Islam ternyata belum memiliki peran
penting sebagaimana yang diharapkan. Kesediaan pemimpin umat Islam untuk
bekerjasama dalam masa pemerintah Jepang ternyata tidak berdampak dalam
hal meningkatkan posisi mereka di hadapan para pemimpin nasioalis di era-era
menjelang kemerdekaan Indonesia.

302