Page 321 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Kelompok nasionalis kembali diuntungkan dengan dibentuknya Komite
Untuk dapat
Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sebuah lembaga perwakilan yang dibentuk menyalurkan aspirasi
oleh pemerintah sebelum terbentuknya parlemen hasil pemilihan umum. umat Islam di tengah-
Dalam KNIP yang beranggotakan 136 anggota ini, presiden Sukarno hanya tengah kebijakan
pemerintah yang
menempatkan 15 anggota yang berasal dari wakil Islam. Jika diteliti lebih lanjut membuka kesempatan
di antara 15 orang itu hanya 2 orang saja yang merupakan wakil resmi partai seluas-luasnya kepada
Islam yaitu Sjafrudin Prawiranegara dan Wahid Hasjim sementara yang lain rakyat Indonesia
merupakan utusan biasa dari kalangan Islam yaitu Abikusno Tjokroaminoto, untuk membentuk
partai, umat Islam
Kasman Singodimedjo, Jusuf Wibisono, Dahlan Abdullah, Mohamad Roem, A.R. mengadakan Muktamar
Baswedan, A. Bajasut, Harsono Tjokroaminoto dan Ny. Sunarjo Mangunpuspito. Umat Islam di
Yogyakarta tanggal 7
Untuk dapat menyalurkan aspirasi umat Islam di tengah-tengah kebijakan dan 8 November 1945.
pemerintah yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia Muktamar ini dihadiri
untuk membentuk partai, umat Islam mengadakan Muktamar Umat Islam di oleh hampir seluruh
perwakilan umat
Yogyakarta tanggal 7 dan 8 November 1945. Muktamar ini dihadiri oleh hampir Islam dan bersepakat
seluruh perwakilan umat Islam dan bersepakat mendirikan majelis syura pusat mendirikan majelis
bagi umat Islam yang dianggap sebagai satu-satunya partai politik umat Islam syura pusat bagi umat
di Indonesia . Islam yang dianggap
38
sebagai satu-satunya
partai politik umat
Sejak tahun 1945 kepemimpinan dipegang oleh Sukiman Wirjosandjojo dan Islam di Indonesia.
wakilnya Abikusno Tjokrosujoso. Sukiman menjabat sebagai ketua umum
Masyumi hingga tahun 1951 dan sejak tahun 1949 M. Natsir mendampinginya
sebagai wakil ketua. Pada kepengurusan tahun 1951 M. Natsir naik menjadi
ketua umum didampingi sementara Sukiman ditunjuk menjadi wakil ketua.
Pada tahun 1959 M. Natsir digantikan oleh Prowoto Mangkusasmito sementara
Sukiman tetap menjadi wakil ketua.

Masyumi memiliki dua keanggotaan yaitu keanggotaan yang bersifat individu Masyumi dianggap oleh
dan organisasi. Keberadaan organisasi dalam Masyumi dianggap penting untuk Sukarno bersimpati
berperan sebagai lembaga pemberi nasehat dan pertimbangan atas kebijakan- dengan pemberontakan
Pemerintah
kebijakan yang diputuskan oleh partai. Pada awalnya hanya ada empat organisasi Revolusioner Republik
yang menjadi anggota partai yaitu Muhammadiyah, NU, Perikatan Umat Islam Indonesia (PRRI) tahun
dan Persatuan Umat Islam. Pada tahun 1948 organisasi Islam Persatuan Islam 1958. Pada tahun 1960
bergabung, disusul organisasi-organisasi lainnya seperti Persatuan Ulama Masyumi dibubarkan
oleh Sukarno.
Seluruh Aceh (PUSA) tahun 1949, Al-Irsyad tahun 1950, Al-Jamiyatul Wasliyah Sementara NU lebih
dan Al-Ittihadiyah bergabug pada tahun berikutnya. Hubungan istimewa antara dahulu keluar dari
Masyumi dan organisasi Islam berlangsung dengan baik namun kemudian Masyumi pada tahun
1952 dan mendirikan
mengalami hambatan terutama ketika terjadi perpecahan antara Masyumi dan partai sendiri yaitu
Sukarno. Masyumi dianggap oleh Sukarno bersimpati dengan pemberontakan Partai NU.
Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958. Terjadi
musyawarah dengan pimpinan partai dengan anggota-anggota istimewa pada
tanggal 8 September 1959 untuk melepaskan hubungan itu agar organisasi-
organisasi bersangkutan tidak mendapatkan hambatan dalam kegiatan
organisasi. Pada tahun 1960 Masyumi dibubarkan oleh Sukarno . Sementara
39
NU lebih dahulu keluar dari Masyumi pada tahun 1952 dan mendirikan partai
sendiri yaitu Partai NU.

305