Page 325 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Di awal pendirian Masyumi tokoh-tokoh NU menduduki posisi penting Setelah masa Revolusi
di organisasi ini yaitu Hasjim Asj’ari yang pernah menjabat sebagai ketua berakhir mulai
umum. Perjuangan politik NU mulai nampak terutama pada masa Revolusi ada kekecewaan
ketika pimpinan tertinggi NU mengeluarkan fatwa tentang seruan untuk NU terhadap
perkembangan
mempertahankan tanah air. Fatwa dari Hasjim Asj’ari yang berisikan tentang Masyumi. Masyumi
kewajiban bagi setiap muslim Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dianggap telah
Indonesia ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Resolusi Jihad. Di masa menggeser peran
majelis syuro yang
revolusi NU mengambil sikap yang lebih frontal terhadap Belanda sehingga strategis menjadi suatu
bertentangan dengan pemerintah yang cenderung lunak dalam perundingan- lembaga yang hanya
perundingan Renville dan Linggarjati. Pada era ini hubungan NU dengan berfungsi sebagai
Masyumi masih serasi karena adanya pengakuan NU bahwa Masyumi tetap penasehat. Atas dasar
ketidakpuasan dalam
merupakan satu-satunya partai bagi umat Islam yang harus dihormati. menyikapi perubahan
struktur Masyumi yang
demikian itu akhirnya
Namun demikian setelah masa Revolusi berakhir mulai ada kekecewaan NU NU menyatakan
terhadap perkembangan Masyumi. Masyumi dianggap telah menggeser peran keluar dari Masyumi
majelis syuro yang strategis menjadi suatu lembaga yang hanya berfungsi dan mendirikan
sebagai penasehat. Pergeseran ini dipahami NU sebagai upaya untuk menjadikan partai sendiri yang
independen.
Masyumi semata-mata sebagai organisasi politik dan kurang memperhatikan
aspek agama karena tidak memberikan posisi penting kepada para ulama.
Atas dasar ketidakpuasan dalam menyikapi perubahan struktur Masyumi yang
demikian itu akhirnya NU menyatakan keluar dari Masyumi dan mendirikan
partai sendiri yang independen.

Nampaknya keluarnya NU dari Masyumi didasarkan pada ketidakpuasan NU
atas ketidakadilan yang mereka rasakan dalam setiap pembahasan kabinet
pemerintahan. NU yang merupakan organisasi besar di Indonesia melihat
bahwa selama ini representasi NU di kabinet yang didukung oleh Masyumi tidak
seimbang. Tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan terbesar Masyumi adalah
berasal dari Muhammadiyah dan NU. Namun dalam setiap pembentukan
kabinet, Muhammadiyah selalu diwakili minimal dua orang, tetapi NU tidak
pernah diwakili oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu Kyai Wahab Hasbullah
mengajukan tuntutan kepada Masyumi dalam pembentukan kabinet Wilopo
jabatan menteri agama tetap diberikan kepada NU. Kyai Wahab juga mengancam
apabila tuntutan itu tidak dipenuhi maka NU dan berjuang dengan cara-cara
tersendiri terlepas dari Masyumi. Namun tuntutan yang ditanggapi sebagai
ancaman oleh sebagian besar pimpinan Masyumi itu tidak dapat dipenuhi.
Keputusan tentang menteri agama akan diputuskan secara voting melibatkan
semua pengurus partai. Hasilnya, pimpinan partai akhirnya menyepakati untuk
menetapkan Kyai Haji Fakih Usman dari Muhammadiyah untuk menjadi calon
menteri agama yang nantinya akan diusulkan kepada formatir Wilopo. Wilopo
pun menyetujui usulan Masyumi dan mengangkat Fakih Usman sebagai menteri
agama. Untuk mensikapi perkembangan yang tidak menguntungkan ini,
pada tanggal 5 April 1952 dalam rapat Pengurus Besar NU di Surabaya, NU
menyatakan keluar dari Masyumi .
44

309