Page 328 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

melakukan tindakan tegas dengan melakukan penangkapan sejumlah pemimpin
Persatuan Perjuangan, termasuk dua tokoh dari Masyumi. Tindakan pemerintah
ini telah menghancurkan eksistensi Persatuan Perjuangan yang mengakibatkan
organisasi ini pada tanggal 5 Mei 1946 membentuk badan baru yang diberi
nama Konsentrasi Nasional di mana wakil dari Masyumi menjabat sebagai wakil
ketua. Tuntutan pembentukan kabinet koalisi terus dilakukan sebagai upaya
untuk menjamin terbentuknya pemerintah yang stabil .
46

Keadaan yang tidak stabil dan buruknya hubungan antara pemerintah dengan
para pemimpin oposisi yang menyebabkan keadaan darurat memaksa Sukarno
untuk membubarkan Kabinet Sjahrir. Sukarno juga berusaha memulihkan
keamanan dengan mengambil tindakan terhadap unsur-unsur yang terlibat
dalam usaha percobaan perebutan kekuasaan. Menurut keterangan pemerintah
ada kelompok yang memaksa penguasa untuk membubarkan kabinet dan
mengganti kabinet melalui kup. Setelah keamanan kembali normal pada
tanggal 2 Oktober 1946 Sukarno kembali memberikan mandat kepada Sjahrir
untuk menyusun kabinet baru. Dalam kabinet ini enam orang unsur Masyumi
ditunjuk sebagai menteri yaitu Mohamad Roem, Jusuf Wibisono, M. Natsir,
Sjafrudin Prawiranegara, Fathurahman dan Wahid Hasjim. Namun menanggapi
pembentukan kabinet baru ini, Masyumi menyatakan sikapnya bahwa mereka
yang duduk di kabinet bukanlah mewakili Masyumi secara kelembagaan.

Ketika Sjahrir berhasil mengadakan perundingan dengan pihak Belanda
Ketika Sjahrir
berhasil mengadakan dalam perundingan Linggarjati pada tanggal 15 November 1946, partai-
perundingan dengan partai yang ada menolak hasil perundingan itu. Masyumi juga menyatakan
pihak Belanda sikap penolakannya yang berakibat pada memanasnya hubungan antara para
dalam Perundingan
Linggarjati pada menteri Masyumi yang duduk di kabinet dengan para pemimpin Masyumi itu
tanggal 15 November sendiri. Sebuah konperensi yang diadakan antara Masyumi dan GPII di Solo
1946, partai-partai tanggal 4-5 Desember 1946 meminta agar para menteri dari Masyumi segera
yang ada menolak
hasil perundingan itu. keluar dari kabinet. Namun para menteri Masyumi justru menolaknya dengan
Keadaan yang tidak mengatakan bahwa keterlibatan mereka di kabinet adalah bersifat nasional
stabil dan buruknya bukan koalisi sehingga partai tidak berhak untuk mengatur para anggotanya
hubungan antara
pemerintah dengan yang berada dalam kabinet nasional. Penolakan dari partai-partai yang ada
para pemimpin oposisi termasuk Masyumi terhadap hasil perundingan Linggarjati menyebabkan Sjahrir
menyebabkan keadaan menyerahkan mandatnya kepada Sukarno tanggal 27 Juni 1947.
darurat. Penolakan
dari partai-partai
yang ada termasuk Kabinet baru dibentuk di bawah pimpinan Amir Sjarifuddin (Sosialis) dengan
Masyumi terhadap hasil mengajak koalisi dengan partai-partai yang ada. Masyumi menuntut posisi
Perundingan Linggarjati perdana menteri dan menteri-menteri pertahanan, luar negei serta dalam negeri.
menyebabkan
Sjahrir menyerahkan Terdapat ketidaksepakatan antara Amir Sjarifuddin dengan Masyumi sehingga
mandatnya kepada pada tanggal 2 Juli 1947 Amir Sjarifuddin dipilih sebagai perdana menteri dan
Sukarno tanggal 27 kabinet disusun tanpa keterlibatan Masyumi. Agar ada keterwakilan kelompok
Juni 1947.
Islam dalam kabinet ini maka Arudji Kartawinata dan Wondoamiseno diminta
untuk menghidupkan kembali PSII. PSII pun akhirnya berdiri dan kemudian
berkoalisi dalam kabinet Amir Sjarifuddin dengan mendapatkan lima jabatan
kementrian. Masyumi dengan tegas menolak Amir Sjarifuddin karena dia

312