Page 330 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Untuk melihat konsfigurasi kekuatan partai-partai Islam dibanding dengan
partai-partai nasionalis ada baiknya untuk melihat hasil suara Pemilu 1955.
Pemilu 1955 ini dianggap sebagai pemilu pertama yang paling demokratis.
PNI sebagai kekuatan partai terbesar sementara Masyumi dan NU menempati
urutan kedua dan ketiga sementara urutan keempat diduduki oleh PKI (Boland,
1985:56). PSII dan Perti hanya merupakan partai-partai kecil saja. Keseluruhan
jumlah suara partai Islam adalah sekitar 43,5%.

Tabel 1 Pemilihan Umum Tahun 1955

Perolehan Suara Nama Partai
22,3% PNI
20,9% Masyumi
18,4% NU
16,4% PKI
2,9% PSII
1,3% Perti

Karena tidak efektifnya sistem parlementer yang sedang berjalan dan munculnya
Karena tidak efektifnya pemberontakan di daerah maka setelah Ali Sastroamidjojo menyerahkan
sistem parlementer
yang sedang berjalan mandatnya, Sukarno mengeluarkan Undang-Undang Darurat Perang yang
dan munculnya memberikan kekuasaan pada militer dan menjadi awal terbentuknya Demokrasi
pemberontakan di
daerah maka setelah Terpimpin pada tahun 1957. Ketika perdebatan dalam konstituante pada
Ali Sastroamidjojo tahun 1959 untuk menentukan dasar negara Indonesia mengalami kebuntuan,
menyerahkan Sukarno mengambil alih wacana dasar negara dengan mengeluarkan Dekrit
mandatnya, Sukarno
mengeluarkan Undang- Presiden 1959. Dekrit ini berimplikasi pada pembubaran konstituente dan
Undang Darurat Perang memaksa kembali pada UUD 1945. Dalam menerapkan Demokrasi Terpimpin,
yang memberikan Sukarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR)
kekuasaan pada yang anggota-anggotanya ditunjuk langsung. Dia juga membangun konsep
militer dan menjadi
awal terbentuknya “Nasakom” (nasionalis, agama, komunis) dalam pemerintahannya. Pihak Islam
Demokrasi Terpimpin diwakili oleh NU dan PSII sementara Masyumi menolak bergabung. Pada tahun
pada tahun 1957. Pada 1960 Masyumi dinyatakan sebagai partai terlarang sementara para pemimpinnya
tahun 1960 Masyumi 48
dinyatakan sebagai banyak yang ditangkap dan dimasukkan dalam penjara .
partai terlarang
sementara para Keterlibatan komunis dalam pemerintahan menyebabkan militer dan kelompok
pemimpinnya banyak
yang ditangkap dan Islam kurang nyaman dengan Sukarno. Bulan september 1965 merupakan
dimasukkan dalam momen yang menentukan di mana Demokrasi yang kacau, radikal dan korup
penjara. mengakhiri kekuasaannya. Sebuah kudeta yang direncanakan oleh Partai Komunis
Indonesia didukung oleh Gerwani dan Pemuda Rakyat dengan menyingkirkan
petinggi angkatan darat melalui penculikan dan pembunuhan. Upaya kudeta
itu berhasil dicegah oleh Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan Komando
Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dibantu oleh organisasi-organisasi
Islam. Rencana kudeta yang kemudian dikenal dengan Gerakan 30 September

314