Page 327 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

umat Islam melihat adanya ketidakadilan ini tidak pernah menuntut adanya
perubahan. Partai ini walaupun berusaha untuk mendapatkan keadilan itu tetap
menekankan pentingnya persatuan untuk menjaga kemerdekaan yang baru
saja diraih oleh bangsa Indonesia. Masyumi juga menolak penerapan sistem
parlementer dan lebih menyukai sistem presidensiil guna menjamin stabilitas
politik dan persatuan bangsa Indonesia. Sutan Sjahrir (Sosialis) mengusulkan
kepada KNIP dan Presiden Sukarno untuk menerapkan sistem parlementer.
Usulan itu disetujui dan diumumkanlah kabinet baru di bawah Sjahrir sejak 14
November 1945. Dalam kabinet ini hanya ada satu wakil Islam yaitu HM Rasyidi
dan pada tanggal 3 Januari 1946 Mohammad Natsir diangkat menjadi menteri
penerangan .
45
Masyumi melalui Natsir terus menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap
perubahan menjadi sistem parlementer karena dianggap melanggar Undang-
Undang Dasar. Menurutnya sistem presidensiil lebih menjamin stabilitas
pemerintahan. Alasan yang mengatakan bahwa perubahan itu dilakukan untuk
menghilangkan pengaruh orang-orang yang telah bekerjasama dengan Jepang
dalam pemerintahan juga ditolaknya. Dia beralasan bahwa dalam Kabinet
Sjahrir juga tetap didominasi oleh elit-elit yang bekerjasama dengan Jepang dan
juga kolonial Belanda. Baginya, segala perubahan menyangkut Undang-Undang
Dasar dan kabinet dapat dilakukan hanya setelah proses pemilihan umum dilalui.

Terhadap kabinet Sjahrir pihak Masyumi menuntut agar dilakukan perombakan
dengan mendasarkan pada koalisi di antar partai-partai yang ada. Usulan
Masyumi ini disetujui oleh anggota-anggota KNIP yang lain dan didukung oleh
partai-partai yang ada. Sukarno pun menanggapinya dengan membubarkan
kabinet Sjahrir dan membentuk kabinet baru. Dalam kabinet baru ini Sjahrir
ditunjuk kembali sebagai formatir untuk menyusun kabinet. Pada tanggal 12
Maret 1946 Sjahrir mengumumkan formasi kabinet II dengan memasukkan
nama-nama dari partai-partai yang ada. Empat kader Masyumi yaitu M.
Natsir, Arudji Kartawinata, Sjafruddin Prawiranegara dan HM Rasyidi. Namun
penunjukkan nama-nama yang mewakili Masyumi di kabinet dianggap tidak
sepenuhnya mewakili partai karena kabinet yang dibentuk hanya kabinet
nasional dan bukan kabinet koalisi. Secara umum ketidakpuasan juga banyak
disuarakan oleh partai-partai lain yang bergabung dalam Persatuan Perjuangan
yang dipimpin Tan Malaka. Anggota-anggota Persatuan Perjuangan berasal dari
Pesindo, Barisan Pemberontak, Badan Kongres Pemuda Indonesia dan Partai
Bangsa Indonesia.

Masyumi bersama-sama Persatuan Perjuangan terus melakukan kritik
terhadap kabinet Sjahrir dan menuntut perubahan kabinet. Perselisihan antara
pemerintah dan kelompok Persatuan Perjuangan semakin memuncak karena
ketidaksetujuan mereka atas keterlibatan pemerintah dalam perundingan-
perundingan dengan Belanda. Sjahrir yang berasal dari kelompok Sosialis
ternyata menunjukkan sikapnya yang lunak terhadap Belanda. Sukarno

311