Page 337 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Uniknya di era di mana partai politik Islam mengalami penurunan, terutama di
tahun 1990-an, proses Islamisasi Indonesia berjalan secara sempurna. Di level
grassroot dan masyarakat, Islamisasi dilakukan oleh para aktifis Islam yang fokus
dalam dakwah Islam sementara di level politik proses islamisasi tidak hanya
terjadi dalam birokrasi pemerintahan tetapi juga terjadi pada partai-partai yang
sebelumnya dianggap partai sekuler . Proses Islamisasi terjadi di tubuh partai
58
penguasa (Golkar) dan juga partai oposisi (PDI). Perkembangan mengembirakan
tentang peran Islam di level politik adalah disahkannya beberapa undang-
undang yang berpihak kepada kepentingan umat Islam. Undang-undang itu
adalah Undang-Undang pendidikan nasional yang mewajibkan semua tingkat
sekolah memberikan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut oleh
para murid (1988), undang-undang peradilan hukum Islam undang-undang
Kompilasi Hukum Islam (1991), pengaturan administrasi Zakat melalui Bazis
(1991), pencabutan larangan memakai jilbab bagi para siswa di sekolah umum
(1991) dan berbagai kebijakan pemerintah yang mengadopsi aspirasi umat
Islam.

Pada Pemilu 1992 dukungan terhadap Golkar mulai menurun karena semakin
banyak ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Soeharto. Oposisi
dalam masyarakat meningkat dan perolehan PDI mengalami peningkatan
tajam. Uniknya, pada pemilu 1997 Golkar dan PPP mengalami peningkatan
sementara PDI justru mengamali kemerosotan. Penurunan suara PDI dipicu oleh
ketidakpuasan terhadap kepemimpinan baru PDI yang dianggap merupakan
orang pemerintah. Lebih lengkap tentang perubahan-perubahan ini dapat
dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6 Hasil Pemilu 1992 dan 1997

Partai 1992 % 1997 %

PPP 16.624.647 17,00 25.340.028 22,43
Golkar 66.599.331 68,10 84.187.907 74,51
PDI 14.565.556 14,89 3.463.225 3,06
Jumlah 97.789.534 100 112.991.150 100

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (www.kpu.or.id)

321