Page 346 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam
P. 346
Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3
Prof Dr Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai ketua umum menggantikan
Akhirnya sebuah partai
yang diberi nama Partai Amien Rais yang menolak tawaran untuk menjabat sebagai ketua umum partai
Bulan Bintang (PBB) ini. PBB pun berpartisipasi dalam pemilihan umum pada tahun 1999 namun
dideklarasikan pada tidak mendapatkan dukungan yang menggembirakan. Pada pemilu tahun
tanggal 26 Juli 1998 1999 itu partai ini hanya memperoleh dukungan 1,4% dan pada pemilu-pemilu
di Masjid Agung Al-
Azhar Jakarta. Prof Dr berikutnya setelah dinyatakan tidak lolos electoral dan parliementary threshold
Yusril Ihza Mahendra kemudian ikut kembali pada pemilu 2014 juga mendapatkan suara di bawah
ditunjuk sebagai ketua dua persen. Ternyata upaya untuk membangun kembali kebesaran Masyumi
umum menggantikan
Amien Rais yang melalui PBB mengalami kegagalan karena dinamika politik umat Islam pada era
menolak tawaran untuk Reformasi untuk menunjukkan masing-masing kelompok umat Islam berusaha
menjabat sebagai ketua untuk mendirikan partai-partai sendiri sesuai dengan aliran organisasi. Beberapa
umum partai ini.
pemimpin Islam yang memiliki keterkaitan historis dengan Masyumi juga
mendirikan partai-partai tersendiri yang berbeda dengan PBB yaitu Partai Umat
Islam (PUI) diketuai oleh Deliar Noer, Partai Islam Indonesia Masyumi di bawah
pimpinan Abdullah Hehamahua dan Partai Masyumi Baru dipimpin oleh Ridwan
Saidi. Semua partai-partai Islam yang berafiliasi dengan Masyumi ini juga tidak
mendapatkan dukungan dari umat Islam ditandai dengan kecilnya raihan suara
yang didapatkan dalam Pemilu 1999 (1,94%).
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Di antara partai-partai Islam yang lahir di era Reformasi, Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) adalah satu-satunya partai yang merupakan partai tertua.
PPP adalah partai lahir pada masa awal Orde Baru yang merupakan fusi dari
berbagai parpol Islam pada tahun 1973 yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti. Era
Reformasi telah memberikan kesempatan kepada partai ini untuk berkembang
setelah sekitar 32 tahun berada dalam suasana politik yang tidak mendukung.
Dominasi Golkar dalam pemerintahan pada masa Orde Baru telah membuat
eksistensi PPP mengalami kemerosotan dari pemilu ke pemilu. Namun demikian
di samping merupakan peluang untuk berkembang kebebasa berpolitik pada
masa Reformasi ini juga menempatkan PPP pada posisi yang sulit. Sebagai
partai yang tidak dapat lagi mengklaim sebagai satu-satunya partai Islam karena
berkembangnya partai-partai Islam pada waktu itu, PPP harus mengembangkan
strategi baru guna menopang keberlangsungannya di masa depan.
Fusi yang dilakukan oleh partai-partai Islam ke dalam PPP ternyata mewariskan
banyak persoalan konflik internal yang melibatkan berbagai kepentingan unsur-
unsur partai yang sulit untuk disatukan. Pemimpin-pemimpin PPP yang terkenal
kritis kepada pemerintah satu persatu disingkirkan. Nyaris PPP berkembang
menjadi partai yang telah terkooptasi oleh kepentingan rezim Orde Baru. Di
awal pembentukan PPP, Idham Chalid wakil dari NU diserahi mandat sebagai
presiden sedangkan HMS Mintaredja dari Parmusi yang merupakan orang dekat
Soeharto diangkat sebagai wakil ketua. Perkembangan berikutnya berdasarkan
330
