Page 36 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam
P. 36

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3







                       1882:          Lembaga peradilan Islam diinkorporasi ke dalam adminsitarsi
                                      kolonial, diseragamkan namanya menjadi priesterra atau Raad
                                      Agama. Dengan inkorporasi ini, para penghulu dan pegawai
                                      agama dijadikan pegawai pemerintah kolonial, meskipun tanpa
                                      gaji. Akibatnya, para kadi, penghulu dan semacamnya menjadi
                                      kaki tangan kolonial dan menjadi ‘juru bicara’ bagi kepentingan
                                      mereka.


                       1882:          Pemerintah kolonial Belanda melakukan reorganisasi atas
                                      pengadilan agama. Reorganisasi ini dapat dilihat sebagai upaya
                                      pemerintah memutusan  linkage antara penghulu dengan
                                      penguasa, sultan ataupun bupati.


                       1884:          Abdul Fattah, Putra H. Muhammad Syarif ibn Umar dan Hj.
                                      Rafi’ah binti Jenah, penyebar Tarekat Idrisiyah di Tasikmalaya
                                      lahir di desa Mekarwangi, Cisayong, Tasikmalaya. Secara silisilah,
                                      ia adalah keturunan ketujuh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung
                                      Jati),  salah  seorang  Walisongo,  dan  pendiri  dua  kesultanan  di
                                      Jawa Barat, Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten.


                       1885:          K. Frederik Holle, seorang pengusaha perkebunan teh, mengirim
                                      surat  kepada Residen  Priangan,  yang isinya  meminta  agar
                                      Hoofdpanghulu  Cianjur  dan  Hoofdpanghulu  Sukabumi serta
                                      Patih Sukabumi dipecat karena telah membiarkan aktivitas
                                      persaudaraan Islam, tarekat Naqsabandiyah yang beraliran
                                      fanatik, yang membahayakan rust en orde.

                       1885, 28 September:  Surat kabar Java Bode terbit. Surat Kabar ini memuat
                                      salah satu artikel penuh sensasi yang ditulis Habib As-Segaf
                                      tentang  aktivitas  Patih Sukabumi.  Menurut  artikel  ini, Patih
                                      Sukabumi terlibat dalam persaudaraan tarekat Naqsabandiyah
                                      yang merencanakan Perang Sabil.

                       1886:          Terjadi pemberontakan petani di tanah partikelir Ciomas.
                                      Pemberontakan tersebut disebabkan oleh adanya pungutan
                                      pajak yang tinggi dan beban pengerahan tenaga kerja-paksa
                                      yang sangat berat. Timbulnya tanah partikelir adalah sebagai
                                      akibat dari penjualan tanah yang dilakukan oleh Belanda
                                      semenjak zaman VOC, dan berjalan sampai abad ke-19.

                       1888:          Terjadi pemberontakan petani Banten. Pemberontakan yang
                                      terjadi di ujung barat laut pulau Jawa tersebut berlangsung
                                      secara singkat antara tanggal 9-30 Juli 1888. Salah satu sebabnya
                                      adalah  karena  adanya penerapan  pajak  yang  diterapkan  oleh
                                      pemerintah  Belanda  pada para  petani  yang  umumnya  hidup
                                      dalam kemiskinan.



                     20
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41