Page 36 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam
P. 36
Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3
1882: Lembaga peradilan Islam diinkorporasi ke dalam adminsitarsi
kolonial, diseragamkan namanya menjadi priesterra atau Raad
Agama. Dengan inkorporasi ini, para penghulu dan pegawai
agama dijadikan pegawai pemerintah kolonial, meskipun tanpa
gaji. Akibatnya, para kadi, penghulu dan semacamnya menjadi
kaki tangan kolonial dan menjadi ‘juru bicara’ bagi kepentingan
mereka.
1882: Pemerintah kolonial Belanda melakukan reorganisasi atas
pengadilan agama. Reorganisasi ini dapat dilihat sebagai upaya
pemerintah memutusan linkage antara penghulu dengan
penguasa, sultan ataupun bupati.
1884: Abdul Fattah, Putra H. Muhammad Syarif ibn Umar dan Hj.
Rafi’ah binti Jenah, penyebar Tarekat Idrisiyah di Tasikmalaya
lahir di desa Mekarwangi, Cisayong, Tasikmalaya. Secara silisilah,
ia adalah keturunan ketujuh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung
Jati), salah seorang Walisongo, dan pendiri dua kesultanan di
Jawa Barat, Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten.
1885: K. Frederik Holle, seorang pengusaha perkebunan teh, mengirim
surat kepada Residen Priangan, yang isinya meminta agar
Hoofdpanghulu Cianjur dan Hoofdpanghulu Sukabumi serta
Patih Sukabumi dipecat karena telah membiarkan aktivitas
persaudaraan Islam, tarekat Naqsabandiyah yang beraliran
fanatik, yang membahayakan rust en orde.
1885, 28 September: Surat kabar Java Bode terbit. Surat Kabar ini memuat
salah satu artikel penuh sensasi yang ditulis Habib As-Segaf
tentang aktivitas Patih Sukabumi. Menurut artikel ini, Patih
Sukabumi terlibat dalam persaudaraan tarekat Naqsabandiyah
yang merencanakan Perang Sabil.
1886: Terjadi pemberontakan petani di tanah partikelir Ciomas.
Pemberontakan tersebut disebabkan oleh adanya pungutan
pajak yang tinggi dan beban pengerahan tenaga kerja-paksa
yang sangat berat. Timbulnya tanah partikelir adalah sebagai
akibat dari penjualan tanah yang dilakukan oleh Belanda
semenjak zaman VOC, dan berjalan sampai abad ke-19.
1888: Terjadi pemberontakan petani Banten. Pemberontakan yang
terjadi di ujung barat laut pulau Jawa tersebut berlangsung
secara singkat antara tanggal 9-30 Juli 1888. Salah satu sebabnya
adalah karena adanya penerapan pajak yang diterapkan oleh
pemerintah Belanda pada para petani yang umumnya hidup
dalam kemiskinan.
20

