Page 408 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Islam, Soeharto justru melanjutkan kekecewaan umat pada negara. Soeharto
Gerakan dakwah
menghadapi tantangan melihat Islam sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Hingga tahun 1980-
politik yang cukup an, Soeharto adalah “pemelihara nilai-nilai abangan Jawa, selalu menganggap
berat baik masa musuh pada siapa saja yang berkehendak meluaskan pengaruh Islam dalam
Orde Lama maupun masyarakat dan politik Indonesia”. Melanjutkan ketidakberpihakannya
38
Orde Baru. Gerakan
dakwah menghadapi kepada Islam era Sukarno, Soeharto membuat frustrasi kalangan Islam dengan
tantangan politik yang keputusan-keputusan politiknya yang mengecewakan. Ia menolak rehabilitasi
cukup berat baik masa Masyumi pada 1968. Walaupun tuntutan rehabilitasi berulang-ulang disuarakan,
orde lama maupun
orde baru. Pada era atas dukungan militer, Soeharto tetap pada sikapnya. Tidak hanya itu, pelarangan
Sukarno, Masyumi ini diikuti oleh sikap membatasi para aktifis Masyumi dalam partai politik yang
dibudarkan dan para baru terbentuk yaitu Parmusi (Partai Muslimin Indonesia).
tokoh-tokohnya
dipenjarakan tanpa
proses hukum. Pada era Beberapa tahun kemudian, pemerintah juga mengundang kemarahan kalangan
Orde Baru, Soeharto
melihat Islam sebagai Islam ketika mengajukan draft Undang-undang Perkawinan 1975 yang dianggap
ancaman terhadap sekuler. Kalangan Islam berdemonstrasi memprotes UU itu bersama mahasiswa,
kekuasaannya. sampai akhirnya persidangan dalam gedung DPR memodifikasi beberapa pasal
untuk memenuhi tuntutan yang disuarakan oleh Partai Persatuan Pembangunan.
Satu dekade kemudian, dan ini dirasakan yang paling melukai perasaan umat,
di bawah komando Jenderal Beni Moerdani, rezim Soeharto membantai ratusan
kaum Muslimin dalam peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 yang hingga kini
belum terungkap. Tahun 1985, pemerintah melarang penggunaan dasar Islam
39
bagi semua partai politik dan organisasi masa dan mewajibkan pencantuman
ideologi negara yaitu Asas Tunggal Pancasila.

Selama lebih dari 30 tahun, politik negara mendominasi kekuatan politik rakyat.
Begitu hegemoniknya kekuasaan Soeharto, pengaruhnya menyentuh hampir
setiap relung hati dan sudut kehidupan masyarakat dan kalangan Islam berada
dalam posisi yang tak berdaya. Soeharto membangun kekuasaannya melalui
tiga jalur ampuh: militer, birokrasi dan Golongan Karya. Dengan politik negara
yang begitu kuat, hubungan antara negara dan masyarakat menjadi hegemonik.
Dihadapkan pada karakter kekuasaan seperti ini dan kenyataan bahwa sebagian
aktor politik non-Muslim menduduki posisi-posisi penting dalam lingkaran elit
Orde Baru, banyak aktifis Islam berkesimpulan bahwa “pemerintahan Orde Baru
telah dibajak oleh aliansi katolik Cina yang anti Islam, mantan aktifis sosialis
PSI dan pejabat militer. Banyak telunjuk mengarah pada Jenderal Ali Murtopo
sebagai mastermind di balik kebijakan-kebijakan tersebut.” Mengamati
40
pemerintahan otoriter Soeharto, Wertheim (1975) berkesimpulan:

Umat Islam di Indonesia benar-benar merasa frustrasi. Bukan saja tidak
mampu meningkatkan posisi politik sejak kejatuhan Sukarno; Islam juga
telah dijauhkan dari posisi-posisi politik, berbeda dengan peran mereka
sendiri ketika zaman kolonial. Bagi umat Islam, rezim Soeharto telah
menjadi “neo-kolonialis.” Seperti halnya pemerintah kolonial, pemerintah

392