Page 507 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Berdirinya Dompet Dhuafa Republika, yang dimotori awak-awak Harian
Republika, merupakan respon terhadap masalah-masalah yang dihadapi
umat Islam—yang salah satunya adalah mengenai soal keadilan sosial dan
kualitas pendidikan. Visi utama Dompet Dhuafa Republika adalah terwujudnya
masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang
berkeadilan. Sedangkan misi Dompet Dhuafa Republika, di antaranya adalah: 1)
Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian; 2) Meningkatkan partisipasi
derma masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan; 3)
Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat
global; 4) Menumbuh-kembangkan dan mendayagunaan aset masyarakat
melalui ekonomi berkeadilan; 5) Mengembangkan zakat sebagai alternatif
dalam pengentasan kemiskinan.

Tujuan Dompet Dhuafa Republika, di antaranya adalah: 1) Mendorong
voluntarism dan tumbuhnya kepemimpinan masyarakat sebagai agent of
change; 2) Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder
untuk terciptanya kesejahteraan; 3) Menjadi lembaga penggalangan sumber
daya masyarakat yang terpercaya; 4) Mengoptimalkan penggalangan sumber
daya masyarakat; 5) Menjadi World Class Organization berbasis ZISWAF; 6)
Terbentuknya jaringan klaster mandiri untuk mengentaskan kemiskinan; 7)
Menjadi lembaga expert dan rujukan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan
Indonesia; 8) Mengembangkan industri dan usaha yang berbasis redistribusi
aset serta mewujudkan jaringan bisnis yang sehat. 84

Selain Dompet Dhuafa Republika, ada juga Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU).
PKPU awalnya merupakan sebuah lembaga struktural resmi di bawah Partai
Keadilan yang bergerak dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
Lembaga ini tepatnya adalah Departemen Kesejahteraan Sosial (Depkessos)
Partai Keadilan. Pembentukan departemen ini dimaksudkan untuk merespon
sejumlah konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah, seperti Ambon, Maluku
Utara, Poso, dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Adanya konflik dan
kerusuhan tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang menjadi korban
dan membutuhkan bantuan. Diperparah dengan terjadinya Krisis ekonomi
tahun 1997, beberapa orang yang umumnya berkumpul bersama di Partai
Keadilan (PK)—saat ini berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)—
bersepakat untuk melakukan aksi sosial di beberapa penjuru tanah air melalui
sebuah entitas kepedulian publik yang bisa bergerak secara sistematis. Tepatnya
10 Desember 1999 lahirlah lembaga swadaya masyarakat yang mereka beri
85
nama Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) dengan badan hukum yayasan.

Segera setelah berpisah dari Partai Keadilan—mereka tidak ingin kegiatan sosial
kemasyarakatan yang sangat berarti untuk masyarakat dijadikan sebagai ajang
kampanye partai—PKPU menisbahkan dirinya sebagai lembaga yang bergerak
di bidang sosial. Pada 8 Oktober 2001, berdasarkan SK. Menteri Agama No
441 PKPU telah ditetapkan sekaligus dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat

491