Page 67 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

1967: Para mantan aktifis masyumi mempersiapkan pendirian partai
politik baru yang bernama Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).
Karena masih adanya mantan pemimpin Masyumi yang ditunjuk
sebagai ketua Parmusi, pemerintah menolak pendirian partai baru
itu. Persetujuan itu diberikan setelah Parmusi mau mengganti
ketuanya dengan orang yang ditunjuk oleh pemerintah.

1968, Agustus: Ribuan massa umat Islam berkumpul Masjid Al-Azhar
menyambut kedatangan mantan tokoh-tokoh Masyumi yang
baru dilepaskan dari penjara. Para pemimpin Masyumi itu
adalah Hamka, Isa Anshary dan Burhanudin Harahap. Beberapa
tokoh seperti M. Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Prawoto
Mangkusasmito, M. Roem dan Kasman Singodimejo juga hadir
dan memberikan orasi dalam tabligh akbar itu. Mereka menuntut
agar pemerintah segera merehabilitasi Masyumi.

1968: Bamuis ditangani negara dengan pengawasan langsung Jendral
Alamsjah Prawiranegara dalam pengumpulan dan pemanfaat
zakat.

1968: Perdebatan yang tidak mencapai kesepakatan tentang kehalalan
bunga bank terjadi lagi pada pada muktamar di Muhammadiyah
Sidoarjo

1968: Gubernur Propinsi Jawa Barat mengeluarkan SK Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I no. 352/H.I/3/Sk/1974 pada tanggal 1 Oktober
1974 tentang pendirian BAZ yang berwenang mengelola zakat
di Jawa Barat.

1968: Gerakan zakat di Aceh ditetapkan secara resmi oleh pemerintah
daerah melalui surat keputusan gubernur no. 11/1968, no. 452/
DKDA/1968 dan no. 180/MU/1968 pada 28 November 1968. Isi
instruksi ini antara lain, memerintahkan kepada para pimpinan
daerah mulai dari bupati dan camat untuk bekerjasama dengan
KUA untuk mendirikan lembaga zakat.

1968: Praktek ZIS di tingkat pemerintahan dimulai ketika Soeharto
menyatakan kesediaanya untuk menjadi amil zakat yang
kemudian dilanjutkan implementasinya oleh para pimpinan
daerah (gubernur).

1968, 10 Januari: Pembentukan BAZNAS oleh MUI dengan tokoh utamanya
adalah Buya Hamka.

51