Page 68 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam
P. 68

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3







                       1968, 26 Oktober: Dalam peringatan Isra’ dan Mi’raj, Soeharto menawarkan
                                      diri  menjadi amil zakat nasional yang diikuti oleh keluarnya surat
                                      perintah  (no.  07/PRIN/10/1968)  tentang  bantuan  administrasi
                                      penerimaan zakat. Kesediaan Soeharto untuk menjadi amil zakat
                                      pada masa itu sebagai upaya mengambil simpati dari umat Islam.

                       1968:          Sebagai respon atas gerakan zakat, Ali Sadikin, selaku Gubernur
                                      DKI saat itu, mengeluarkan SK No Cb/14/8/18/68 tanggal 5
                                      Desember 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat DKI.

                       1969:          UU No. 1 PNPS 1965 ditingkatkan menjadi Undang-undang.

                       1969:          Dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
                                      Dalam Negeri Nomor 0l/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksaan
                                      Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan
                                      Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh
                                      Pemeluk-pemeluknya

                       1970:          Penerbit Media Dakwah didirikan di Jakarta


                       1970:          Pemerintah mengembalikan kembali Bamuis kepada umat Islam.
                                      Tekanan pemerintah untuk membatasi perkembangan Bamuis
                                      terus  berlanjut sehingga  perkembangannya  tidak mengalami
                                      peningkatan, walaupun kegiatan usaha dan bisnisnya
                                      berlangsung.


                       1970:          Pemerintah Arab Saudi menasionalisasi seluruh madrasah yang
                                      umumnya dimiliki para ulama non-pemerintah untuk kemudian
                                      menjadikannya  sebagai  madrasah  negeri  (sekolah  umum)
                                      dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah.

                       1970:          Menteri Agama Mukti Ali memperkenalkan perubahan kurikulum
                                      madrasah dari yang kurang lebih 100 persen agama menjadi 70
                                      persen umum dan 30 persen agama. Perubahan ini membuka
                                      jalan bagi penyetaraan madrasah dengan sekolah umum, yang
                                      pada akhirnya ditetapkan dalam UUD Sisdiknas No 2/1989, yang
                                      kemudian direvisi menjadi UU No 20/2003.


                       1970:          Pemerintah mengeluarkan UU No. 14/1970 yang membagi
                                      kekuasaan kehakiman pada Peradilan Umum, Peradilan Agama,
                                      Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. UU ini
                                      merupakan bentuk ketegasan pemerintahan Republik Indonesia
                                      terkait posisi peradilan agama.








                     52
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73