Page 84 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII

10

wilayah perairan, dan dasar laut di dalamnya sebagai suatu kesatuan historis,
geografis, ekonomis, dan politis. Dengan konsep ini maka wilayah perairan
Indonesia yang tadinya merupakan wilayah laut lepas, kini menjadi bagian

integral dari wilayah Indonesia yang berada di bawah kedaulatan NKRI. Namun
Presiden Soekarno belum mempunyai kesempatan banyak untuk merubah

paradigma land based oriented menjadi maritime based oriented, disebabkan
factor politik, dan stabilitas keamanan. Dalam kurun waktu 1960-1966, Presiden

Soekarno sudah mempunyai pandangan mengenai Geopolitik Indonesia, namun
belum sempat terlaksana dengan baik karena keburu terjadi pergantian

pemerintahan ke Orde baru.
Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto, bukannya visi kelautan yang
dikembangkannya, tetapi visi ke land based oriented (pembangunan agraris) di

darat. Meskipun ada upaya untuk membawa visi pembangunan kelautan pada
tahun 1982, ketika Menteri Luar Negeri di jabat oleh Mochtar Kusumaatmadja.

Pada waktu itulah 119 negara termasuk Indonesia menandatangani Konvensi PBB
tentang Hukum Laut 1982 atau United nation Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS). Dalam konvensi ini ada 9 pasal mengenai perihal ketentuan tentang

prinsip “Negara Kepulauan” (archipelago state). Salah satu pasalnya ialah
menyatakan bahwa laut bukan sebagai alat pemisah, melainkan sebagai alat yang

menyatukan pulau-pulau yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian
11
diimplementasikan oleh Indonesia dengan konsep “Wawasan Nusantara”.
Tetapi, mengingat Soeharto dengan latar seorang anak Petani dan perwira
Angkatan Darat, tentu lebih berorientasi kepada paradigma continental, sehingga

hampir semua kebijakan pembagunannya jauh dari aspek maritime.
Selanjutnya, setelah Soeharto lengser, dan digantikan oleh Presiden B.J.
Habibie, muncul suasana baru, sehingga paradigma nasional yang mendukung visi

kemaritiman lahir kembali dengan adanya “Deklarasi Bunaken” yang dicetuskan
tanggal 26 September 1998. Deklarasi ini pada dasarnya menyatakan secara tegas,

11
Lihat Rochmin Dahuri, Potensi Kelautan Indonesia, in http://ugm.ac.id/id/berita/9256-
potensi.kelautan.indonesia.12.triliun.belum.digarap.maksimal; Nono Sampono, Optimalisasi
Implementasi Kurikulum Kebaharian Dalam Sistem pendidikan Nasional, Paper presented di
Sekolah Yayasan Hangtuah, Jakarta, Rabu 19 Agustus 2015, h. 7.