Page 86 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII
P. 86

12







                           4.  Mengelola kawasan pesisir, laut, dan pulau kecil, dan
                           5.  Mengembangkan hukum nasional di bidang maritime.


                                  Dengan    digagasnya   Seruan  Sunda  Kelapa,  diharapkan  dapat
                           membangkitkan  kesadaran sejarah  untuk mengembalikan  visi bangsa  Indonesia
                           ke pada dunia maritime. Seruan Sunda Kelapa adalah paradigma nasional untuk

                           membangkitkan  semangat  dan  visi  maritime  nasional  untuk  memberi  kontribusi
                           nyata  bagi  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  membangkitkan  kekuatan  aramada

                           niaga  nasional,  mempercepat  tercapainya  cita-cita  masa  depan  bangsa,  serta
                           memperkuat simpul ke-Indonesiaan.

                                  Bukan hanya itu, di masa Presiden SBY, Dewan Maritim Indonesia (DMI)
                           diganti menjadi Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) melalui Kepres No.21 tahun

                           2007  dan  menyelenggarakan  Konferensi  Kelautan  Dunia  “World  Ocean
                           Conference (WOC) di Manado pada tanggal 11-15 Mei 2009. Ini adalah inisiatif
                           Indonesia   dalam    forum    internasional   untuk   mengambil   keputusan

                           mengembangkan  kolaborasi  internasional  untuk  komitmen  bersama  dalam
                           menghadapi  isu  kelautan  dunia  dan  perubahan  iklim  global.  Dengan  demikian,

                           WOC  2009  dapat  dikatakan  sebagai  komitmen  bangsa  Indonesia  dalam  usaha
                           mengembangkan,  mengelola,  dan  melestarikan  sumber  daya  laut  nasional  dan

                           internasional secara berkelanjutan.
                                  Walaupun pemerintah  Indonesia telah begitu banyak membuat kebijakan

                           dan  doktrin  untuk  mengembalikan  kejayaan  maritime  seperti  di  masa  lampau
                           sebelum datangnya bangsa Barat, mulai dari Orde lama, Orde Baru hingga Orde
                           Reformasi,  namun  hingga  kini  masih  tetap  bersifat  normative  dan  belum

                           terealisasi sebagaimana yang diharapkan, baik dalam bidang ekonomi, social dan
                           budaya, maupun pertahanannya. Kehilangan orientasi terhadap visi maritime tentu

                           menjadi salah satu penyebab utama, mengapa paradigma pembangunan nasional
                           belum berbasis kemaritiman. Ada empat factor yang selama ini bangsa Indonesia
                           kehilangan momentum visi kemaritimannya, yaitu : (1) Kehilangan orientasi akan

                           geografis  Indonesia  sebagai  Negara  kepulauan  terbesar  dunia,  (2)  Kehilangan
                           orientasi  wawasan  nasional  atau  Wawasan  Nusantara  terhadap  nilai-nilai
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91