Page 85 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII
P. 85
11
dua hal pokok, yaitu: kesadaran bangsa Indonesia akan geografis wilayahnya, dan
kemauan yang besar dari bangsa Indonesia untuk membangun dunia kelautan.
Kesadaran geografis adalah kesadaran bangsa Indonesia untuk memahami dan
menyadari akan kondisi obyektif kepulauan Indonesia yang 2/3 bagian
wilayahnya adalah laut. Kesadaran ini sangat penting bagi keberhasilan bangsa
dalam melaksanakan pembangunan kelautan.
Deklarasi Bunaken adalah kunci pembuka babak baru pembangunan
nasional yang berorientasi ke laut, karena mengandung komitmen bahwa:
Pertama, visi pembangunan dan persatuan nasional Indonesia harus juga
berorientasi ke laut. Kedua, semua jajaran pemerintahan dan masyarakat
hendaknya juga memberikan perhatian untuk pengembangan, pemanfaatan dan
pemeliharaan potensi kelautan Indonesia. Selain itu, tumbuh kesadaran bahwa
potensi dan kekayaan yang ada di laut merupakan sumber ekonomi utama Negara.
Laut adalah kehidupan masa depan bangsa.
Atas pertimbangan dan pemikiran di atas, maka Presiden Abdurrahman
Wahid (1999-2001) membentuk Kementerian baru yakni Departemen Eksplorasi
Laut dengan Keputusan Presiden No. 355/M/Tahun 1999 tanggal 26 Oktober
1999. Juga dibentuk Dewan Maritim Indonesia (DM) yang bertugas untuk
mengkoordinasikan dan mensinergkan program pembangunan kelautan Indonesia.
Pada tahun 2001, yakni pada tanggal 27 Desember 2001, bertempat di
Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa Jakarta, Presiden Megawati Soekarnoputri juga
telah mencanangkan “Seruan Sunda Kelapa.” Inti dari Seruan Sunda Kelapa ini
ialah mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun
kekuatan maritime atau kelautan, dengan berlandaskan pada kesadaran penuh
bahwa bangsa Indonesia hidup di Negara kepulauan, dengan wilayah laut yang
kaya dengan sumber daya alam. Ada Lima (5) pilar program pembangunan
kelautan yang terdapat di dalam “Seruan Sunda Kelapa”, yaitu:
1. Membangun kembali wawasan bahari;
2. Menegakkan kedaulatan secara nyata di laut;
3. Mengembangkan industry dan jasa maritime secara optimal dan lestari bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;