Page 147 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 147

134      Gubernur Pertama di Indonesia



            bendera Merah Putih. Seruan itu sontak diamini rakyat Bojonegoro
            dengan mengibarkan bendera kebangsaan di seluruh kota kecuali di
            kantor Syucokan.
                    Keengganan  pihak  Syucokan  Bojonegoro  merespon  kabar
            dari Jakarta, membuat para pemuda kesal. Mereka lantas mengontak
            Komite Nasional Indonesia Pusat; meminta petunjuk apa yang harus
            dilakukan untuk membentuk pemerintahan Republik di Bojonegoro.
            Maka pada 31 Agustus 1945,  di bawah  supervisi dua  utusan KNIP,
            yaitu  Goenadi  dan  Boedisoetjitro,  terbentuk  Komite  Nasional
            Indonesia  Daerah  Bojonegoro  yang  beranggotakan  37  orang.
            Pembentukan KNID Bojonegoro diikuti pembentukan KNI di seluruh
            kabupaten  dan  kewedanaan  dalam  wilayah  Bojonegoro  pada  2
            September 1945. Maraknya pembentukan KNI menjadikan Syucokan
            bereaksi  dengan  membentuk  Dewan  Pimpinan  Pegawai  Republik
            Indonesia  yang  langsung  diketuai  oleh  Soerjo  sebagai  Residen
            Bojonegoro.
                    Atas desakan KNI  tersebut, Sang Merah  Putih dikibarkan di
            rumah  dinas  Residen  Bojonegoro.  Namun,  tidak  berlangsung  lama.
            Entah  merasa  ragu  atau  belum  yakin  terhadap  situasi  yang  sudah
            berubah,  pada  hari  yang  lain  di  kantor-kantor  pemerintahan,  Sang
            Merah  Putih  kembali  diturunkan,  digantikan  Hinomaru,  bendera
            Jepang.  Atau,  kadang-kadang,  kedua  bendera  itu  dikibarkan
            berdampingan. Aksi plin-plan kaum pamong praja itu membuat para
            pemuda berang. Mereka kemudian melakukan gerakan penempelan
            simbol  merah  putih  pada  rumah-rumah  dan  mobil-mobil.  Bahkan
            khusus untuk mobil-mobil yang dikendarai oleh orang-orang Jepang,
            mereka menambahnya dengan kata-kata “milik Republik Indonesia.”
                    Giliran  penguasa  militer  Jepang  yang  menjadi  berang.  Atas
            perintah  Gunseikanbu  (kepala  pemerintah  militer  Jepang),  para
            residen  dan  bupati  melarang  aksi-aksi  yang  mengarah  kepada
            dukungan  terhadap  proklamasi  17  Agustus  1945.  Termasuk
            menaikan bendera Merah Putih. Alih-alih mendapat sambutan baik,
            seruan itu malah ditentang habis-habisan oleh hampir seluruh rakyat
            di Jawa Timur termasuk rakyat Bojonegoro.
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152