Page 180 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

166 Gubernur Pertama di Indonesia

bertugas di Banjarmasin, lalu dipindahkan ke Bandung (1937)
sebagai tenaga insinyur sipil pada Departement Verkeer en
Waterstaat. Setelah berhenti sebagai anggota Volksraad, ia kembali
betugas di Lumajang bagian Irigasi Afdeling Bakalen-Sampen.
Kemudian, pada 1941 hingga pendudukan Jepang ia ditempatkan di
Banyuwangi, Jawa Timur, pada posisi sectie-ingeneur.
Perpindahan tugas dari satu tempat ke tempat yang lain
menjadikan Pangeran Mohammad Noor makin matang dalam bidang
keahliannya. Hal itu juga memperlihatkan bahwa dirinya adalah
ilmuwan profesional yang mendedikasikan keahliannya bagi
masyarakat.
Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia dibagi menjadi tiga
wilayah; Sumatera ditempatkan di bawah Angkatan Darat Ke-25,
Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat Ke-16, Kalimantan dan
Indonesia Timur dikuasai oleh Angkatan Laut. Penguasaan atas
7
wilayah Kalimantan sangat taktis bagi kepentingan perang Jepang
mengingat kebutuhan bahan-bahan strategis untuk kepentingan
perang, seperti minyak, karet, batubara, mangan, besi, uranium dan
lain sebagainya, ada di daerah itu. Wilayah Kalimantan menjadi
8
arena pertempuran antara Sekutu dengan Jepang yang mengkibatkan
ketidaktenangan masyarakat Kalimantan.
Di tengah kondisi perang, pemerintah pendudukan Jepang
membutuhkan dukungan tenaga kerja rakyat untuk membangun
infrastruktur dan menyediakan sumber bahan pangan untuk
kepentingan perang. Pemerintah pendudukan Jepang menugaskan
Pangeran Mohammad Noor sebagai Kepala Irigasi Pakalem-Sampean
di Bondowoso. Perhatian pemerintah pendudukan terhadap
pertanian dan irigasi untuk kepentingan logistik perang
memanfaatkan tenaga-tenaga ahli, termasuk dari Indonesia. Pada
1945, Pangeran Mohammad Noor diangkat menjadi wakil
sumobucho (sekretaris jenderal) pada Departemen
Perhubungan/Pekerjaan Umum.
9
Pada 28 Mei 1945, pemerintah pendudukan di Jakarta
meresmikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan