Page 183 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

Pangeran Mohammad Noor 169

dari berbagai penjuru Kalimantan tampak antusias menyambut
pidato Bung Hatta. Hingga akhirnya, menjelang tengah malam, Bung
Hatta masuk ke penginapan, dan masyarakat pun membubarkan diri.
Keesokan harinya, setelah salat subuh, serine tanda
berbahaya berbunyi, suasana tegang kembali. Bung Hatta kemudian
di bawa ke tempat perlindungan yang aman. Setelah keadaan
kembali tenang, dan berhubung waktu yang sangat terbatas, maka
diadakan pembagian tugas ‘Operation Kalimantan’. Pangeran
Mohammad Noor ditugaskan mengadakan pertemuan dengan wakil
rakyat di Balai Kota. Pertemuan ini merupakan yang pertama bagi
Pangeran Mohammad Noor dengan para pemimpin rakyat di
Banjarmasin. Pertemuan ini menghasilan kebulatan tekad bahwa
rakyat Banjarmasin khususnya dan Kalimantan pada umumnya
mendukung sepenuhnya negara Republik Indonesia yang akan
dibentuk. Setelah berhasil menyakinkan para pemimpin rakyat
14
Kalimantan, Pangeran Mohammad Noor kembali ke Jakarta guna
mengikuti rapat BPUPKI. Pada 7 Agustus BPUPKI dibubarkan dan
dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

SEBAGAI GUBERNUR

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintah
Republik Indonesia mulai melakukan serangkaian pengaturan dan
pembentukan lembaga-lembaga negara. Dalam sidang PPKI, Presiden
Sukarno menunjuk sembilan orang sebagai panitia kecil yang
bertugas menyusun rancangan wilayah negara, kepolisian, tentara
kebangsaan, dan perekonomian. Salah satu hasil rapat panitia kecil
15
ini menghasilan keputusan bahwa pembagian wilayah Indonesia
terdiri atas delapan provinsi.
Pada awalnya, panitia kecil yang diketuai oleh Sukarno
menunjuk A. A. Hamidhan untuk menduduki jabatan Gubernur
Kalimantan. Namun, Hamidhan menolak karena tetap ingin berjuang
sebagai wartawan. Ia mengusulkan nama Pangeran Mohammad Noor
kepada Wakil Presiden Moh. Hatta dan Otto Iskandar Dinata untuk