Page 187 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 187

Pangeran Mohammad Noor      173



               terdiri  atas  Jawa,  Sumatera,  Timor  Besar  dan  Borneo.   Dalam
                                                                       26
               rancangan,  akan  dibentuk  Negara  Borneo  dengan  wilayah  Daerah
               Istimewa  Borneo  Barat,  Borneo  Timur,  Borneo  Selatan,  Borneo
               Tenggara, dan Borneo “Barat Daya” dan Dayak Besar.
                      Selanjutnya,  pada  Juli  1945,  Belanda  membentuk  Panitia
               Pembantu  Perubahan  Pemerintahan  Kalimantan  Selatan  beserta
               cabang-cabangnya di setiap kota. Kemudian di Kalimantan Barat dan
               Timur,  Belanda  manancapkan  kekuasaannya  kembali  dengan
               mendekati  dan  mengangkat  kerabat  sultan.  Kedudukan  raja-raja
               dihidupkan  kembali.  Hamid  Alkadiri  dinobatkan  sebagai  Sultan
               Kerajaan  Pontianak  dan  menjadi  Kepala  Pemerintahan  Daerah
               Istimewa  Kalimantan  Barat.  Di  Kalimantan  Selatan,  Belanda
               mengangkat seorang Kiai Besar sebagai kepala daerah Hulu-Sungai.
               Situasi memperlihatkan bahwa Belanda menghidupkan kembali alat-
               alat  kekuasannya  pada  hampir  seluruh  wilayah  Kalimantan.
                                                                               27
               Tampaknya, pemerintah Belanda merebut hati keluarga sultan dalam
               membangun kembali perangkat pemerintahannya.
                      Pemerintah Belanda juga memanfaatkan media massa untuk
               merebut hati rakyat Kalimatan. Belanda menerbitkan harian Soeara
               Kalimantan  sebagai  pengganti  Borneo  Shimbun  dengan  mengambil
               alih semua fasilitas milik surat kabar itu. Soeara Kalimantan gencar
               mempromosikan  rencana  pemerintahan  yang  akan  dibentuk  oleh
               Belanda.  Sepanjang  1946–48,  koran  itu  terus-menerus  meliput
               perkembangan  pemerintahan  di  Kalimantan  dalam  nada  “positif”
               namun memojokkan para pejuang Republik.
                      Tantangan  lainnya  yang  dihadapi  oleh  Gubernur  Pangeran
               Mohammad  Noor  adalah  munculnya  kelompok  oprtunistis  yang
               berusaha mendapatkan keuntungan di tengah ketidakstabilan politik
               dan keamaman daerah Kalimantan. Kelompok itu sebagian menjadi
               mata-mata  Belanda  dan  sebagian  yang  lain  bergabung  bersama
               pejuang  kemerdekaan.  Mereka  yang  bergabung  bersama  pejuang
               kemerdekaan  inilah  yang  sering  memanfaatkan  keadaan  untuk
               kepentingan  pribadi.  Seperti  dalam  kasus  “gula  perjuangan”  yang
               bermula ketika Gubernur Pangeran Mohammad Noor mengirimkan
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192