Page 244 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 244
230 Gubernur Pertama di Indonesia
rencana untuk merebut senjata dari Jepang dan menggerakkan
mesin-mesin propaganda untuk mengobarkan semangat membela
kemerdekaan di kalangan rakyat. Penguasa militer di Sumbawa
tampaknya cemas dengan perkembangan ini dan mendorong
perpecahan di kalangan pendukung Republik. Mereka membantu
TKR yang dipimpin oleh putra Sultan Bima untuk menangkap ketiga
pimpinan KNI tersebut dan membiarkan pimpinan baru KNI yang
dipilih pihak kesultanan. Pihak Jepang di Lombok, sebaliknya, secara
resmi menyatakan penyerahannya pada 27 September 1945 dan
secara suka rela mengganti bendera Hinomaru dengan Sang Merah
Putih. Mereka juga membebaskan 29 tahanan politik yang dikirim ke
Surabaya setelah pernyataan kekalahan Jepang. Di antara para
tahanan itu ada yang membawa berita tentang situasi politik di Jawa
69
dan petunjuk pelaksanaan perjuangan.
Upaya meraih dukungan dari swapraja dan pendirian KNI di
Sumba, Timor dan Flores lebih sulit karena pasukan Australia yang
mewakili Sekutu telah masuk ke wilayah tersebut sejak akhir
Agustus. Tugas utama pasukan Australia di Indonesia Timur secara
umum adalah menjaga keamanan dan ketertiban bersama dengan
pasukan Jepang sampai badan administrasi pemerintah Belanda siap
berfungsi secara normal kembali. Mereka harus bersikap imparsial
dan menghindari konflik dengan para pimpinan dan pendukung
‘Gerakan Indonesia Merdeka’. Pada saat yang sama mereka harus
mencegah agar tidak ada kegiatan politik yang memancing aksi
70
massa, seperti pawai dan demonstrasi, untuk mendukung Republik.
Di Sumba, raja-raja di 16 swapraja berniat menyatakan dukungan
mereka ke pemerintah Republik tetapi sudah didahului pendudukan
pasukan Australia sejak 27 Agustus 1945. Ketika beberapa pemuda
mantan Heiho berusaha mengibarkan Sang Merah Putih, mereka
71
ditangkap dan dikirim ke Jawa. Kegagalan menyatakan dukungan
juga terjadi dengan para raja dari sembilan swapraja di Flores.
Sedangkan di Timor para pejuang yang sudah membentuk Partai
Demokrasi Indonesia untuk bekerja menguatkan Republik Indonesia
tidak dapat melanjutkan perjuangannya dan dituduh sebagai
kolaborator Jepang oleh pejabat-pejabat NICA yang datang dikawal

