Page 247 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 247
I Gusti Ketut Pudja 233
Dua hari kemudian Gubernur Pudja datang kembali ke
kediaman Minseibu Chōkan dengan diiringi demonstrasi massa yang
lebih besar. Kelompok pemuda bersama rakyat berbaris secara
teratur, mengibarkan bendera Merah Putih, dan meneriakkan
‘Merdeka!’ berulang kali, diselingi dengan lagu-lagu perjuangan. Di
antara pemuda ada yang membawa bambu runcing dan senjata tajam
berbagai bentuk. Rupanya kepungan massa yang demikian besar dan
riuh cukup mencemaskan para pembesar militer Jepang yang
menerima Gubernur. Chōkan segera melaksanakan upacara
penyerahan kekuasaan kepada Gubernur Pudja. Pada 10 Oktober,
Gubernur dan para pejabat pemerintah lainnya mengadakan rapat
dengan raja-raja di Bali untuk menyampaikan kabar tentang proses
serah terima dari penguasa militer Jepang kepada pemerintah
Republik. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa para raja akan
bekerja sama dengan KNI di setiap daerah untuk mengelola
administrasi pemerintahan di swapraja masing-masing, dan mereka
78
bertanggung jawab kepada Gubernur Pudja.
Setelah penegasan status kepemimpinan sipil menjadi lebih
jelas, Gubernur Pudja mengirim utusan, Hilan Tedjokusumo, ke
Lombok, Sumbawa, dan Bima-Dompu, untuk membentuk KNI di
kedua daerah tersebut. Para pejuang di Lombok tampaknya sudah
mempersiapkan segalanya karena dengan segera terbentuk KNI di
daerah-daerah Lombok Tengah dan Lombok Timur, yang diikuti
dengan pembentukan BKR, BBI (Barisan Buruh Indonesia), dan API
(Angkatan Pemuda Indonesia). Organisasi-organisasi itu kemudian
menuntut penguasa militer Jepang setempat untuk menyerahkan
kekuasaan kepada tokoh-tokoh pejuang Lombok yang berkomitmen
kepada Republik, seperti Raden Nuna Nuraksa dan Mamik Padelah.
Penguasa Jepang melaksanakan tuntutan tersebut dalam sebuah
upacara yang disertai dengan pengibaran Sang Merah Putih di
Gedung Mardi Bekso Mataram pada 15 Oktober 1945. Di Sumbawa
dan Bima-Dompu KNI sudah didirikan dan dikelola oleh sultan
masing-masing daerah, Sultan M. Kaharuddin dan Sultan M.
Salahuddin.

