Page 29 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

16 Gubernur Pertama di Indonesia

wakil rakyat Indonesia di pusat, pusat-daerah dan di daerah-daerah
untuk menyelenggarakan perpindahan kekuasaan dari pemerintah
Jepang ke pemerintah Republik Indonesia. KNI disahkan pada 22
Agustus 1945 dan didasarkan pada Peraturan Peralihan UUD 45,
Pasal 1. Dalam skema KNI, pembagian wilayah terpilah atas pusat-
daerah yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Fungsi utama KNI
adalah menjembatani aspirasi politik daerah dan pusat, agar dapat
mencapai tujuan bersama sebagai bangsa yang merdeka.
Dari rapat ini pula, pemerintah pusat mengambil keputusan
pada 29 September 1945 bahwa Sumatera akan menjadi satu
provinsi dan dipimpin oleh satu gubernur. Dr. Amir
merekomendasikan agar Teuku Mohammad Hasan ditunjuk sebagai
Gubernur Sumatera. Pertimbangannya, Hasan memiliki pendidikan
yang tinggi dan pengalaman bekerja dalam bidang pemerintahan.
Hasan menerima ajuan itu semata-mata karena cita-citanya demi
mengabdi kepada Indonesia merdeka seperti ia tuturkan dalam
memoarnya, “Saya menjawab, jika sekiranya saya diangkat menjadi
Gubernur, terpaksa menerima jabatan ini untuk melaksanakan
kemerdekaan Tanah Air, meskipun belum pernah memegang jabatan
itu.”
4
Namun, sebelum ada penetapan Gubernur Sumatera yang
sah, separuh dari tokoh politik daerah telah melaksanakan tugasnya
atas arahan KNI di daerah masing-masing, seperti di Aceh, Sumatera
Barat, Riau, Palembang dan Lampung. A. K. Gani dan Mr. Abdul
Abbas, misalnya, telah menjadi Residen Lampung sejak 25
September, dengan penetapan langsung dari Presiden Sukarno.
Berdasarkan buku Medan Area Mengisi Proklamasi, penetapan
gubernur secara terpusat di Sumatera adalah untuk ‘kesempurnaan
administratif’. Bagi tokoh politik lokal yang lebih senior, seperti di
Sumatera Timur, Tapanuli, Jambi, Bengkulu serta Bangka dan
Belitung, kerja tata kelola pemerintah baru mulai efektif setelah
pelantikan gubernur.