Page 40 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

Teuku Mohammad Hasan 27

namun dalam hal ini basis tersebut diabsahkan sebagai badan
perwakilan yang membiaskan perimbangan kekuatan baru, yang
dapat membagi proses tata kelola pemerintahan dengan para pejabat
yang baru dilantik. KNI baru bagi Sumatera Timur dibentuk pada
Desember awal dengan Luat Siregar sebagai ketua. Badan-badan lain
kemudian bermunculan di beberapa distrik dan kota selama bulan
Januari. Sistem perwakilan yang disetujui di Sumatera Timur adalah
pembagian atas tiga divisi yang terdiri dari lima puluh kursi. Divisi
pertama diwakili oleh kelompok kiri dan revolusioner, termasuk
Partai Komunis Indonesia, Partai Nasionalis Indonesia, dan Pesindo.
Divisi kedua mencakup kelompok sosial dan religius, yakni tiga
anggota MIT (Majelis Islam Tinggi) dan dua anggota Sabilillah. Divisi
ketiga merupakan gabungan berbagai kelompok minoritas dan non-
Indonesia dari berbagai kota.
Proses pengesahan dan revitalisasi KNI tersebut memberi
kekuatan baru dan legitimasi bagi figur politik. Dalam KNI sendiri,
timbul pertanyaan tentang kelompok mana yang seharusnya menjadi
fokus pemerintahan di luar wilayah perkotaan, pihak KNI atau pihak
kerajaan. Sebagai pimpinan KNI Sumatera Timur, Luat Siregar
menegaskan bahwa jika raja-raja tidak menerima semangat
demokrasi pada masa itu, mereka dipersilakan keluar dari KNI. Luat
Siregar dan dr. Amir sama-sama terkesan dengan kerja sama antara
pemerintah Republik dan pihak Keraton Yogyakarta ketika tengah
berada di Jawa. Sekembali dari sana, pada 12 Januari, mereka
mengatur pertemuan dengan mantan pegawai dan Sultan Langkat
untuk membicarakan persoalan posisi kerajaan di Tanjung Pura.
Barangkali karena dua tokoh Sumatera Timur, yakni Tengku
Amir Hamzah yang merupakan wakil pemerintah pusat untuk
Langkat, dan dr. Amir yang menjembatani pihak Republik dan pihak
Kesultanan Langkat, maka kerja sama antara keduanya tercipta.
Turut hadir pihak Kesultanan Deli, Kesultanan Serdang, dengan putra
mahkota dan pegawainya, Tengku Anwar, namun tidak ada wakil
dari Kesultanan Asahan. Pada pertemuan tersebut, dr. Amir
menjelaskan bagaimana para penguasa keraton di Jawa telah