Page 375 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

bersenjata dengan tujuan mengusir Inggris. Inggris sangat kesulitan dalam
mempertahankan kedudukannya di wilayah tersebut. Pemerintah Inggris
beranggapan bahwa kaum komunis akan mengambil kesempatan untuk
mengembangkan kegiatan mereka dengan alasan menentang penjajahan Inggris.

Sedangkan Inggris tidak sanggup untuk mempertahankan pemerintahannya
di wilayah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Inggris secara kebetulan
mempunyai perjanjian pertahanan dengan Malaya. Untuk tujuan keselamatan,
kemajuan ekonomi dan kestabilan politik negeri-negeri inilah yang menjadi

dasar rencana untuk mendirikan persekutuan yang lebih besar, yaitu Malaysia
(Evantino, 2009:30).

b. Reaksi Rakyat Malaysia

Wilayah Malaysia yang meliputi Semenanjung Malaya, Singapura, dan
Kalimantan Utara menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Rakyat
Malaya yang beretnis Melayu takut dengan kehadiran etnis Cina dari Singapura
karena akan menambah dominasi etnis Cina di tanah Malaya. Sebaliknya etnis

Cina di Singapura juga takut karena mereka akan tunduk terhadap Pemerintah
Malaysia yang didominasi etnis Melayu (Evantino, 2009:30).
Pemerintah Inggris memberikan solusi dengan cara menggabungkan
wilayah Kalimantan Utara dengan negara Malaysia yang rencananya akan segera

dibentuk. Dengan cara ini, maka etnis Melayu sebagai penghuni asli akan berjumlah
lebih banyak dari etnis Cina yang sangat mendominasi perekonomian di Malaya.
Di Kalimantan Utara, rencana pembentukan Malaysia mendapat tentangan
dari berbagai pihak. Sultan Brunei menolak bergabung dengan Malaysia karena

takut kekayaannya dari hasil minyak bumi akan direbut pemerintah Malaysia.
Pemimpin Etnis Cina Ong Kee Hui, pemimpin Dayak Tumenggung Jugah anak
Barieng dan pemimpin Partai Rakyat Brunai A.M. Azahari menolak bergabung
ke dalam Malaysia. Mereka lebih senang untuk mendirikan negara merdeka di

Kalimantan Utara (Evantino, 2009:31).
Pemerintah Inggris kemudian mengajak para pemimpin politik di
Kalimantan Utara untuk menghadiri Persatuan Parlemen Commonwealth pada
juli 1961. Akhir pembicaraan dalam persidangan Parlemen Commonwealth telah

menghasilkan pembentukan Malaysia Solidarity Consultative Committee (MSCC)

Sejarah Nasional Indonesia VI 371