Page 312 - Perdana Menteri RI Final
P. 312
dimana para petani kehilangan tanah akibat pada kuasa majikan atau pemberi kerja.
sistem sewa dan adanya tanah partikelir. Para Dalam suatu perdebatan menyangkut posisi
petani yang menganggap sistem kolonial sudah Indonesia yang melemah dan akan memberi
tidak berlaku lagi sejak kedatangan Jepang, kelonggaran atas tuntutan-tuntutan Belanda
berusaha mengambil haknya dan kembali saat perundingan Renvile, Wilopo menunjukan
menanami tanahnya namun tindakan mereka keyakinannya tersebut kepada Amir Sjarifuddin.
malah memunculkan persoalan baru. Para petani Ia menjawab kegalauan Amir Sjarifuddin yang
ditangkap polisi. Wilopo kemudian ditugaskan berfikir jika Belanda menggunakan kekerasan—
untuk melakukan ekseminasi terhadap kasus atas persetujuan Amerika—maka Indonesia
itu dan merekomendasikan penghapusan ikatan akan hancur. Wilopo berfikiran lain dengan
yang diciptakan saat kolonialisme Belanda, usul mengatakan bahwa Republik akan tetap baik-
ini direspon baik. Para petani kemudian dapat baik saja selama para pegawai dan buruh yang
Presiden Sukarno mengadakan pembicaraan
dengan Suwiryo tentang pembentukan kabinet mengolah kembali tanahnya tanpa ada kewajiban tetap setia melakukan tindakan-tindakan non-
tanggal 29 Februari
lagi dengan para tuan tanah. kooperatif terhadap Belanda dan rakyat tetap
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tabah dalam menghadapai penderitaan. Hal
Pengalamannya dalam mengurus masalah ini menunjukan bahwa, Wilopo menempatkan
buruh bertambah dengan keterlibatannya dalam para buruh dan pegawai sebagai kelompok
Panitia Tertinggi Bersama Urusan Sipil—suatu yang berdaya karena mereka memiliki
kepanitaan bersama Indonesia-Belanda yang tenaga yang merdeka sehingga tidak dapat
dibentuk sebagai bagian dari gencatan senjata ditentukan oleh para pemilik uang saja. Dengan
pada Oktober 1946. Dalam badan ini, Wilopo demikian, kelompok ini adalah elemen penting
terpilih menjadi ketua komisi bagian perburuhan bagi perjuangan Indonesia, bukan karena
yang kemudian berkembang menjadi Jawatan kemampuan tempurnya, melainkan karena roda
Perburuhan. Saat mendampingi S.K. Trimurti ekonomi dapat dihentikan oleh para buruh, dan
dalam “Kabinet Perdamaian” yang dipimpin administrasi oleh para pegawai, asalkan mereka
Amir Sjarifuddin, Wilopo berhasil merancang menolak bekerja di bahwah Belanda.
undang-undang perlindungan buruh yang
Persoalan besar menyangkut buruh yang
mengalami kecelakaan maupun terimbas perang.
mencuat saat Kabinet Hatta berkuasa adalah
Hal ini dilakukan untuk menjamin karena
pemogokan buruh di Sumatera Timur. Wilayah
dalam kondisi perang, buruh semakin tidak
ini sejak masa kolonial merupakan plantation
diperhatikan.
belt yang juga terkenal dengan konflik-konflik
Dalam pandangan politiknya, Wilopo melihat perburuhan, terutama yang diakibatkan oleh
buruh—termasuk di dalamnya adalah para tingginya tingkat eksploitasi dan despotisme.
Presiden Sukarno mengadakan pembicaraan pegawai—adalah kelompok penting yang Pada sisi lain, wilayah ini menyumbang banyak
dengan Prawoto dari Masjumi dan Siddik
Djojosukarto dari PNI mengenai pembentukan memiliki kekuatan besar. Cara pandang ini pemasukan terutama bagi tuan kebun pada
kabinet tanggal 1 Maret 1952.
menabrak gagasan lumrah yang menganggap masa kolonial dan untuk negara. Diharapkan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
buruh adalah manusia-manusia yang tergantung oleh Perdana Menteri Hatta, konflik segera
300 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 301
