Page 315 - Perdana Menteri RI Final

dapat diatasi dan ekonomi kembali dijalankan, Pemogokan harus segera dihentikan karena
sehingga pemasukan dari wilayah ini tetap dalam waktu itu mendekati musim panen

dipertahankan terlebih lagi dalam kondisi tembakau. Jika persoalan ini tidak segera
ekonomi Indonesia yang saat itu sedang limbung, diatasi, dan pemogokan terus berlanjut maka
sumbangan dari perkebunan di Sumatra Timur akan sangat merugikan, karena tembakau yang
menjadi semakin vital. Penyelesaian kasus tidak dipanen pada musimnya akan cepat rusak.
pemogokan buruh di Sumatera Timur harus Melalui penyelesaian yang bersifat tripartite,
dilakukan secara seksama dan berhati-hati, dengan mempertemukan buruh; pengusaha; dan
mengingat akar perkara ini telah tertanam sejak pemerintah sebagai penegah, maka diperoleh
masa penjajahan, yang kemudian mengemuka kesepakatan bahwa buruh akan memperoleh

sebagai pertentangan kaum buruh melawan kenaikan upah, walaupun besarnya tidak sama
tuan kebun Belanda dan penguasa lokal feodal. tinggi dengan angka yang tercantum dalam
Oleh karena itu, Hatta meminta Wilopo datang tuntutan mereka. Setelah menyelesaikan
Pengurus PNI mengadakan perundingan dengan
sendiri ke Sumatera, dan ia pun menyutujuinya pemogokan buruh perkebunan tembakau, Wilopo
formateur kabinet Mr. Wilopo tgl 20 Maret 1952
dengan senang hati. melanjutkan dengan kasus buruh perkebunan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
lain yang komoditasnya dapat dipanen tanpa
Dalam menangani kasus ini, Wilopo memiliki bergantung musim, juga buruh kereta api. Dari
pertimbangan bahwa produksi tidak boleh penyelesaian kasus di Sumatra Timur, Wilopo
kesatuan—Indonesia sudah mulai terlibat lama kemudian, nama Wilopo kembali dipanggil
terganggu oleh pemogokan karena kontribusi memperoleh kesan bahwa pada dasarnya buruh dalam kegiatan ILO seperti yang diperjuangkan untuk mengisi jabatan Menteri Perdagangan
penting usaha ini sebagai alat pembayaran luar memiliki nasionalisme yang sangat tinggi, dan
Wilopo pada akhir 1949, dan pada 11 Juni, dan Perindustrian pada masa Kabinet Sukiman
negeri pada masa itu tidak dapat diganti. Namun, pada sisi lain, ia juga menemui kenyataan akan
Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota (Masyumi). Kali ini, ia diminta untuk
tidak kalah pentingnya, hak-hak buruh juga tidak adanya penjajahan berlapis dimana para pemodal
organisasi di bawah PBB yang menaungi menggantikan posisi menteri Sudjono Hadinoto
boleh diabaikan, karena era kemerdekaan yang asing menggunakan para penguasa lokal untuk persoalan buruh. Sekali lagi, keberhasilan dan yang meminta berhenti karena sakit. Dalam dua
berbeda dengan zaman penjajahan dimana buruh menjalankan eksploitasinya. Oleh karenanya,
pencapaian tersebut menunjukan kapasitas kali pembentukan kabinet pada awal era negara
dapat ditindas demi memperbesar keuntungan. ia memahami alasan para buruh menolak
sekaligus posisi politiknya yang lekat dengan kesatuan, Wilopo menyaksikan bahwa politik
Tetapi memang kondisi di lapangan jauh dari bernegosiasi atau bahkan keterlibatan Wali
pembelaan terhadap kaum kecil. Di balik tanah air waktu itu tidak dapat menghindar
ideal. Perusahaan yang dipegang tuan kebun Negara Sumatra Timur waktu itu. pembawaannya yang tenang dan serius, bahkan dari konflik kepentingan partai politik, yang
asing lebih berorientasi untuk melipatgandakan
terkesan kaku, Wilopo adalah seorang marhaen juga menyeret persoalan ideologi. Hal ini sangat
Wilopo berhasil mengatasi persoalan
keuntungan tanpa memperdulikan kesejahteraan
yang mengejawantahkan semangat kerakyatan kentara melalui tawar menawar jumlah kursi yang
pemogokan buruh. Memuji kesuksesan
pekerjanya. Sedangkan pada sisi lain, kaum buruh
dalam prilaku politiknya. akan dipegang oleh partai dalam kabinet, terlebih
ini, Nieuwesgier, koran Belanda yang tetap
juga menuntut kenaikan upah yang terlampau
lagi waktu itu pemilu belum dapat terselenggara
terbit setelah kemerdekaan memposting
tinggi. Oleh karenanya, Wilopo datang dengan PERDANA MENTERI sehingga pembentukan kabinet dilakukan oleh
judul bombastis untuk laporannya mengenai
jalan tengah—sebagaimana yang menjadi ciri
formatur.
penyelesaian pemogokan di Sumatera Timur itu Selepas kabinet RIS-nya Hatta mengakhiri
khas pemikirannya. Buruh dan perusahaan
dengan “Wilopo kwam, zag en overwon” (Wilopo masa baktinya, Wilopo banyak mendedikasikan
sama-sama harus diuntungkan. PEMBENTUKAN KABINET WILOPO
datang, melihat dan menang). Sebelum kabinet waktunya untuk kegiatan partai. Terlebih lagi
Wilopo harus mengambil tindakan-tindakan RIS yang dipimpin Hatta berakhir—karena pada era Kabinet Natsir, PNI memilih berada di Tugasnya sebagai Menteri Perdagangan
yang efektif tanpa mengulur-ulur waktu. status Indonesia berubah menjadi negara luar pemerintahan. Hanya saja tidak berselang dan Perindustrian berakhir saat Sukiman

302 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 303