Page 322 - Perdana Menteri RI Final
P. 322

Seperti yang berlaku lumrah dalam tradisi            memperkembangkan tenaga masyarakat
                           politik  Indonesia,  sebelum  memulai  tugasnya,     untuk menjamin keamanan dan

                           setiap Perdana Menteri memaparkan program-           ketentraman.
                           programnya di hadapan anggota pareleman.
                                                                          4.  Perburuhan
                           Wilopo yang program kerja kabinetnya telah
                                                                             a.  Memperlengkapkan perundang-
                           diformulasikan  sejak  formatur  Prawoto-Sidik,
                                                                                undangan perburuhan untuk
                           menyampaikan keterangan di depan sidang
                                                                                meningkatkan derajat kaum buruh guna
                           pleno DPR pada 9 Mei 1953, dan setelah
                                                                                menjamin proses produksi nasional.
                           melewati 20 kali sidang, parlemen kemudian
                           memberi kesempatan untuk bekerja kepada        5.  Pendidikan dan Pengajaran
                           kabinet Wilopo. Meskipun memakan waktu
                                                                             a.  Mempercepat usaha-usaha perbaikan
                           cukup panjang, yakni satu bulan lebih, Wilopo
                                                                                untuk pembaharuan pendidikan dan
                           memperoleh dukungan sangat besar dengan 125
                                                                                pengajaran.
                                                                                                                                                                                                                               Perdana Menteri Wilopo sedang bercakap-cakap
                           menerima, 5 menolak. Pada dasarnya, Wilopo
                                                                                                                                                                                                                               dengan Gubernur Jawa Timur Samadikun.
                                                                          6.  Luar Negeri
                           menekankan pada enam hal yang menjadi
                                                                                                                                                                                                                               Arsip Nasional Republik Indonesia
                           programnya meliputi: 11                           a.  Mengisi politik luar negeri yang bebas
                                                                                dengan aktivitas yang sesuai dengan
                           1.  Organisasi Negara
                                                                                kewajiban kita dalam kekeluargaan
                                                                                                                                                  diselenggarakan yang sebenarnya juga untuk     Moh. Roem, dan Kementerian Kehakiman
                             a.  Melaksanakan pemilihan umum untuk              bangsa-bangsa dan dengan kepentingan
                                                                                                                                                  mengetahui model atau metode terbaik yang      yang dipimpin Lukman Wiriadinata. Untuk
                                konstituante dan dewan–dewan daerah.            nasional menuju perdamaian dunia.
                                                                                                                                                  dapat diikuti sekaligus menakar kesiapan bangsa   menyusun rancangan undang-undang yang
                             b.  Menjelaskan penyelenggaraan dan             b.  Menyelesaikan penyelenggaraan                                    Indonesia dalam melaksanakan pesta demokrasi   baru,   pemerintah   melakukan    ekseminasi
                                mengisi otonomi daerah                          perhubungan Indonesia – Belanda atas                              ini. Berkaitan dengan agenda penyelenggaraan   atas pelaksanaan pemilu lokal yang terutama
                                                                                dasar Unie Statuut menjadi hubungan                               Pemilu yang senantiasa menjadi program kerja   diselenggarakan di Yogyakarta dan Sangihe-
                             c.  Menyederhanakan organisasi
                                                                                berdasarkan perjanjianperjanjian                                  kabinet-kabinet sebelumnya, Wilopo berusaha    Talaud. Kedua tempat melaksanakan pemilihan
                                pemerintahan pusat.
                                                                                internasional biasa yang menghilangkan                            untuk menciptakan undang-undang yang           umum dengan sistem berbeda, yakni: bertingkat
                           2.  Kemakmuran                                                                                                         dipandangnya sebagai faktor pokok, karena
                                                                                hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat                                                                            untuk   Yogyakarta   yang   pada    dasarnya
                             a.  Memajukan tingkat penghidupan rakyat           dan negara.                                                       pemilu hanya dapat diselenggarakan jika telah   merupakan masyarakat yang hidup di bawah
                                                                                                                                                  memiliki dasar peraturannya. Walaupun pada
                                dengan mempertinggi produksi nasional                                                                                                                            kekuasaan monarki tradisional, dan langsung
                                                                             c.  Meneruskan perjuangan memasukan
                                                                                                                                                  era sebelumnya telah muncul rancangan undang-
                                terutama bahan makanan rakyat.
                                                                                Irian Barat dalam Wilayah Indonesia                                                                              untuk Sangihe-Talaud yang dianggap telah
                                                                                                                                                  undang Pemilu dari kabinet Natsir pada 1951,
                             b.  Melanjutkan usaha perubahan agrarian.          secepat-cepatnya. memiliki enam                                                                                  memiliki  pengalaman  politik  cukup  panjang.
                                                                                                                                                  Wilopo menginginkan dilahirkannya peraturan
                                                                                program tidak                                                                                                    Perbedan sistem ini cukup menguntungkan bagi
                           3.  Keamanan                                                                                                           yang sama sekali baru yang dapat diterima dan
                                                                                                                                                                                                 Kabinet Wilopo untuk membuat evaluasi dan
                             a.  Menjalankan segala sesuatu untuk         MEMPERSIAPKAN PEMILU                                                    dihormati bersama-sama sebagai suatu  rule  of   menentukan sistem mana yang akan diadopsi.
                                                                                                                                                  the game.
                                mengatasi masalah keamanan dengan
                                                                          Penyelenggaraan Pemilu merupakan salah                                                                                 Kedua pemilu lokal tersebut dapat dikatan sebagai
                                kebijaksanaan sebagai negara hukum.
                                                                          satu prioritas penting dalam program kerja                              Tugas menyusun undang-undang pemilu ini        penyelengaraan yang berhasil. Bahkan, pemilu di
                             b.  Menyempurnakan organisasi                kabinet Wilopo. Saat Sukiman menjabat                                   berikan kepada dua kementerian sekaligus,      Yogyakarta dikatakan melebihi ekpektasi semula,
                                alat-alat kekuasaan negara serta          Perdana Menteri, sejumlah pemilu lokal telah                            yakni Kementerian Dalam Negeri di bawah        di mana daerah ini sebenarnya mampu untuk





                           310   PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959                                                                                                                  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  311
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327