Page 326 - Perdana Menteri RI Final
P. 326
pada mundurnya pelaksanaan pemilu nasional pesaing dari negara lain yang juga menjadi kerjanya dimulai. Biro Perencanaan Nasional ini pengeluaran untuk keperluan konsumsi. Terkait
yang tidak dapat dilangsungkan pada tahun penghasil bahan baku. Terlebih lagi, kabinet ini berfungsi sebagai badan yang mengkoordinasikan dengan hal itu, pemerintah menaikan pajak
itu juga sebagaimana diharapkan oleh banyak juga mewarisi beban ekonomi dan komitmen perencanaan pemerintah dan memfasilitasi saran impor barang-barang non-substansial sebesar
pihak. Pemilu Nasional baru terselenggara yang harus ditunaikan dari era sebelumnya dan ekonomi oleh spesialis asing. 100% hingga 200% untuk item tertentu di mana
pada tahun 1955 pada masa pemerintahan ditambah pula dengan kecenderungan impor para importir juga diwajibkan membayar 40% di
Sebelum menjabat Perdana Menteri Wilopo
Kabinet Burhanuddin Harahap. Selama masa terus meningkat. Wilopo memproyeksikan muka. Pemerintah berpedoman bahwa politik
kepemimpinannya, Wilopo memang gagal pendapatan negara pada tahun 1952 kemungkinan sering dijuluki sebagai “menteri beras”, import ini harus disesuaikan dengan politik
menyelenggarakan pemilu sebagaimana akan jauh dari pendapatan tahun 1951 sebesar karena kebijakannya semasa menjabat menteri industrialisasi untuk menjamin kebutuhan rakyat
direncanakan saat program kerja kabinet Rp 2.610 juta. Dengan beban sebelumnya yang perekonomian era kabinet Sukiman, melihat tanpa menambah saingan bagi pengusaha lokal.
disusun, namun Wilopo berhasil menciptakan harus dibayar sebesar Rp 3.800 juta, pemerintah bahwa pada dasarnya mayoritas rakyat Indonesia Kebijakan ini dapat dicontohkan dalam import
dasar hukum sebagai fondasi terpenting bagi kemungkinan akan menghadapi defisit sebesar hidup dari sector agraris, namun ironinya untuk tekstil murah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan Pemilu sekaligus menetapkan Rp 4.000 juta, dengan pendapatan total kurang kebutuhan pangan masih harus didatangkan masyarakat, yang diatur sedemikian rupa
enam azas pemilu, yakni: jujur; umum; dari Rp 9.000 juta. dari luar itupun berbiaya besar. Oleh karenanya, sehingga tidak mematikan industri tekstil dalam
berkesamaan; rahasia; bebas; dan langsung— pemerintah berusaha untuk menggenjot produksi negeri.
yang empat diantaranya terwarisi hingga kini. Secara keseluruhan, Kabinet Wilopo memang beras guna menghilangkan kebutuhan impor
tidak membuat skema baru karena karena yang membebani anggaran negara. Langkah Industrialisasi menjadi bidang yang tidak kalah
MENAHAN DEFISIT Indonesia sudah memiliki terlampau banyak yang ditempuh pemerintah dalam memajukan pentingnya bagi pemerintahan Wilopo, paling
rancangan. Ia juga tidak menyusun agenda pertanian adalah memelihara dan merehabilitasi tidak karena dua alasan. Pertama, industri
Selain berkarakter tenang dan berhati-hari, bagi
ekonomi yang ambisius, melainkan mengikuti infrastruktur pertanian, mengusahakan sumber- harus dikembangkan untuk mengurangi
orang-orang yang mengenalnya secara dekat,
garis kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh sumber baru bagi produksi pertanian, dan ketergantungan import, dan kedua, memanfaatkan
Wilopo dikenang sebagai sosok berpikiran logis
15
kabinet sebelumnya. Dengan Soemitro sebagai membuka sawah di Kalimantan dan Sumatera. dan menambah nilai bahan-bahan yang ada
16
juga sangat sederhana dan pandai berhemat.
menteri Ekonomi, dan Sumanang pada posisi Strategi pemerintah ini cukup berhasil dalam dalam negeri. Untuk memperkuat industri dalam
Tampaknya, kedua sifat ini pulalah yang ia
Menteri Keuangan, kebijakan kabinet ini lebih meningkatkan produksi bahan makanan negeri, pemerintah diuntungkan dengan situasi
teruskan ketika memimpin pemerintahan.
banyak mengadopsi Rencana Ekonomi Sumitro pokok seperti beras, jagung, singkong, ikan, yang semakin stabil dimana jumlah pemogokan
Tidak dapat dipungkiri, ketika Kabinet
yang telah ada sejak Kabinet Natsir. Adapun dan ternak—meskipun juga sempat terhantam buruh berkurang secara drastis dibanding era
Wilopo mulai bekerja, kondisi ekonomi dan
langkah-langkah yang diambil pemerintah sejumlah krisis gagal panen akibat musim. sebelumnya, bahkan serikat buruh menunjukan
keuangan pemerintah sedang suram. Wilopo
untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang sikap kooperatif dengan pemerintah. Situasi
menggambarkan situasi ekonomi negara saat Dengan mengusahakan peningkatan produksi
buruk adalah dengan merangsang produksi yang demikian itu selain berpengaruh positif
itu sebagai “penurunan yang tidak terlihat domestik yang dikombinasikan dengan membuka
beras, meringankan pajak ekspor, mengurangi terhadap produkitifitas, juga bersifat atraktif
14
pangkalnya”. Oleh karenanya, Kabinet Wilopo kran beras impor, memungkinkan pemerintah
pengeluaran untuk keperluan konsumsi, bagi masuknya investasi asing. Dalam hal ini,
menjadikan penghematan yang ketat sebagai untuk mengendalikan harga beras tetap stabil.
memperbaiki kondisi industri tekstil dalam walaupun politik mengadaptasi politik “Ekonomi
tema ekonominya.
negeri, mendorong kegiatan wirausaha di Adapun untuk memperkuat ekspor, pemerintah Nasional”, pemerintah tidak bersikap anti
Pada tahun-tahun ketika Wilopo menjabat sejumlah daerah dengan prioritas pertama di melakukan pengurangan pajak dan pemberian terhadap investasi asing sejauh dapat menaati
sebagai Perdana Menteri, berkah dari Perang Sumatera dan Maluku. Selain itu, Kabinet kredit untuk menumbuhkan eksportir Indonesia. peraturan yang sudah ada. Sebagai negara yang
Korea telah berakhir dan oleh karenanya harga- Wilopo juga membentuk sejumlah lembaga baru Selain itu pemerintah juga merancang suatu baru, investasi asing sangat dibutuhkan untuk
harga barang ekspor andalan Indonesia seperti yang penting bagi pembangunan ekonomi jangka mekanisme yang memungkinkan para eksportir menambah modal, mengadakan alat-alat dan
seperti karet, timah dan kopra sedang merosot. panjang, diantaranya adalah Biro Perencanaan mengurus kebutuhannya sendiri. Pada sisi teknologi baru. Dalam hal ini, pemerintah
Situasi lebih diperparah dengan munculnya Nasional yang dibentuk sejak awal periode lain, pemerintah berusaha untuk menekan berusaha untuk mempekuat industri fundamental
314 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 315
