Page 323 - Perdana Menteri RI Final

Seperti yang berlaku lumrah dalam tradisi memperkembangkan tenaga masyarakat
politik Indonesia, sebelum memulai tugasnya, untuk menjamin keamanan dan

setiap Perdana Menteri memaparkan program- ketentraman.
programnya di hadapan anggota pareleman.
4. Perburuhan
Wilopo yang program kerja kabinetnya telah
a. Memperlengkapkan perundang-
diformulasikan sejak formatur Prawoto-Sidik,
undangan perburuhan untuk
menyampaikan keterangan di depan sidang
meningkatkan derajat kaum buruh guna
pleno DPR pada 9 Mei 1953, dan setelah
menjamin proses produksi nasional.
melewati 20 kali sidang, parlemen kemudian
memberi kesempatan untuk bekerja kepada 5. Pendidikan dan Pengajaran
kabinet Wilopo. Meskipun memakan waktu
a. Mempercepat usaha-usaha perbaikan
cukup panjang, yakni satu bulan lebih, Wilopo
untuk pembaharuan pendidikan dan
memperoleh dukungan sangat besar dengan 125
pengajaran.
Perdana Menteri Wilopo sedang bercakap-cakap
menerima, 5 menolak. Pada dasarnya, Wilopo
dengan Gubernur Jawa Timur Samadikun.
6. Luar Negeri
menekankan pada enam hal yang menjadi
Arsip Nasional Republik Indonesia
programnya meliputi: 11 a. Mengisi politik luar negeri yang bebas
dengan aktivitas yang sesuai dengan
1. Organisasi Negara
kewajiban kita dalam kekeluargaan
diselenggarakan yang sebenarnya juga untuk Moh. Roem, dan Kementerian Kehakiman
a. Melaksanakan pemilihan umum untuk bangsa-bangsa dan dengan kepentingan
mengetahui model atau metode terbaik yang yang dipimpin Lukman Wiriadinata. Untuk
konstituante dan dewan–dewan daerah. nasional menuju perdamaian dunia.
dapat diikuti sekaligus menakar kesiapan bangsa menyusun rancangan undang-undang yang
b. Menjelaskan penyelenggaraan dan b. Menyelesaikan penyelenggaraan Indonesia dalam melaksanakan pesta demokrasi baru, pemerintah melakukan ekseminasi
mengisi otonomi daerah perhubungan Indonesia – Belanda atas ini. Berkaitan dengan agenda penyelenggaraan atas pelaksanaan pemilu lokal yang terutama
dasar Unie Statuut menjadi hubungan Pemilu yang senantiasa menjadi program kerja diselenggarakan di Yogyakarta dan Sangihe-
c. Menyederhanakan organisasi
berdasarkan perjanjianperjanjian kabinet-kabinet sebelumnya, Wilopo berusaha Talaud. Kedua tempat melaksanakan pemilihan
pemerintahan pusat.
internasional biasa yang menghilangkan untuk menciptakan undang-undang yang umum dengan sistem berbeda, yakni: bertingkat
2. Kemakmuran dipandangnya sebagai faktor pokok, karena
hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat untuk Yogyakarta yang pada dasarnya
a. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dan negara. pemilu hanya dapat diselenggarakan jika telah merupakan masyarakat yang hidup di bawah
memiliki dasar peraturannya. Walaupun pada
dengan mempertinggi produksi nasional kekuasaan monarki tradisional, dan langsung
c. Meneruskan perjuangan memasukan
era sebelumnya telah muncul rancangan undang-
terutama bahan makanan rakyat.
Irian Barat dalam Wilayah Indonesia untuk Sangihe-Talaud yang dianggap telah
undang Pemilu dari kabinet Natsir pada 1951,
b. Melanjutkan usaha perubahan agrarian. secepat-cepatnya. memiliki enam memiliki pengalaman politik cukup panjang.
Wilopo menginginkan dilahirkannya peraturan
program tidak Perbedan sistem ini cukup menguntungkan bagi
3. Keamanan yang sama sekali baru yang dapat diterima dan
Kabinet Wilopo untuk membuat evaluasi dan
a. Menjalankan segala sesuatu untuk MEMPERSIAPKAN PEMILU dihormati bersama-sama sebagai suatu rule of menentukan sistem mana yang akan diadopsi.
the game.
mengatasi masalah keamanan dengan
Penyelenggaraan Pemilu merupakan salah Kedua pemilu lokal tersebut dapat dikatan sebagai
kebijaksanaan sebagai negara hukum.
satu prioritas penting dalam program kerja Tugas menyusun undang-undang pemilu ini penyelengaraan yang berhasil. Bahkan, pemilu di
b. Menyempurnakan organisasi kabinet Wilopo. Saat Sukiman menjabat berikan kepada dua kementerian sekaligus, Yogyakarta dikatakan melebihi ekpektasi semula,
alat-alat kekuasaan negara serta Perdana Menteri, sejumlah pemilu lokal telah yakni Kementerian Dalam Negeri di bawah di mana daerah ini sebenarnya mampu untuk

310 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 311