Page 324 - Perdana Menteri RI Final

mengadopsi penyelenggaraan menggunakan undang-undang pemilihan anggota DPR dan Dimana kemudian diputuskan untuk melakukan
sistem langsung. Kenyataan tersebut memberi badan Konstituante yang baru kepada parlemen. pemilihan konstituante terlebih dahulu. Dan,

petunjuk bagi pemerintahan Wilopo tentang Perlu dicatat pula bahwa dalam penyusunannya, kedua berkaitan dengan rumusan pasal-pasal.
sistem pemilu yang dapat dijalankan, yang terdapat kontribusi besar dua sarjana hukum Untuk persoalan subtasi RUU, parlemen secara
berbeda dengan rancangan undang-undang yang bekerja pada kedua kementrian tersebut keseluruhan mengajukan beberapa puluh usulan
sebelumnya yang dihasilkan kabinet Natsir pada yakni Mr. Kuntjoro dan Mr. Sahardjo. amandemen. Adapun untuk persoalan berkaitan
1951 maupun yang diajukan Kabinet Sukiman dengan rumusan pasal-pasal terdapat 139 usulan
Rancangan undang-undang pemilihan anggota
pada 1952 tentang RUU pemilihan anggota amandemen. Moh. Roem menjelaskan bahwa
DPR dan badan Konstituante yang diajukan
badan konstituante yang mengusulkan pemilu dari 110 pasal yang diajukan pemerintah, PKI
13
dengan sistem tidak langsung atau bertingkat. 12 Kabinet Wilopo terdiri dari 110 pasal. Dua mengajukan lebih dari 100 usulan amandemen.
hari setelah diajukan parlemen mulai bersidang.
Meskipun pemerintah memiki dasar yang Persoalan terbesar terkait dengan penyusunan Pembahasan RUU ini dilaksanakan dalam
cukup kuat, pada kenyataannya proses undang-undang pemilu adalah terlampau 35 kali sidang pleno yang memakan waktu
mengundangkan pemilu tidak selalu berjalan besarnya harapan anggota parlemen untuk sekitar lima bulan dengan jumlah perubahan Wilopo bersama Kolonel Nazir.
mulus. Sejak proses penggodokan rancangan menciptakan susunan perundang-undangan sekitar 200 amandemen. Panjangnya durasi
Arsip Nasional Republik Indonesia
undang-undang dimulai, berbagai kritik sudah yang demokratis dan sempurna yang dapat pembahasan RUU Pemilu ini selain disebabkan
banyak bermunculan terutama ditujukan kepada dijalankan dalam waktu yang singkat. Herbert oleh banyaknya usulan amandemen, sebenarnya
kedua kementrian yang bertanggung jawab Feith mengistilahkannya dengan “ultra democratic juga dikarenakan beberapa kali terinterupsi pemilu dilakukan melalui perwakilan partai yang

menangani urusan ini yang saat itu dipegang imagination” (impian yang super demokratis). oleh sejumlah mosi mengenai masalah lain di menjadi anggota kabinet.
oleh anggota Masyumi dan PSI. Kebanyakan Namun pada sisi lain, besarnya harapan ini seolah luar pemilu yang dilontarkan melalui parlemen.
Sekitar bulan Maret, kabinet melaksanakan
kritik mempertanyakan netralitas pemerintah mengabaikan kondisi yang lebih realistis dan Akhirnya, ketika Kabinet Wilopo tepat berusia
rapat ke-84 yang diantaranya mensepakati
dalam merancang undang-undang pemilu.
aktual seperti persoalan-persoalan tingkat melek satu tahun, DPR menerima RUU yang diajukan
sejumlah strategi untuk melakukan lobi terhadap
Bukan hanya berasal dari pihak oposisi, sejumlah
politik rakyat, dan urusan teknis-praktis dalam pemerintah untuk diundangkan. Pada 4 April
partai-partai pendukung pemerintah. Dalam
reaksi juga muncul dari partai perdana menteri hal pembiayaan; percetakan; distribusi; dan 1953, UU pemilihan anggota DPR dan badan
hal ini, para menteri berperan untuk melakukan
sendiri yang mengkhawatirkan kedekatan banyaknya jumlah kandidat peserta pemilu yang Konstituante yang pertama No. 7/1953 disahkan.
pembicaraan dengan partai-partai dan fraksi-
hubungan Masyumi dan PSI dapat mengganggu waktu itu tidak hanya terdri dari partai poliik
fraksi pemerintah untuk mesepakati persoalan
posisi politis PNI terutama dalam pemerintahan. Melihat panjangnya perundingan dan tingginya
melainkan pula perkumpulan dan perseorangan.
meliputi: daerah pemilihan, hak dan usia
Memang pada masa itu, antara Masyumi dengan harapan para wakil rakyat akan dihasilkannya
minimum pemilih, serta kontestan yang saat itu
4 kursi menteri dan PSI dengan 2 kursi menteri Terdapat paling tidak terdapat dua hal utama peraturan sempurna yang kemudian muncul dalam
memperdebatkan apakah calon perseorangan
memang tampak sangat mesra. Oleh karenanya, yang menjadi perhatian kalangan parlemen untuk serangan-serangan kerasnya atas RUU Pemilu
juga boleh ikut dalam pemilu. Selain itu, para
seperti dinyatakan oleh H. Mohammad Said— diamandemen, baik yang mengemuka dalam pemerintah, kesuksesan yang dicapai Wilopo
menteri juga mengusahakan agar partainya
wartawan kawakan yang juga pimpinan PNI rapat informal maupun pada saat pleno. Pertama dengan tim perumusnya merupakan akumulasi
masing-masing dapat menyetujui supaya tidak
Sumatra Utara—bahwa sebenarnya koalisi di adalah persoalan substansial yang terkait dengan dari berbagai faktor. Menurut Moh. Roem, Sartono
diadakan pemungutan suara di DPR jika
kabinet Wilopo dibangun dengan memberikan hak pilih, daftar pemilih, lembaga penyelenggara sebagai ketua Parlemen berperan penting dalam
amandemen yang disampaikan pemerintah
Masyumi bukan 4 melainkan 6 kursi (terdiri dari pemilihan, dan daftar calon. Selain itu, terdapat mengelakan usaha PKI yang bermaksud mengulur
ditolak semua oleh DPR.
4 Masyumi ditambah 2 dari PSI). Walaupun pula persoalan detail teknis semisal pelaksanaan waktu. Pada sisi lain, keberhasilan ini menunjukan
memperoleh banyak kritik, pada 25 November pemilihan DPR dan badan konstituante, apakah soliditas kabinet dimana sejumlah negosiasi politik Meskipun pada akhirnya dapat disetujui, lamanya
pemerintah berhasil menyerahkan Rancangan dilaksanakan berbarengan atau berurutan? penting untuk mendorong disahkannya RUU proses pembahasan RUU tersebut berakibat

312 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 313