Page 355 - Perdana Menteri RI Final

yang dihadapi masih merupakan persoalan lama, sebelumnya banyak beredar yang menyatakan kestabilan politik. Pemerintah juga berusaha
sehingga baginya tidak perlu merancang sesuatu bahwa kabinetnya hanya akan dapat hidup untuk membangkitkan tenaga rakyat dan serta

yang baru hanya untuk berbeda dari sebelumnya. atas dukungan PKI. Perolehan 122 suara yang membangun hubungan yang sinergis antar alat-
Menurut Ali Sastroamidjojo, masalah-masalah mendukungnya menunjukan bahwa tanpa PKI alat kekuasaan negara.
yang dihadapi bangsa Indonesia merupakan yang menguasai 15 kursi parlemen, kabinetnya
Persoalan ekonomi menjadi bidang yang tak kalah
kelanjutan dari persoalan sudah ada sejak awal tetap akan memenangkan voting. Dengan
rumit dan berkaitan dengan banyak hal. Adapun
tahun 1950 dan oleh sebab itu tugas kabinetnya demikian, program kabinet pada prinsipnya
langkah-langkah Kabinet Ali Sastroamidjojo
adalah menyelesaikannya. Demikian pula diterima, hanya saja istilah yang digunakan
untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional
tentang analisa terhadap program yang akan sesuai dengan budaya politik Indonesia waktu
kerap menjadi sasaran kritik baik dari
dijalankan, pemerintah merasa tidak perlu lagi itu adalah “parlemen menyetujui memberikan
kelompok oposisi, maupun para perancang
untuk membautnya karena sudah terlalu banyak ‘kesempatan bekerja’ kepada Kabinet Ali
ekonomi. Soemitro Djojohadikoesoemo yang Anggota kabinet Ali Wongso mengadakan
analisa dan yang pelu diambil adalah langkah Sastroamidjojo.
malam perkenalan dengan Corpa Diplomatik di
kongkrit untuk melaksanakannya. Dalam menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kementerian Luar Negeri pada tgl 14 Agustus
Secara garis besar agenda kerja kabinet ini Kabinet Wilopo mengkritik kebijakan Iskaq 1953.
hal pendekatan pelaksanaan program, Ali
dapat dibagi menjadi persoalan-persoalan Tjokroadisurjo (Menteri Perkonomian) dan Ong
Sastroamidjojo menekankan bahwa kabinetnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
dalam negeri dan luar negeri. Adapun persoalan Eng Die (Menteri Keuangan)—keduanya berasal
akan mengambil sikap yang ‘tegas dan jelas’.
9
dalam negeri meliputi: (1) Bidang ketertiban- dari PNI—yang dianggap tidak peduli terhadap
Persoalan sikap inilah yang menjadi bahan kritik
keamanan; (2) Persiapan Pemilihan Umum rakyat kota, mempercepat usaha penempatan
yang kedua, dimana pihak oposisi menganggap masalah keuangan. Dengan semakin dekatnya
(Pemilu); (3) Kemakmuran dan Keuangan; (4) bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar
Ali menggunakan ‘de rumoerige uitdagende toon’ pemilihan umum mereka dengan terang-terangan
Organisasi negara dan hubungan pusat dan untuk terlibat dalam lapangan pembangunan,
(suara keras dan menantang). 8 mulai memakai sistem lisensi impor untuk
daerah; (5) Perburuhan; dan (6) penyusunan membeli dukungan politik yang mengakibatkan dan memperbaiki pengawasan penggunaan
Tampaknya pihak oposisi juga tidak memiliki perundang-undangan. Hampir semua masalah 10 uang negara. Bruce Glassburner mencatat,
ketidak pastian dunia usaha. Kritik lain juga
alternatif program untuk ditawarkan kepada ini telah ada sejak kabinet sebelumnya, sehingga pada masa pemerintahan Ali Sastroamijojo ini
muncul dari Sjafruddin Prawiranegara yang
kabinet baru, dan cenderung berpikiran sama formulasi program yang dirancang pemerintahan menyatakan ketidaksetujuannya atas keputusan pula, pengetatan fiskal yang diterapkan kabinet
12
dengan pemerintah. Setelah melalui proses tanya Ali Sastroamidjojo juga tampak meneruskan Iskaq Tjokroadisurjo dan Ong Eng Die untuk Wilopo mulai ditinggalkan.
jawab di parlemen, sebagai kewajaran dalam program kerja kabinet pendahulunya. Misalkan membebaskan para menteri dari kewajiban
Di antara program ekonomi kabinet Ali,
mekanisme demokrasi, selanjutnya partai-partai saja untuk Pemilu dan bidang keamanan dan 11
membayar pajak impor mobil mewah.
terdapat kebijakan Menteri Perekonomian
mengambil suara untuk memutuskan apakah ketertiban. Persiapan Pemilihan Umum sudah
program kerja kabinet ini dapat diterima. Hasil mulai dibicarakan sejak Kabinet Natsir. Dalam Terlepas dari seringnya program ekonomi Iskaq Tjokroadisurjo—yang oleh sebagian
perhitungan suara menunjukan 122 setuju hal ini Kabinet Ali Sastroamidjojo berusaha agar kabinetnya memperoleh kritik, Ali kalangan dianggap berani mengambil langkah

berbanding 34 menolak, dan 26 tidak memberikan dapat dengan segera melaksanakan pemilihan Sastroamidjojo memiliki agenda kerja di bidang radikal—dikenal dengan istilah ‘Indonesianisasi’
13
suara atau blangko. Dari keseluruhan anggota umum untuk dewan konstituante dan Dewan ekonomi yang menitikberatkan programnya ekonomi. Indonesianisasi ekonomi sebenarnya
parlemen, hanya Masyumi dan Partai Katholik Perwakilan Rakyat. Dalam bidang ketertiban- untuk menciptakan kemakmuran dan mengatasi merupakan suatu langkah lumrah diterapkan
yang menolak, sedangkan PSI dan Partai keamanan, Kabinet Ali Sastroamidjojo berusaha persoalan dalam bidang keuangan. Untuk itu oleh sejumlah negara bekas koloni contohnya
Murba yang sama-sama tidak menjadi bagian untuk memperbaharui tatanan politik untuk Pemerintah berusaha untuk menciptakan politik Philipina, maupun untuk diadopsi oleh sejumlah
dari kabinet memilih bersikap abstain. Bagi mengembalikan keamanan dan ketenteraman, pembangunan yang dapat menjangkau rakyat kabinet pemerintahan di Indonesia meskipun
Ali Sastroamidjojo perolehan suara ini berarti sehingga memungkinkan tindakan-tindakan banyak, memperbaharui perundang-undangan dengan pendekatan yang lebih moderat.
sangat penting karena membungkam isu yang yang tegas dapat diambil untuk menciptakan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan Gagasan ini dapat dianggap cukup wajar karena

342 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 343