Page 358 - Perdana Menteri RI Final
P. 358
melakukan restorasi dan perluasan produksi yang Pelaksanaan Indonesianisasi ekonomi menurut untuk harga textil masih terbilang tinggi gangguan keamanan. Tugas pemerintahan Ali
didasarkan pada pertimbangan akan kebutuhan Ali Sastroamidjojo berlangsung sangat pesat namun tetap terbeli. 27 Sastroamidjojo dalam hal ini ialah melakukan
stabilitas keuangan, kebijakan kabinet Ali yang oleh sebab itu pula tidak dapat dijalankan persiapan yang matang dengan perhitungan
Pada bidang politik dalam negeri, kabinet Ali
23
Sastroamidjojo ditujukan untuk mendorong dengan teliti. Meskipun demikian, banyak terperinci yang dimulai sejak Januari 1954 dengan
Sastroamidjojo berhasil mengawal tahapan
keunggulan atas ekspansi produksi dan stabilitas perkembangan yang berlangsung semenjak perkiraan pemilu dapat dilaksanakan 16 bulan
persiapan dari penyelenggaraan pemilu
19
harga. Menteri Iskaq mencangkan program program menteri Iskaq ini dijalankan. Selama satu kemudian. Walaupun seolah banyak terlupakan,
nasional yang berlangsung pada 1955 di
Indonesianisasi ekonomi dengan semboyan ‘dari tahun pelaksanaannya, terlihat bahwa program peran penting pemerintahan Ali Sastroamidjojo
bawah pemerintahan Kabinet Burhanuddin
ini berhasil mengakselarasi jumlah perusahaan dalam mensukseskan Pemilu 1955 yang berbiaya
ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional’.
Harahap. Terkait dengan penyelenggaraan
impor pribumi yang pada akhir tahun 1950 Rp 479.891.729, terutama untuk menggarap
Adapun langkah yang diterapkan oleh Menteri
pemilu, pada dasarnya, kabinet Wilopo telah
berjumlah sekitar 250, menjadi paling tidak 2.000 tahap persiapan, sangat besar. Misalnya untuk
Perekonomian ini dianggap mengarah pada
24
banyaknya pada November 1954. Demikian berhasil menyelesaikan peraturan perundang- persoalan teknis mencetak surat suara dan
suatu bentuk proteksionisme yang langsung
undangan no. 7 tahun 1953 yang menjadi
pula selama Ali Sasatoamidjojo menjabat perdana dokumen laininya saja ternyata memakan tenaga
memperoleh respon keras dari kolega sesama
menteri, terjadi peningkatan jumlah bank swasta dasar penyelenggaraan pemilu 1955. Tugas dan waktu yang sangat besar, bahkan untuk
anggota kabinet yakni Menteri Keuangan,
nasional yang pada pertengahan 1953 sejumlah kabinet Ali Sastroamidjojo kemudian adalah melaukukan proses cetak, Percetakan Negara
Ong Eng Die, dan Gubernur Bank Indonesia,
20 buah meningkat pesat hingga angka 75 buah untuk mengurus persoalan teknis yang menjadi harus dibantu 21 percetakan swasta di Jakarta
Sjafruddin Prawiranegara. 20
25
pada November 1984. Hal ini dapat terjadi operasionalisasi dari peraturan tersebut. Tidak yang bekerja siang malam dengan penjagaan
dapat dipungkiri bahwa sebelumnya telah
Meskipun menemui sejumlah masalah, program karena adanya kemudahan pemberian kredit dari dari aparat keamanan. Mereka harus mencetak
Indonesianisasi ekonomi berhasil menumbuhkan Bank Indonesia. Contoh lain dari perkembangan dihelat sejumlah pemilu lokal yang dapat dikatan sebanyak 1.948.000 daftar pemilih tetap, dan
semangat wirausaha di kalangan pribumi. Tanpa positif yang berkaitan dengan pemberian kredit sebagai langkah pemetaan seperti yang digelar 96.000.000 surat suara dan dokumen lainnya
mengingkari bahwa Indonesianisasi ekonomi oleh bank-bank pemerintah ditunjukan dengan di Yogyakarta (1951), Minahasa, Sangihe Talaut dengan menghabiskan 2.250 ton kertas. Untuk
berlawanan dengan interdependensi ekonomi, semakin berkembangnya perusahaan perkapalan (1951) dan kotapraja Makasar (1952). Sejumlah pembuatan peti suara, proses pengepakan serta
swasta nasional yang tumbuh pesat hingga pemilu pada tingkat lokal tersebut dilakukan distribusi ke berbagai daerah dibutuhkan biaya
Ali Sastroamidjojo menganggap semangat
mencapai jumlah 65 perusahaan kapal swasta dengan menggunakan sistem bertingkat maupun tidak kurang dari lima juta rupiah. Keseluruhan
nasionalisme ekonomi—yang berpandangan
28
nasional pada 1955. 26 langsung. Hanya saja, permasalahan teknis dari proses ini memang baru selesai beberapa saat
bahwa bidang ekonomi harus dipegang oleh
penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional setelah Ali Sastroamidjojo mundur, namun telah
bangsa sendiri—sangat penting untuk dimiliki
Perbaikan juga tampak pada bidang tentu lebih rumit. dimulai jauh-jauh hari ketika ia masih menjabat.
bangsa Indonesia guna mentransisikan struktur
pertanian. Jumlah produksi beras Indonesia
ekonomi kolonial ke nasional. Bagi Ali
selama dua tahun masa kepemimpinan Ali Selain itu, tantangan besar dalam Salah satu langkah awal terpenting—namun
Sastroamidjojo dengan meneruskan struktur
Sastroamidjojo meningkat, hanya saja karena penyelenggaraan Pemilu nasional adalah juga menuai kontroversi—yang dilakukan Ali
kolonial dimana ekonomi dipegang dan dikuasai kenyataan bahwa untuk perhelatan pesta akbar
terkendala bencana seperti banjir, usaha Sastroamidjojo adalah menggerakan Panitia
oleh para kapitalis asing sama artinya dengan demokrasi ini akan dilenggarakan untuk
untuk swasembada belum tercapai. Dengan Pemilihan Indonesia (PPI) yang sebenarnya
menghilangkan kemerdekaan bangsa Indonesia peningkatan produksi beras, pemerintah kali pertama dalam situasi kemanan dan telah terbentuk sejak kabinet Wilopo namun
21
dalam bidang ekonomi. Salah satu hasil dapat melakukan stabilisasi harga beras yang ketertiban yang belum begitu stabil. Bahkan, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik
yang dapat dilihat dari kebijakan ini adalah besarnya Rp.1.85,- per liter untuk daerah- banyak pihak yang pesimis bahwa pemilu akan karena tidak adanya kesepakatan soal susunan
meningkatnya nilai ekspor komoditas tertentu, daerah, dan Rp.2.85,- khusus untuk wilayah dapat diselenggarakan secara lancar. Mereka anggota. Untuk mengatasi hal itu, ketua PPI
utamanya adalah karet rakyat dan minyak bumi, ibukota. Stabilisasi harga beras ini sangat memperkirakan bahwa pemilu akan banyak yakni M. Asaat (non-partai) digantikan oleh
terutama dikarenakan keberhasilan pemerintah berpengaruh dalam mengendalikan harga memakan korban jiwa karena akan menjadi ajang S. Hadikusumo dari PNI. Kepengurusan PPI
untuk mendatangkan investor. 22 berbagai kebutuhan pokok lainnya, walaupun bagi eskalasi konflik antar kelopok, juga karena yang baru, didasarkan atas Keputusan Presiden
346 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 347
