Page 362 - Perdana Menteri RI Final
P. 362

lebih tegas yang ditujukan untuk menumpas      TNI dengan mudah memperoleh tambahan
                           gerakan tersebut. 36                           tenaga dari rakyat.  38


                           PNI dan partai-partai pendukung pemerintah     Persoalan-persoalan lain yang lebih kerap
                           melihat bahwa tindakan yang tegas dan cepat    dihadapi selama menjabat perdana menteri
                           dapat diambil Kabinet Ali Sastroamidjojo karena   muncul dari instabilitas yang tercipta sebagai
                           Masyumi tidak masuk dalam pemerintahan.        akibat   dari    ketidakharmonisan   politik
                           Adapun pada sisi lain, langkah yang diambil    pemerintah dengan kelompok oposisi. Situasi

                           pemerintah   dalam    menghadapi    DI/TII     ini  sudah  dapat  dilihat sejak  kabinet  ini  mulai
                           memperoleh tentangan dari kelompok oposisi     bekerja di mana berbagai kritik keras, bahkan
                           terutama Masyumi. Bahkan perdebatan antara     berujung hingga dikeluarkannya interpelasi atau
                           Pemerintah dan pendukungnya dengan pihak       mosi telah beberapa kali dihadapi oleh Kabinet
                           oposisi sempat mengundang kehebohan atas       Ali  Sastroamidjojo. Dalam  konteks  politik
                                                                                                                                                                                                                               Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo membuka
                           pernyataan salah satu pemuka Masyumi. Mr.      Indonesia waktu itu, serangan-serangan oposisi                                                                                                       konferensi keamanan di Istana pada tanggal 13
                                                                                                                                                                                                                               Januari 1955
                           Moh Dalidjono yang menyebutkan bahwa solusi    yang ditujukan kepada pemerintah adalah
                           terbaik untuk menyelesaiakan persoalan gerakan   perkara wajar. Demikian halnya dengan yang                                                                                                         Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

                           sparatis adalah dengan menjadikan RI sebagai   dialami kabinet Ali Sastroamidjojo yang hampir
                                              37
                           suatu negara Islam.  Meskipun kemudian,        semua program selalu memperoleh serangan dari
                                                                                                                                                  meradang. Pada saat kabinet Ali Sastroamidjojo   untuk menjawab protes pihak oposisi terhadap
                           Masyumi mengklarifikasi bahwa pernyataan       lawan politik terutama di parlemen. Sebagai
                                                                                                                                                  mulai berkuasa, paling tidak terdapat empat    pemerintah. Tidak berhenti di sini, aksi kembali
                           tersebut adalah opini pribadi dan bukanlah     contoh, untuk persiapan penyelenggaraan pemilu
                                                                                                                                                  posisi gubernur yang dipegang oleh anggota     digelar Masyumi sehingga pertentangan antara
                           mewakili partai.                               yang undang-undangnya telah diselesaikan
                                                                                                                                                  PNI, dan dua posisi serupa—yakni di Jakarta    kubu pro-pemerintah dengan pihak oposisi
                                                                          oleh Wilopo, pihak oposisi menuduh Ali                                                                                 menjalar sebagai kegaduhan politik yang
                           Menjelang   berakhirnya   bulan    Oktober,                                                                            Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta—dijabat
                                                                          Sastroamidjojo  sengaja mengulur waktu agar                                                42                          berlangsung di tingkat akar rumput. 44
                           wilayah-wilayah di Aceh yang semula dikuasai                                                                           oleh simpatisan PNI.  Terlebih lagi, pada awal
                                                                          dapat memainkan siasat untuk memenangkan
                           pemberontak dapat diambil alih oleh tentara                                                                            1954, Gubenur Jakarta Raya Sudiro dari PNI
                                                                          partai pemerintah terutama PNI, PNU dan                                                                                Tensi tinggi antara kedua belah pihak tampak pula
                           pemerintah. Hanya saja usaha lebih lanjut untuk                                                                        yang pada bulan November 1953 menggantikan
                                                                              39
                                                                          PIR.  Serangan ini banyak muncul pada awal                                                                             dari serangan pihak oposisi agenda politik luar
                           memberantas gerakan perlawanan NII di Aceh                                                                             Sjamsuridjal dari Masyumi, membuat banyak
                                                                          1954 setelah pemerintah gagal memenuhi jadwal                                                                          negeri pemerintah yang biasanya sepi dari kritik.
                           harus  tertahan  yang  disebabkan  oleh  kekuatan                                                                      perubahan   menyangkut    susunan    panitia
                                                                          seperti yang mereka janjikan yakni pada bulan                                                                          Gagasan  untuk  menyelenggarakan  Konferensi
                                                                                                                                                                     43
                           militer yang dapat digunakan sangat terbatas                                                                           pemilihan Indonesia.  Langkah ini dianggap
                                                                          November 1953, yang baru terlaksana pada                                                                               Asia-Afrika juga memperoleh kecaman keras.
                           karena kekuatan TNI juga harus melakukan                                                                               sebagai suatu usaha untuk mendongkrak          Program ini dianggap menghambur-hamburkan
                                                                          bulan  kedua  1954  itupun  dengan  modifikasi
                           operasi yang sama di wilayah lain meliputi Jawa,                                                                       perolehan suara partai pendukung pemerintah    uang   karena   untuk   penyelenggaraannnya
                                                                          waktu selama 16 bulan hingga pelaksanaan
                           Kalimantan, dan Sulawesi. Pada sisi lain, hal                                                                          dan di sisi lain berpotensi menggerus lumbung   diperlukan  biaya  yang  besar.  Lebih  dari  itu,
                                                                                 40
                                                                          pemilu.  Komentar keras oposisi mulai mereda
                           ini menunjukan bahwa pendekatan militer yang                                                                           suara pihak oposisi. Sebagai reaksi atas keputusan   penyelenggaraan KAA dianggap sebagai usaha
                                                                          setelah ketua PPI yang baru S. Hadikusumo
                           diambil pemerintah tidak mampu mengatasi                                                                               tersebut,  Masyumi  mengarahkan  massa  untuk   pemerintah untuk menutup-nutupi kegagalan
                                                                          mengumumkan secara resmi tanggal defintif
                           hingga ke akar persoalan sebenarnya. Bahkan,                                           41                              melakkan aksi demonstrasi menolak keputusan    programnya terutama di bidang ekonomi dan
                                                                          pelaksanaan anggota DPR dan konstituante.
                           Remy Madinier mengungkapkan operasi tersebut                                                                           Sudiro. Tidak tinggal diam, PNI dan partai     urusan  politik dalam negeri. Seperti tampak
                           juga  tidak  terlalu  efektif  untuk  melemahkan   Pergantian  sejumlah  pejabat,  terutama  para                      lain pendukung pemerintah membalas aksi        pada serangan pihak oposisi atas rencana
                           pemberontakan yang setelah dipukul mundur      pemimpin daerah sangat membuat kubu oposisi                             tersebut dengan menyelenggarakan rapat umum    penyelenggaraan KAA, tidak semua kritik yang





                           350   PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959                                                                                                                  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  351
   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367