Page 364 - Perdana Menteri RI Final

dialamatkan kepada pemerintah memiliki alasan pribumi dengan mudah mereka alihakan kepada NU dengan melakukan sejumlah perubahan. kali ini disampaikan oleh Mr. Jusuf Wibisono
yang cukup dan bersifat prinsipil. Banyak pula pengusaha Tionghoa. Oleh karenanya, lahir Adapun perubahan komposisi anggota kabinet dari Masyumi yang ditujukan kepada seluruh

serangan yang kemudian direspon oleh partai- istilah ‘pengusaha koper’ (pengusaha aktentas). dapat dilakukan pada bulan September 1953. kabinet. Melalui mekanisme pemungutan suara
partai pendukung pemerintah dengan tensi Situasi yang demikian ini kemudian populer Melalui reshuffle kabinet itu sejumlah posisi pemerintah kembali memenangkan dukungan
tinggi sehingga yang terjadi adalah perdebatan disebut dengan istilah ‘Ali-Baba’ dimana ‘Ali’ diisi orang baru, Ir. Roosseno (PIR) ditunjuk meskipun dengan selisih yang tidak cukup
yang kurang begitu berbobot. Akan tetapi merepresentasikan pengusaha pribumi, dan menggantikan Iskaq, Mr. Soenarjo menggantikan banyak yaitu 115 berbanding 92. Tampaknya
tidak semua kritik dapat diabaikan begitu saja, istilah ‘Baba’ menggambarkan pengusaha asing Prof. Hazairin sebagai Menteri Urusan Dalam pergantian sejumlah menteri, terutama pada
beberapa serangan kritik dari pihak oposisi dalam atau Tionghoa. 45 Negeri. Sedangkan, posisi Mr. Wongsonegoro posisi Menteri Perekonomian dimana tokoh
parlemen dapat mengena dengan sangat telak yang memilih untuk mengundurkan diri dari PNI digantikan oleh anggota PIR yang tidak
Tekanan-tekanan yang dialamatkan kepada
hingga mengakibatkan mundurnya sejumlah jabatannya dibiarkan tidak terisi. berpihak pada kubu manapun berperan cukup
pemerintah membuat beberapa tokoh dalam
menteri dalam kabinet ini, dan bahkan berbuntut besar dalam memperbesar dukungan anggota
koalisi berubah pikiran. Melalui rapat internal Pada 20 Oktober 1953, anggota fraksi Masyumi,
panjang hingga mengakibatkan perpecahan di parlemen terhadap pemerintah. Dari sini Nampak
tubuh partai pendukung Ali Sastroamidjojo. fraksi, sejumlah pimpinan partai menuntut K.H Tjikwan, mengajukan interpelasi kepada bahwa upaya parlementer untuk menjatuhkan
ditariknya anggota PIR dari susunan kabinet. parlemen. Permasalahannya berakar pada
pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo tidak
Serangan-serangan lebih keras dari pihak oposisi Prof. Hazairin menjadi tokoh berpengaruh bagi pemberian lisensi yang tidak cermat sehingga membuahkan hasil. Hanya saja, persoalan
yang berdampak besar terutama ditujukan kepada kubu pengusung gagasan ini. Adapun lawannya jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bonafide lain yang tidak kalah serius muncul menjelang
kebijakan ekonomi menteri Iskaq dan keputusan- adalah Wongsonegoro yang saat itu menempati dan terkesan diskriminatif. Dalam prakteknya, berakhirnya tahun 1953, kali ini berhubungan
keputusan menteri Iwa Kusumasumantri posisi wakil perdana menteri dalam kabinet banyak lisensi diberikan kepada para pengusaha dengan persoalan internal di tubuh militer.

yang menyangkut persoalan militer. Program Ali Sastroamidjojo. PIR terpecah menjadi dua yang ditengarai menjadi pendukung atau
Indonesianisasi menteri Iskaq menjadi salah kubu yang dikena dengan PIR-Rin (Hazairin) simpatisan pemerintah. Oleh karenanya Pada bulan November 1953, menteri pertahanan
satu masalah yang memperoleh serangan paling dan PIR Wong (Wongsonegoro). Kebanyakan istilah yang muncul kemudian adalah program Iwa Kusumasumantri mengeluarkan keputusan
serius. Tidak dapat dipungkiri bahwa program nasionalisasi ekonomi Indonesia dipelesetkan untuk menghapus jabatan Kepala Staff Angkatan
anggota parlemen merupakan pengikut PIR-Rin
Indonesianisasi memiliki banyak kelemahan menjadi program ekonomi nasionalis Indonesia Perang yang saat itu dijabat oleh Mayor Jenderal
yang dengan perpecahan ini maka 23 anggota
dan juga terjadi banyak penyimpangan. di DPRS dari PIR diganti dengan anggota dari yang merujuk pada ideologi PNI sebagai partai T.B. Simatupang. Langkah ini berbuntut
Tampaknya kemudahan pemberian kredit oleh fraksi-fraksi non-partai. penguasa waktu itu. Menanggapi tuduhan panjang dan kembali mengungkit pertentangan
pemerintah yang semula ditujukan mendorong tersebut partai pendukung pemerintah membalas dalam tubuh dinas tentara di mana sebelumnya
muncul dan menguatnya usawahan bumiputera Tidak berselang lama, muncul pula persoalan dengan mengatakan hal yang sama terjadi saat telah muncul dua kubu “pro” dan “kontra” 17
juga banyak disalahgunakan. Kemudahan baru dari partai koalisi pemerintah lainnya yakni Masyumi berkuasa. Pada bulan April 1954, Oktober—peristiwa yang membuat kabinet
ini merangsang munculnya pengusaha baru, NU yang mendesak pemerintah untuk melakukan interpelasi kubu oposisi berubah menjadi mosi sebelumnya jatuh. Dalam hal ini, Simatupang
kebanyakan dari mereka adalah pegawai negeri reshuffle kabinet. Melalui nota politiknya yang tidak percaya setelah semakin banyak kabar dikenal sebagai perwira tinggi yang ‘pro-17

yang menginginkan gaji tambahan namun dikeluarkan pada bulan Juli 1953, NU menuntut yang menyatakan bahwa para penerima lisensi Oktober’. Mosi terhadap Menteri Pertahanan
sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman pergantian tiga anggota kabinet yakni Menteri diminta menyetorkan sejumlah uang kepada segera dilayangkan Masyumi, meskipun setelah
berkecimpung dalam usaha komersial. Karena Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri PNI. Tuduhan tersebut telah dibantah langsung pemungutan suara yang dilangsungkan pada
minim pengalaman namun mudah memperoleh Urusan Dalam Negeri, serta meminta pengalihan oleh menteri Iskaq. Dalam pemungutan Februari 1954, pihak pengusul mosi kalah
pinjaman, mereka tidak benar-benar menjalankan kewenangan di bidang keamanan dialihkan suara di parlemen pemerintah memperoleh suara. Iwa Kusumasumantri yang telah berada
usahanya melainkan mengalihkannya kepada dari Wongsonegoro (Wakil perdana menteri I) keunggulan suara yang cukup signifikan yakni pada posisi aman kembali membuat keputusan
para pengusaha Tionghoa. Demikian pula kepada Zainal Arifin (wakil perdana menteri II). 101 berbanding 60. Pada akhir 1954, pemerintah yang mengundang kegusaran kelompok ‘pro-17
lisensi impor yang dimiliki orang-orang Ali Sastroamidjojo berhasil menangani tuntutan kembali menghadapi mosi tidak percaya yang Oktober’ dengan mengangkat Kolonel Zulkifli

352 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 353