Page 369 - Perdana Menteri RI Final

Harahap sejak 11 Agustus 1955. Selama kurun partai-partai yang memiliki paling tidak empat
periode itu, bangsa Indonesia melaksanakan suara di parlemen. Selain itu hearing juga

hajatan besar yakni dengan adanya dilakukan dengan para kepala staf tiga angkatan
penyelenggaraan pemilihan umum nasional pada dinas militer.
yang pertama. Atas permintaan PNI, nama
Sebagaimana para petinggi PNI, Ali
Ali Sastroamidjojo turut dicalonkan sebagai
Sastroamidjojo melihat peluang untuk
46
anggota DPR dan Konstituante. Dalam Pemilu
membentuk suatu kabinet pemerintahan yang
1955, PNI yang berhasil mendulang suara dari
solid dengan membangun koalisi kekuatan
wilayah Jawa keluar sebagai pemenang dengan
nasionalis dan Islam. Koalisi semacam
memperoleh 23% (57 kursi DPR), disusul oleh
ini dapat dibentuk dengan menggandeng
Masyumi yang banyak memperoleh suara dari
perwakilan partai-partai yang memperoleh
luar Jawa dengan 20% (57 kursi DPR), NU
suara terbesar dalam pemilu 1955. Karena empat
Sidang terakhir dari kabinet Ali-Arifin tanggal 22 dengan perolehan suara mencapai 18,41% (45
Juli 1955. besar pemenang pemilu telah tampak, maka
kursi DPR) dan PKI pada posisi keempat dengan
pembicaran penting dilakukan dengan Masyumi,
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia jumlah suara 16,36% (39 kursi DPR).
dan NU dimana dapat diberjalan dengan baik.

MEMBANGUN KOALISI TANPA PKI Hanya saja untuk membuka kerjasama dengan
PKI ada sejumlah masalah. Selain keengganan
Setelah enam setengah bulan memimpin
dari formatur, Masyumi juga menolak dengan
kabinet, Burhanuddin Harahap mengembalikan
keras masuknya PKI dalam pemerintahan.
mandatnya pada 3 Maret 1956 walaupun kabinet
Bahkan Masyumi tidak menginginkan nama-
ini masih melakukan tugasnya sampai kabinet
nama orang yang disinyalir memiliki hubungan
baru terbentuk. Presiden yang selanjutnya
dengan PKI meskipun belum terbukti bahwa
melakukan hearing dengan partai-partai yang
mereka bagian dari partai komunis itu. Secara
memiliki kursi di parlemen. Pada 8 Maret
teoritis, jika koalisi didasarkan atas kerjasama
1956 presiden menugaskan formatur untuk
partai tiga besar dan tanpa keikutsertaan PKI
membentuk kabinet baru. Tanggung jawab
dalam koalisi, Ali Sastroamidjojo dan Wilopo
sebagai formatur untuk membentuk kabinet
sudah dapat membentuk kabinet yang sangat
baru ini dilimpahkan kepada Ali Sastroamidjojo
kuat dengan dukungan parlemen. Untuk itu,
yang memiliki waktu selama delapan hari
formatur memilih untuk tidak melibatkan PKI
untuk menyusun “kabinet baru yang mendapat
dalam kabinet.
dukungan yang luas”. Dalam bekerja sebagai
formatur, Ali Sastroamidjojo didampingi oleh Pembicaraan mulanya dilakukan antara PNI
Wilopo atas saran dari para petinggi PNI yang dengan NU, menyusul kemudian Masyumi
Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat kepada menganggap bahwa Wilopo merupakan tokoh turut terlibat dengan menggunakan posisinya
Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 24
yang dapat diterima dengan baik oleh kalangan di parlemen sebagai daya tawar. Masyumi
Juli 1955.
Masyumi. Keduanya memulai pekerjaan sebagai menyerahkan sejumlah nama anggotanya
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
formatur dengan melakukan hearing dengan yang sangat bereputasi seperti Moh. Roem—

356 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 357