Page 368 - Perdana Menteri RI Final
P. 368

Harahap sejak 11 Agustus 1955. Selama kurun    partai-partai yang memiliki paling tidak empat
                                                                                                                                                  periode itu, bangsa Indonesia melaksanakan     suara di parlemen. Selain itu  hearing juga

                                                                                                                                                  hajatan   besar   yakni   dengan    adanya     dilakukan dengan para kepala staf tiga angkatan
                                                                                                                                                  penyelenggaraan pemilihan umum nasional        pada dinas militer.
                                                                                                                                                  yang pertama. Atas permintaan PNI, nama
                                                                                                                                                                                                 Sebagaimana    para   petinggi   PNI,   Ali
                                                                                                                                                  Ali Sastroamidjojo turut dicalonkan sebagai
                                                                                                                                                                                                 Sastroamidjojo   melihat   peluang    untuk
                                                                                                                                                                              46
                                                                                                                                                  anggota DPR dan Konstituante.  Dalam Pemilu
                                                                                                                                                                                                 membentuk  suatu  kabinet  pemerintahan  yang
                                                                                                                                                  1955, PNI yang berhasil mendulang suara dari
                                                                                                                                                                                                 solid dengan membangun koalisi kekuatan
                                                                                                                                                  wilayah Jawa keluar sebagai pemenang dengan
                                                                                                                                                                                                 nasionalis  dan   Islam.  Koalisi  semacam
                                                                                                                                                  memperoleh 23% (57 kursi DPR), disusul oleh
                                                                                                                                                                                                 ini dapat dibentuk dengan menggandeng
                                                                                                                                                  Masyumi yang banyak memperoleh suara dari
                                                                                                                                                                                                 perwakilan partai-partai yang memperoleh
                                                                                                                                                  luar Jawa dengan 20% (57 kursi DPR), NU
                                                                                                                                                                                                 suara terbesar dalam pemilu 1955. Karena empat
      Sidang terakhir dari kabinet Ali-Arifin tanggal 22                                                                                          dengan  perolehan suara  mencapai  18,41%  (45
      Juli 1955.                                                                                                                                                                                 besar pemenang pemilu telah tampak, maka
                                                                                                                                                  kursi DPR) dan PKI pada posisi keempat dengan
                                                                                                                                                                                                 pembicaran penting dilakukan dengan Masyumi,
      Perpustakaan Nasional Republik Indonesia                                                                                                    jumlah suara 16,36% (39 kursi DPR).
                                                                                                                                                                                                 dan NU dimana dapat diberjalan dengan baik.

                                                                                                                                                  MEMBANGUN KOALISI TANPA PKI                    Hanya saja untuk membuka kerjasama dengan
                                                                                                                                                                                                 PKI ada sejumlah masalah. Selain keengganan
                                                                                                                                                  Setelah enam setengah bulan memimpin
                                                                                                                                                                                                 dari formatur, Masyumi juga menolak dengan
                                                                                                                                                  kabinet, Burhanuddin Harahap mengembalikan
                                                                                                                                                                                                 keras masuknya PKI dalam pemerintahan.
                                                                                                                                                  mandatnya pada 3 Maret 1956 walaupun kabinet
                                                                                                                                                                                                 Bahkan Masyumi tidak menginginkan nama-
                                                                                                                                                  ini masih melakukan tugasnya sampai kabinet
                                                                                                                                                                                                 nama orang yang disinyalir memiliki hubungan
                                                                                                                                                  baru terbentuk. Presiden yang selanjutnya
                                                                                                                                                                                                 dengan PKI meskipun belum terbukti bahwa
                                                                                                                                                  melakukan  hearing dengan partai-partai yang
                                                                                                                                                                                                 mereka bagian dari partai komunis itu. Secara
                                                                                                                                                  memiliki kursi di parlemen. Pada 8 Maret
                                                                                                                                                                                                 teoritis, jika koalisi didasarkan atas kerjasama
                                                                                                                                                  1956 presiden menugaskan formatur untuk
                                                                                                                                                                                                 partai tiga besar dan tanpa keikutsertaan PKI
                                                                                                                                                  membentuk kabinet baru. Tanggung jawab
                                                                                                                                                                                                 dalam koalisi, Ali Sastroamidjojo dan Wilopo
                                                                                                                                                  sebagai formatur  untuk  membentuk  kabinet
                                                                                                                                                                                                 sudah dapat membentuk kabinet yang sangat
                                                                                                                                                  baru ini dilimpahkan kepada Ali Sastroamidjojo
                                                                                                                                                                                                 kuat dengan dukungan parlemen. Untuk itu,
                                                                                                                                                  yang memiliki waktu selama delapan hari
                                                                                                                                                                                                 formatur memilih untuk tidak melibatkan PKI
                                                                                                                                                  untuk menyusun “kabinet baru yang mendapat
                                                                                                                                                                                                 dalam kabinet.
                                                                                                                                                  dukungan yang luas”. Dalam bekerja sebagai
                                                                                                                                                  formatur, Ali Sastroamidjojo didampingi oleh   Pembicaraan mulanya dilakukan antara PNI
                                                                                                                                                  Wilopo atas saran dari para petinggi PNI yang   dengan NU, menyusul kemudian Masyumi
      Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat kepada                                                                                              menganggap bahwa Wilopo merupakan tokoh        turut terlibat dengan menggunakan posisinya
      Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 24
                                                                                                                                                  yang dapat diterima dengan baik oleh kalangan   di parlemen sebagai daya tawar. Masyumi
      Juli 1955.
                                                                                                                                                  Masyumi. Keduanya memulai pekerjaan sebagai    menyerahkan sejumlah nama anggotanya
      Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
                                                                                                                                                  formatur dengan melakukan  hearing dengan      yang sangat bereputasi seperti Moh. Roem—




                           356   PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959                                                                                                                  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  357
   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373