Page 361 - Perdana Menteri RI Final
P. 361

Nomor 188 tahun 153 tentang pengangkatan   kabinet  berpotensi  besar  dalam  memunculkan   kasus ini, banyak kecurigaan timbul karena   partai Masyumi. Akan  tetapi  ketika  kabinet
 PPI tanggal 7 November 1953, memasukan   maslah-masalah baru. Masalah yang paling awal   PERBEBSI merupakan kelompok yang banyak   Ali Sastroamidjojo dengan PNI sebagai tulang

 nama Rustam Sutan Palindih (PNI), Sudarnadi   muncul tidak berselang lama setelah kabinet ini   dipengaruhi oleh PKI. Oleh sebab itu, gagasan   punggung utamanya terbentuk, dan kekuatan
 (PIR-Hazairin), Surjaningprodjo (NU), Sudibjo   mulai bekerja. Beberapa hari setelah menjabat,   Menteri Pertahanan memperoleh tentangan baik   Masyumi absen dari pemerintahan, Aceh bangkit
 (PSII), H. Sofjan Siradj (Perti), Sumarto   Menteri Keuangan, Dr. Ong, menyatakan   dari kalangan sipil—dari pihak oposisi maupun   memberontak dengan skala penuh. Terlebih lagi,
 (Parkindo), Hartojo (PKI), dan Asraruddin   bahwa investasi asing di Indonesia harus   partai-partai pendukung pemerintah sendiri—  berhembus pula desas-desus yang memperkeruh
 (Partai Buruh). Komposisi ini menunjukan   disalurkan melalui pemerintah. Pernyataan ini   dan  militer  yang  melihatnya  sebagai  usaha   suasana  yang  menyatakan  bahwa  penguasa  di
 bahwa partai-parti oposisi tidak memiliki wakil   dan kemudian harus diklarifikasi oleh salah satu   distribusi senjata kepada kelompok-kelompok   Jakarta akan menangkap 190 pemimpin Aceh—
 dalam PPI, sehingga muncul kemudian kritik   seniornya sendiri. 29  lasykar. Ketika usul ini dibicarakan dalam   dalam  sumber  lain  disebutkan  menghabisi
                                                                                       34
 atas pembaharuan anggota PPI yang dianggap   sidang kabinet, hanya Menteri Pertahanan yang   300 tokoh penting Aceh.  Dipercayai bahwa
 Ujian  terhadap soliditas kabinet juga  muncul
 lebih  menguntungkan  partai  pendukung  mendukung idenya sendiri, sedangkan menteri-  berita ini tersebar setelah surat rahasia yang
 sebagai akibat dari sejumlah langkah dan
 pemerintah. Terlepas dari semua kritik itu,   menteri yang lain menolak.  dibawa oleh Jaksa Sunarjo ke Medan terkuak
 kebijakan yang diambil oleh Menteri Pertahanan,
 dengan  kembalinya  PPI  bekerja,  maka  segala               isinya. Dalam rapat kabinet pada 2 November,
 Iwa Kusumasumantri. Salah satunya adalah   Selain masalah soliditas kabinet, pemerintahan
 keperluan  untuk  penyelenggaraan  pemilu                     Ali Sastroamidjojo menegaskan tidak pernah
 adanya kecurigaan sejumlah golongan dalam   Ali Sastroamidjojo juga dihadapkan pada
 dapat dilakukan. Pemilu nasional pertama                      membuat dokumen semacam itu. Walaupun
 tubuh  TNI  yang  menuduh  bahwa  Iwa   persoalan riil yang serius, dan dalam hal
 yang melibatkan 43.104.464 pemilih (dari total                sumber kabar ini, dan demikian pula isinya, masih
 Kusumasumantri  memberikan  posisi-posisi  tertentu membutuhkan penanganan ekstra-  35
 77.987.879 penduduk Indonesia) dapat terlaksana               sumir,  para tokoh penting di Aceh yang merasa
 penting kepada orang-orang dekatnya terutama   cepat. Persoalan berikutnya muncul tidak lebih
 secara tertib dan aman. Ali Sastroamidjojo                    terancam memutuskan untuk meninggalkan kota
 untuk menjadi penasehat menteri. Orang-orang   dari  tujuh  minggu  setelah  Ali Sastroamidjojo
 sendiri percaya bahwa “rakyat kita sanggup                    menuju kawasan pegunungan untuk memulai
 tersebut seperti Sukalid dan Dr. Boentaran   menjabat perdana menteri. Situasi politik di
 menjalankan pekerjaan-pekerjaan besar secara                  gerakannya.
 merupakan tokoh-tokoh yang dianggap kiri.   Aceh yang selama masa revolusi dikenal sebagai
 tertib dan berdisiplin asalkan saja diorganisir di
 Untuk mengatasi persoalan ini, Perdana   ‘Daerah Modal’ karena tidak pernah diduduki   Pada 19 September 1953, Teungku Daud Buereueh
 bawah pemimpin yang cakap dan jujur”.
 Menteri sendiri meminta Iwa Kusumasumantri                    memproklamirkan berdirinya Negara Islam
               Belanda pasca 1945, dan merupakan wilayah
 untuk mengganti para penasehatnya yang tidak   penting bagi berdirinya Republik Indonesia tiba-  Indonesia (NII) di Aceh dan membangun kontak
 DINAMIKA PEMERINTAHAN DAN AKHIR   diterima oleh kalangan TNI itu.  Akan tetapi   dengan NII Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.
 30
 KABINET       tiba memanas setelah Teungku Daud Buereueh
 masalah tidak begitu saja berhenti di sini,   mendeklarasikan gerakannya di bawah panji   Kasus ini menambah masalah ketertiban dan
 Sebagaimana dialami oleh para perdana menteri   muncul kemudian persoalan berikutnya ketika   kemanan yang dihadapi pemerintahan Ali
               Negara Islam.
 sebelumnya, Ali Sastroamidjojo memimpin   Menteri Pertahanan menyetujui usul organisasi   Sastroamidjojo dimana sebelumnya juga telah
 sebuah kabinet untuk menghadapi situasi politik   veteran bernama PERBEPBSI (Persatuan   Pemberontakan ini memiliki akar panjang yang   muncul gerakan pemberontakan di Jawa Barat,
 Indonesia di awal dekade 1950-an yang jauh dari   Bekas Pedjuang Bersendjata Seluruh Indonesia)   dapat dirunut sejak masa revolusi sosial yang   Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan
 kata stabil. Selain masalah-masalah yang dihadapi   untuk membentuk “brigade sukarelawan”   berlangsung  pasca  pendudukan  Jepang  dan   Aceh. Dihadapkan dengan kondisi ini, Ali

 negara seperti persoalan hubungan daerah   guna membantu tentara untuk menumpas   periode revolusi, namun permasalahan menjadi   Sastroamidjojo memilih langkah yang cenderung
 dengan  pusat; persoalan  di  bidang  ekonomi,   pemberontakan.  Sebenarnya, usulan-usulan   lebih kronis lagi ketika diterapkan reorganisasi   berbeda dari yang pernah dilakukan oleh dua
 31
                                                         33
 persoalan yang menyangkut dinas ketentaraan,   untuk  membentuk  kelompok-kelompok  administrasi pasca pengakuan kedaulatan RI.    perdana menteri sebelumnya. Bilamana Wilopo
 persoalan politik kepartaian, pemerintahan Ali   sukarelawan sebagai tenaga bantuan militer baik   Meskipun selama proses transisi terjadi kondisi   dan Sukiman mengedepankan ‘hukum’ dan
 Sastroamidjojo juga dihadapkan pada persoalan   yang dimaksudkan untuk merebut Irian maupun   serba tidak menentu, pemimpin Aceh masih   ‘kebijaksanaan’ yang lebih bersifat persuasif dan
 internal kabinet. Banyak kritikus yang sejak   menumpas Darul Islam pada waktu itu bukanlah   bersedia berunding dengan pemerintah pusat   sedapat mungkin menghindari konflik terbuka,
 32
 awal menyatakan bahwa soliditas antar anggota   sesuatu terlalu mengagetkan.  Hanya saja, untuk   yang masih mereka percayai terutama dari   Ali Sastroamidjojo mengambil tindakan yang




 348  PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959           PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959  349
   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366