Page 357 - Perdana Menteri RI Final

sebagai negara yang baru saja terbebas dari dan terwujudnya aparatur pemerintahan yang
penjajahan sebagian besar sumber ekonomi dan efisien yang disertai pembagian tenaga secara

akses produksi masih berada di bawah kekuasaan rasional dan taraf hidup pegawai yang meningkat.
perusahaan-perusahaan asing. Pada awal dekade Sejarawan Herbert Feith mencatat bahwa
1950-an, sektor ekonomi modern berskala kabinet Ali Sastroamidjojo melakukan paling
besar yang menyumbang hampir 25% PDB banyak pergantian, pemecatan, dan transfer
masih berada di bawah perusahaan-perusahaan pegawai terutama pada posisi-posisi penting
Belanda dan beberapa perusahaan multinasional bila dibanding dengan kabinet perdana menteri
14
16
kepunyaan Inggris dan Amerika. Pada kurun sebelumnya. Perubahan administratif semacam
yang sama, tepatnya di tahun 1952, 60% impor ini, menurut Feith, tidak terlalu efektif dalam
barang-barang konsumsi dipegang oleh delapan meningkatkan kinerja aparatur negara karena

perusahaan dagang Belanda; demikian halnya lebih condong pada kebutuhan politik—terutama
dengan perbankan swasta juga didominasi oleh partai penguasa—ketimbang pemilihan
PM. Ali Sastroamidjodjo memberikan keterangan
15
oleh bank asing. Mengingat lemahnya modal yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan
Pemerintah di Parlemen, tanggal 25 Agustus 1953
‘pribumi’, arah kebijakan pemerintah ditujukan perfoma kerja. 17
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
untuk mengembangkan perusahaan negara agar
Adapun masalah pasca-revolusi lainnya yang
dapat bersaing dengan perusahaan Belanda.
dihadapi Ali Sastroamidjojo terkait dengan
Program ini dilaksanakan melalui penyediaan
aksi buruh terutama dengan jalan mogok kerja hubungan antara Indonesia dengan Belanda
banyaknya sumber daya manusia yang perlu
lisensi impor di mana 80-90% dari devisa turut menghambat laju ekonomi. Program yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut
disalurkan ke berbagai lapangan pekerjaan, dan
berlisensi harus disediakan untuk importir
Kabinet Ali berusaha untuk menyusun undang- menjadi hubungan berdasarkan perjanjian
memperoleh penghidupan yang layak. Masalah
pribumi (asli), yang dijalankan berbarengan undang perburuhan untuk mencapai kembali internasional biasa, 3.) Mempercepat peninjauan
ini erat kaitannya dengan veteran dan buruh.
dengan pengambilalihan bisnis-bisnis yang ketenagakerjaan sebesar-besarnya. kembali persetujuan hasil Konferensi Meja
Perburuhan adalah masalah pasca revolusi
sebelumnya dimiliki oleh pemerintah Hindia Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian
yang juga memerlukan pendanganan serius
Belanda oleh pemerintah Indonesia. Program-program Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan
dalam banyak hal dipengaruhi oleh struktur yang berkaitan dengan persoalan luar negeri
negara.
Sebagai negara yang masih muda, Indonesia pada ekonomi Indonesia yang belum dapat beranjak Indonesia menunjukan kapasitas Perdana Menteri
1950-an dihadapkan pada persoalan integrasi jauh dari struktur ekonomi kolonial. Oleh yang sangat piawai dalam menterjemahkan Dalam otobiografinya, Ali Sastroamidjojo
yang menyangkut masalah perhubungan pusat karenanya buruh menjadi kelompok yang tidak persoalan internasional dan memposisikan mengakui bahwa selama dua tahun masa
dan daerah, dan masalah birokrasi di mana diuntungkan walaupun tidak dapat dipungkiri kepentingan Indonesia di dalamnya. Meskipun kerjanya sebagai perdana menteri, ada banyak
Indonesia mengalami kekurangan tenaga mereka memainkan peran penting bagi secara garis besar terdapat program yang masalah yang tidak terpecahkan, dan sejumlah

18
ahli dan maraknya korupsi. Menyangkut ekonomi nasional. Pada lain sisi, telah banyak bersifat melanjutkan dari kabinet sebelumnya, kegagalan yang dialami. Akan tetapi,
perhubungan pusat-daerah, pemerintahan Ali bermunculan organisasi ataupun serikat buruh. pendekatan Ali Sastroamidjojo cukup berbeda sejumlah pencapaian penting juga berhasil
Sastroamidjojo mengagendakan penyempurnaan Mereka merupakan kelompok yang juga turut ketika menempatkan Indonesia dalam situasi diraih. Kebijakan kabinet Ali Sastroamidjojo
undang-undang untuk memperbaharui politik berkiprah dalam perjuangan mempertahankan politik dunia waktu itu. Secara rinci, program mencerminkan perubahan radikal dari
desentralisasi, dan mengusahakan pembentukan kemerdekaan telah menjadi organ yang kritis Kabinet Ali Sastroamidjojo dalam bidang politik praktik yang dilakukan oleh keempat kabinet
daerah otonomi menuju tingkatan terbawah. dalam menyuarakan nasib anggotanya. Pada Luar Negeri meliputi: 1.) Menjalankan politik sebelumnya yang terasa benar dalam bidang
Terkait dengan birokrasi, Ali Sastroamidjojo satu sisi, perkembangan ini menunjukan hal luar negeri yang bebas dan aktif untuk menuju ekonomi. Jika para pendahulunya mengarahkan
mendorong usaha-usaha pemberantasan korupsi yang positif, namun pada sisi yang lain, berbagai perdamaian dunia, 2.) Menyelenggarakan kebijakan ekonomi mereka terutama untuk

344 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 345