Page 401 - Perdana Menteri RI Final

yang dekat dengan tokoh militer daerah yang, Sukarno menunjuk kembali Mukarto sebagai
dalam banyak hal, punya kesamaan dalam formatur tetapi gagal kembali karena Masyumi

visi, kebijakan serta ideologi. Militer daerah, menolak usulan Perdana Menteri dalam formasi
khususnya yang berada di luar Jawa, punya rasa Mukarto. Menurut Ali Sastroamidjojo, alasan
curiga terhadap Komunisme dan PKI. Banyak utama penolakan Masyumi terhadap formasi
dari mereka juga simpatik dengan politik Islam. Mukarto adalah karena kedekatannya dengan
Kebijakan otonomi daerah berkaitan dengan dan dukungan dari PKI. Dalam kaitan ini,
penguatan daerah, khususnya daerah luar Jawa, peristiwa Tanjung Morawa yang merupakan
agar posisi mereka dengan Jakarta bisa lebih salah satu peristiwa awal dari usaha Reforma
berimbang. Basis suara Masyumi pun terletak di Agraria menjadi bagian dari alasan penolakan
luar Jawa, khususnya di Sumatera dan bagian- ini. Tanjung Morawa merupakan lahan yang

bagian tertentu pulau Sulawesi dan Jawa, dihuni oleh petani ‘liar’ dari Tiongkok dengan
Presiden Sukarno menunjuk Burhanuddin
Harahap S.H. sebagai kabinet formateur pada mengikuti kawasan-kawasan Islam modern dukungan dan perlindungan organisasi petani
tanggal 8 Juli 1953.
seperti di Sumatera Barat. Sebagian dari tokoh- PKI, BTI. Usaha pemerintah untuk merelokasi
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tokoh utama Masyumi pun merupakan orang- petani-petani ini mengakibatkan bentrokkan
orang muslim Sumatera, seperti Mohammad dengan korban jiwa. Peristiwa ini mengakibatkan
Natsir dan KH Muhammad Isa Ansyari dari kejatuhan Kabinet Wilopo. Masyumi melihat
Padang, walaupun ada orang-orang Jawa seperti peristiwa ini sebagai perlawanan orang asing
Sukiman Wirjosandjojo dan Jusuf Wibisono. terhadap pemerintahan yang sah dengan
dukungan oleh pihak Komunis. Mengingat
Karir politik Burhanuddin semakin menanjak
salah satu pendukung utama Masyumi adalah
pada masa setelah kejatuhan Kabinet Perdana
ulama dari Sumatera yang juga pemilik lahan,
Menteri Wilopo. Periode antara kejatuhan
peristiwa Tanjung Morawa dengan keterlibatan
PM Wilopo dan pengangkatan Kabinet Ali
dengan orang-orang Tionghoa asing serta kaum
adalah krisis kabinet pertama Indonesia.
19
Komunis menjadi posisi prinsipil ideologis.
Selama tiga bulan dari April sampai akhir Juli
Posisi ini tidak diambil oleh PNI sehingga
1953, Indonesia tidak memiliki pemerintahan.
menyulitkan proses pembentukkan formatur
Posisi Burhanuddin sebagai sosok yang relatif
pemerintah.
netral dan dianggap tidak ambisius menjadi
keuntungan bagi dirinya. Pada awalnya Mukarto Untuk menghindari stalemate, pada bulan

Notowidigdo, yang merupakan Menteri Luar Juli 1953 Sukarno meminta Masyumi untuk
Negeri dalam Kabinet Wilopo dan anggota partai menunjuk formatur kabinet. Dewan Eksekutif
PNI, ditunjuk oleh Presiden Sukarno untuk Masyumi meminta Burhanuddin, yang pada
membentuk kabinet. Mukarto menempatkan waktu itu masih menjabat sebagai ketua Fraksi
Presiden Sukarno menunjuk Burhanuddin satu orang Masyumi, Jusuf Wibisono dalam Masyumi di Parlemen, sebagai formatur.
Harahap S.H. sebagai kabinet formateur pada
kabinetnya, tetapi hal ini ditentang oleh Masyumi. Burhanuddin mengingat proses pengangkatan
tanggal 8 Juli 1953.
Presiden Sukarno menginginkan sebuah kabinet ini sebagai sebuah proses yang amat rumit
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
bersatu dengan melibatkan PNI dan Masyumi. dari Dewan Pimpinan Partai Masyumi di

388 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 389