Page 402 - Perdana Menteri RI Final
P. 402
rumah Faqih Usman. Ketika ada keputusan pandangan soal urusan Reforma Agraria Sumatera pro-Masyumi berhadapan langsung dukungan TNI. PP no. 35 akan menempatkan
rapat untuk mengangkatnya sebagai formatur, di Sumatera Timur atau peristiwa Tanjung dengan petani dan buruh tani dari Jawa yang militer dibawah Kementerian Pertahanan dan
ia kaget dan berkeberatan, khususnya karena Morawa, permasalahan sumber minyak di pro-PNI. sehingga mengurangi otonomi dari TNI, yang
usianya yang muda yaitu 36 tahun. Dalam Sumatera Utara, serta kebijakan luar negeri semenjak Revolusi Kemerdekaan beroperasi
Perpecahan antara PNI dan Masyumi juga
formasi yang dibentuk oleh Burhanuddin, Jusuf antara Moskow dan San Francisco yang seolah di luar negara.
terwujud dalam perbedaan posisi partai terhadap
Wibisono, mantan Menteri Keuangan pada berkaitan dengan penandatangan Mutual
TNI. Masyumi mendukung posisi dari Kepala Pada Desember 1954, pengurus Masyumi baru
24
Kabinet Sukiman (April 1951–April 1952), akan Security Act dengan Amerika Serikat. Tampak
Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution; seorang dilantik dengan Mohammad Natsir kembali
diangkat sebagai Perdana Menteri dari Masyumi bahwa permasalahan-permasalahan utama yang
Batak dari Sumatera yang memiliki kepercayaan menjadi Ketua Umum dengan didampingi
sementara Ali Sastroamidjojo akan diangkat tidak bisa dijembatani ini bersifat ideologis dan
Islam kuat dengan pandangan profesional dan dua wakil ketua; Sukiman Wirjosandjojo dan
sebagai Wakil Perdana Menteri dari Fraksi menyangkut posisi Indonesia dalam Perang
aspirasi memodernkan TNI. Nasution juga Kasman Singodimedjo. Burhanuddin Harahap
20
PNI. Dingin. Penandatanganan MSA oleh Perdana
merupakan salah satu pendukung utama doktrin menjadi anggota dari pengurus baru tersebut,
Menteri Sukiman di San Fransisco merupakan
Sebuah artikel di surat kabar Pemandangan pernyataan akan ketidak-netralan Republik territorial TNI yang memberi otonomi lebih beserta Mohammad Roem, Jusuf Wibisono,
menyatakan bahwa Burhanuddin merupakan dalam Perang Dingin. MSA diiming-imingi terhadap pimpinan militer daerah dan sehingga Prawoto Mangkusasmito, dan Sjafruddin
pilihan yang paling baik karena ia tidak bantuan militer serta perjanjian perlindungan membatasi kontrol Jakarta. Otonomi ini Prawiranegara. Burhanuddin merupakan
ambisius dan sehingga tidak akan memikirkan keamanan dibawah militer AS. Jatuhnya memungkinkan perwujudan kebijakan agraria di seorang yang relatif masih muda pada waktu
kepentingan dirinya. Sementara surat kabar pemerintahan Sukiman yang didominasi daerah, khususnya Sumatera, yang lebih kondusif itu. Ia juga orang yang tidak terlibat dalam
Merdeka berkata bahwa posisi Burhanuddin oleh Masyumi menandakan perpecahan yang terhadap keinginan Masyumi. Kedekatan perseturan antara klik Mohammad Natsir dan
netral dan bukan bagian dari klik Natsir ataupun mendalam antara Sayap Kanan–Masyumi dan pimpinan militer terhadap elit sipil daerah di Sukiman Wirjosandjojo, walaupun ia cukup
Sukiman. Ia juga dikatakan sebagai seorang PSI yang cenderung pro-Amerika–dengan Sumatera mendukung kebijakan territorial dekat secara pribadi dengan Mohammad
25
21
yang jujur dan berniat baik. Tetapi pada akhir Sayap Kiri Parlemen–PNI serta partai-partai dan posisi Nasution dalam militer. Kedekatan Natsir. Kejatuhan Kabinet Wilopo yang
Juli, Burhanuddin terpaksa menghadap Sukarno kiri, kadang termasuk PKI, yang mendorong pimpinan-pimpinan militer daerah, khususnya merupakan Kabinet Bersama antara PNI
untuk menyerahkan kembali mandat sebagai pendirian netralitas yang didukung oleh daerah militer di Sumatera terhadap partai dan dan Masyumi serta pengangkatan Kabinet
formatur di Istana Negara Bogor karena sulitnya Sukarno. Selain permasalahan kebijakan luar tokoh Masyumi inilah yang memungkinkan Ali Sastroamidjojo yang merupakan kabinet
perundingan dengan PNI dalam membentuk negeri, perbedaan signifikan lainnya adalah mereka beserta PSI melancarkan pemberontakan PNI tanpa Masyumi dan PSI menandakan
22
pemerintahan. Ia mengatakan bahwa “Bung kecendrungan Masyumi untuk berpihak PRRI di Sumatera pada akhir tahun 1950an. perubahan dalam keseimbangan kekuasaan
Karno tampak kaget melihat saya begitu cepat kepada kelompok-kelompok ningrat dan ulama Oleh karenanya, salah satu mosi pertama yang parlemen menjelang pertengahan tahun
menyerahkan mandatnya. Ia minta supaya saya yang cenderung merupakan kelompok pemilik diajukan oleh Burhanuddin sebagai ketua 1950an. Kabinet Ali merupakan kabinet koalisi
mau melanjutkan perundingannya dengan lahan di Indonesia. PNI punya pendirian yang Fraksi Masyumi pada masa Pemerintahan Ali yang melibatkan banyak partai tetapi memiliki
ambivalen dalam hal ini, tetapi ada kecendrungan Sastroamidjojo Pertama adalah permintaan oposisi yang cukup berat dalam koalisi
PNI. Tapi saya menangkap di balik kata-
dari kalangan mereka untuk menyokong petani penarikan Peraturan Pemerintah no. 35 yang Masyumi-PSI. Partai yang paling diuntungkan
katanya itu Bung Karno tidak memperlihatkan
kesungguhannya untuk membantu saya dalam tak berlahan dalam menyelesaikan permasalahan berimplikasi pada pemberian sanksi terhadap dalam struktur parlemen macam ini adalah
Reforma Agraria. Dalam hal ini, PNI sering mereka yang terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober PKI yang bisa mendorong konsesi dari PM Ali
meyakinkan PNI. Dari itu, mandat tetap saya
23
kembalikan.” mendapat dukungan PKI serta partai-partai kiri 1952, saat Nasution mengerahkan tentara TNI karena lemahnya pemerintahannya vis-a-vis
fringe lainnya. Permasalahan Reforma Agraria untuk mengarahkan moncong senjata mereka oposisi. PKI seolah dianggap sebagai sekutu
Menurut formatur PNI, S. Hadikusumo, menjadi isu yang sangat sensitif khususnya di ke Istana Negara dengan harapan meyakinkan dari pemerintah dan hal ini meninggikan prestis
permasalahan utama penolakan PNI menjadi Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara). Sukarno untuk membubarkan Parlemen dan mereka. Menguatnya PKI mengkhawatirkan
bagian dari Kabinet karena adanya perbedaan Di wilayah ini golongan aristokrat dan ulama mengangkat diri sebagai diktator dengan Angkatan Darat yang semenjak Revolusi
390 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 391
