Page 409 - Perdana Menteri RI Final

PIR menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dipungkiri bahwa pilihan-pilihan Burhanuddin
Pertama sementara itu Harsono Tjokroaminoto dalam banyak hal menyudutkan PNI. PNI

dari PSII menjabat sebagai Perdana Menteri tidak hanya mendapatkan posisi minoritas yang
Kedua. Selain Danu Ismadi, Sjamsudin St. terbatas dalam pembentukkan pemerintahan,
Makmur sebagai Menteri Penerangan dan tetapi Burhanuddin menyokong pengangkatan
Cumala Noor sebagai Menteri tanpa Portofolio AH Nasution, yang anti-PKI dan memiliki
adalah sumbangan PIR lainnya. Mr. Gunawan hubungan dingin dengan PNI, sebagai Kepala
dari PRN menjadi Menteri Pertanian sementara Staf Angkatan Darat. Selain itu, banyak
34
itu dari NU; Mr. Sunarjo menjadi Menteri Dalam orang-orang PNI yang duduk dalam birokrasi
Negeri dan KH Ilyas menjadi Menteri Agama. dicopot olehnya. Dalam hal ini Burhanuddin
Burhanuddin selain menjadi Perdana Menteri sejalan dengan Mohammad Hatta dan

juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. menyatakan bahwa pemerintah tidak seharusnya
Terakhir Sutomo dari PRI juga diangkat sebagai menganggap tentara sebagai satu kejelekan,
Presiden menerima kunjungan P.M. Mr.
33
Menteri tanpa portofolio. tetapi sebagai alat yang bisa dipergunakan serta
Burhanuddin Harahap dan para Anggota Kabinet.
diambil manfaatnya dalam kehidupan bernegara
Pelantikan Kabinet Burhanuddin dirayakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
dan berbangsa. Kedekatan Burhanuddin
35
bersamaan dengan hari ulang tahun Wakil
dengan TNI memungkinkan pemerintahannya
Presiden Mohammad Hatta yang ke-53. Usaha
menyelesaikan lebih banyak hal daripada yang negara, penghapusan serangkaian sistem yang telah menimbulkan kondisi buruk dalam
mengembalikan otoritas moral pemerintah
seharusnya, mengingat betapa singkatnya sertifikasi impor, penghentian diskriminasi perekonomian. Kebijakan ini dianggapnya
di mata publik serta mata tentara ini esensial.
pemerintahannya berjalan. terhadap pengusaha Tionghoa dan serangkaian merebakkan korupsi dan kaum importir-aktentas,
Suara-suara anti-partai dan anti-parlemen yang
kebijakan ekonomi untuk mencapai mekanisme orang yang menggunakan lisensi impor Program
datang dari militer pada periode ini menjadi
PENEKANAN INFLASI DAN STABILISASI harga yang lebih rasional berdasarkan pasar. Benteng untuk bekerja-sama dengan pengusaha
semakin sinis melihat ketidakmampuan politisi
EKONOMI Alasan utamanya adalah peran-serta Sumitro
untuk menjalankan negara dengan benar. Tionghoa untuk berpura-pura menjalankan
37
Djojohadikusumo sebagai Menteri Keuangan. bisnis yang sebenarnya dijalankan oleh pengusaha
Oleh karenanya, kebijakan Burhanuddin ini Masyumi merupakan partai pro-investasi asing
Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan kabinet Tionghoa tersebut. Burhanuddin mengatakan
40
mencakup sebenarnya tes terhadap penerimaan dan dianggap pro-Barat. Dalam perdebatan
Ali Sastroamidjojo dibawah Menteri Keuangan
sistem Demokrasi Parlementer oleh masyarakat terkenal antara Syafruddin Prawiranegara, salah bahwa dalam sistim ini
Iskaq Tjokroadisurjo yang memilih kebijakan
Indonesia. Pemerintah demisioner ini akan satu ahli ekonomi paling terkemuka dari Masyumi,
ekonomi nasionalis yang radikal. 38 “Benih-benih kekuatan pengusaha
diakhiri dengan penyelenggaraan pemilu dengan Dr. Sumitro Djojohadikusumo, ekonom
nasional seakan-akan menjadi tersingkir
demokratis pertama Indonesia dan inipun paling cemerlang Indonesia dari PSI, Syafruddin Di bawah Burhanuddin, kebijakan pro-investasi
sebenarnya bagian dari tes tersebut. Memulihkan terkenal membela investasi Barat sebagai sesuatu ini dilanjutkan. Ketua Umum PKI, D.N. Aidit, dan harus memberi tempat kepada orang-
kepercayaan tentara dan masyarakat kepada yang harus didukung selama Indonesia sendiri menuduh kabinet Burhanuddin sebagai sebuah orang parasit yang menamakan dirinya
pemerintah menjadi PR besar kabinet belum mampu untuk mendirikan ekonomi Kabinet Komprador yang mereka bergantung sebagai pengusaha nasional, tapi…
36
39
Burhanuddin. Hal ini sejalan dengan mandat yang mandiri. Menurut Emil Salim, hanya pada kapitalis asing. Tetapi dari sudut pandang merupakan alat dan kaki tangan modal
yang diberikan oleh Mohammad Hatta bahwa dibawah Kabinet Burhanuddinlah kebijakan Masyumi, bentuk kebijakan Lisensi Impor- besar”.
41
pemerintahan Burhanuddin harus mampu ekonomi rasional yang efektif dijalankan lah atau yang dikenal oleh kalangan umum
merekonsiliasi hubungan dengan tentara semasa Demokrasi Parlementer, termasuk di dengan nama Ali-Baba yang mendominasi Kebijakan awal kabinet Burhanuddin adalah
melalui kepercayaan yang dibangun. Tak dapat dalamnya usaha pengurangan defisit anggaran kebijakan nasionalis Kabinet Ali Pertama-lah mendekati Belanda dan berteman dengan mereka

396 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 397